Aspirasimediarakyat.com — Pemerintah membuka kembali perdebatan besar soal keadilan pengelolaan sumber daya alam setelah Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa membeberkan rencana pengenaan bea keluar ekspor batu bara, sebuah kebijakan yang dimaksudkan untuk menyeimbangkan arus penerimaan negara yang selama ini tergerus oleh praktik restitusi pajak, sekaligus menguji konsistensi negara dalam menempatkan kepentingan fiskal publik, amanat konstitusi, serta keberlanjutan ekonomi rakyat di atas kepentingan segelintir pelaku usaha ekstraktif.
Rencana pengenaan bea keluar tersebut muncul dari evaluasi internal pemerintah terhadap struktur penerimaan sektor batu bara yang dinilai tidak lagi mencerminkan keadilan fiskal. Dalam penjelasannya, Purbaya mengungkapkan bahwa secara hitungan bersih, negara justru berpotensi mengalami penerimaan negatif setelah memperhitungkan berbagai setoran pajak, royalti, dan kewajiban lain yang kemudian dikembalikan kepada perusahaan dalam bentuk restitusi pajak.
Menurut Purbaya, skema restitusi yang berlaku membuat negara seolah membayar kembali pungutan yang telah ditarik, sehingga beban fiskal tidak lagi sejalan dengan besarnya keuntungan industri batu bara. Ia menilai situasi ini menciptakan paradoks kebijakan, di mana sektor yang menikmati lonjakan laba justru memperoleh pengembalian dana dalam jumlah signifikan dari kas negara.
Dalam sebuah media briefing di Kementerian Keuangan, Purbaya secara terbuka mempertanyakan kewajaran kondisi tersebut. Ia menggambarkan bagaimana pajak, PPh, royalti, dan berbagai pungutan lain yang dibayarkan pelaku usaha akhirnya “ditarik kembali” melalui mekanisme restitusi, hingga negara berada pada posisi seolah memberikan subsidi kepada perusahaan batu bara yang secara finansial sudah mapan.
Kondisi itu, menurutnya, bertentangan dengan prinsip dasar pengelolaan sumber daya alam sebagaimana diamanatkan Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945. Konstitusi menegaskan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat, bukan untuk menciptakan ketimpangan fiskal yang merugikan kepentingan publik.
Purbaya bahkan menyampaikan pernyataan keras bernada reflektif ketika menggambarkan ketidakseimbangan tersebut. Ia menegaskan bahwa jika logika pengelolaan SDA hanya berhenti pada pengambilan sumber daya tanpa manfaat optimal bagi negara, maka kebijakan fiskal kehilangan legitimasi moralnya sebagai alat pemerataan kesejahteraan.
Namun demikian, pemerintah menegaskan bahwa opsi ekstrem berupa penutupan industri batu bara tidak menjadi pilihan. Negara, kata Purbaya, justru berupaya mencari titik temu kebijakan yang menjaga keberlanjutan industri sekaligus memastikan kontribusinya kembali proporsional terhadap kepentingan nasional dan kebutuhan masyarakat luas.
Penerimaan negara dari sektor ini, lanjutnya, bukan dimaksudkan untuk kepentingan birokrasi sempit, melainkan menjadi sumber pembiayaan berbagai program publik. Dana fiskal tersebut menopang penanganan bencana, pembiayaan pendidikan, layanan kesehatan, serta berbagai intervensi negara ketika rakyat berada dalam situasi krisis.
“Di tengah perdebatan ini, muncul satu kenyataan pahit yang sulit dihindari: ketika negara tekor akibat skema fiskal yang timpang, rakyatlah yang akhirnya menanggung akibatnya melalui terbatasnya ruang belanja publik. Ketidakadilan struktural semacam ini adalah luka lama dalam tata kelola sumber daya alam yang tak boleh lagi dianggap normal.”
Purbaya menjelaskan bahwa skema tarif bea keluar batu bara masih berada dalam tahap pembahasan teknis. Pemerintah mengkaji opsi tarif bertingkat berdasarkan harga komoditas, dengan kisaran awal 5 persen, 8 persen, hingga 11 persen, guna menciptakan mekanisme yang lebih adaptif terhadap dinamika pasar global.
Ketentuan tersebut direncanakan akan diatur melalui peraturan presiden yang saat ini masih disusun lintas kementerian. Kementerian Keuangan mengakui bahwa belum ada angka final, mengingat masih adanya masukan, keberatan, dan aspirasi dari pelaku usaha serta pemangku kepentingan lainnya.
Purbaya menekankan bahwa proses diskusi masih berjalan di level teknis dan kebijakan ini tidak dirancang secara tergesa-gesa. Pemerintah, menurutnya, harus memastikan bahwa instrumen fiskal baru tidak menimbulkan guncangan berlebihan bagi industri, namun tetap menutup celah kebocoran penerimaan negara.
Ia juga menepis anggapan bahwa bea keluar dimaksudkan untuk mematikan industri batu bara. Fokus utama kebijakan ini adalah menormalkan kembali struktur penerimaan negara yang dinilai menyimpang akibat restitusi pajak yang terlalu besar dan tidak sebanding dengan kontribusi bersih sektor tersebut.
Dalam konteks regulasi, Purbaya mengaitkan persoalan ini dengan perubahan aturan dalam Undang-Undang Cipta Kerja. Regulasi tersebut membuka ruang lebih luas bagi pelaku usaha untuk mengajukan klaim restitusi, yang dalam praktiknya dinilai melampaui semangat kehati-hatian fiskal.
Ketika regulasi memberi ruang tanpa pengawasan ketat, negara berisiko berubah dari pengelola sumber daya menjadi kasir pasif yang hanya menerima lalu mengembalikan dana. Pola semacam ini mencederai rasa keadilan publik dan menjauhkan kebijakan fiskal dari roh konstitusi.
Dua kalimat keras patut digarisbawahi dalam konteks ini: ketimpangan fiskal yang membiarkan kekayaan alam mengalir deras ke korporasi sementara kas negara mengering adalah bentuk pengkhianatan terhadap kepentingan rakyat. Ketika kebijakan pajak justru melindungi akumulasi laba dan mengabaikan distribusi keadilan, maka yang rusak bukan hanya neraca keuangan, tetapi juga kepercayaan publik.
Di sisi lain, pemerintah menyadari bahwa transisi kebijakan membutuhkan komunikasi yang terbuka dan berbasis data. Dialog dengan pelaku usaha, akademisi, dan masyarakat sipil menjadi kunci agar kebijakan bea keluar tidak dipersepsikan sebagai hukuman, melainkan sebagai koreksi struktural dalam tata kelola sumber daya alam.
Isu ini juga membuka ruang refleksi lebih luas tentang arah pembangunan ekonomi nasional. Ketergantungan pada komoditas mentah, tanpa desain fiskal yang adil, berisiko mengulang pola lama: kekayaan alam terkuras, sementara manfaatnya tidak sepenuhnya kembali ke rakyat.
Dalam konteks itulah, rencana bea keluar batu bara menjadi lebih dari sekadar kebijakan fiskal teknis. Ia menjelma sebagai ujian keberanian negara untuk menegakkan amanat konstitusi, menata ulang relasi antara modal dan kepentingan publik, serta memastikan bahwa setiap ton sumber daya yang diekspor benar-benar meninggalkan jejak kesejahteraan bagi rakyat yang menjadi pemilik sah kekayaan alam tersebut.
