Aspirasimediarakyat.com, Jakarta — Klaim pemerintah mengenai efisiensi anggaran hingga ratusan triliun rupiah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) menghadapi ujian konsistensi setelah munculnya belanja besar seperti pengadaan puluhan ribu motor listrik untuk program strategis dan tambahan subsidi haji, yang memicu perdebatan publik tentang arah prioritas fiskal, efektivitas kebijakan, serta ketahanan APBN di tengah tekanan eksternal berupa kenaikan harga minyak dunia dan pelemahan nilai tukar rupiah.
Pemerintah sebelumnya mengumumkan keberhasilan efisiensi anggaran yang diklaim mampu menghemat hingga Rp200 triliun pada akhir Maret, sebagai bagian dari strategi menjaga stabilitas fiskal di tengah ketidakpastian global.
Namun tidak lama setelah klaim tersebut disampaikan, publik dihadapkan pada fakta adanya pengadaan sekitar 21 ribu unit sepeda motor listrik dengan harga sekitar Rp52 juta per unit untuk Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), yang menjadi bagian dari operasional program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Kebijakan tersebut semakin memantik perhatian karena Presiden Prabowo Subianto juga menambah subsidi haji sebesar Rp1,7 triliun, menambah beban fiskal di tengah upaya penghematan yang sedang digaungkan pemerintah.
Kombinasi kebijakan ini menimbulkan pertanyaan mendasar mengenai konsistensi arah kebijakan fiskal, terutama dalam menjaga keseimbangan antara efisiensi anggaran dan pemenuhan program prioritas nasional.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menjelaskan bahwa pengadaan motor listrik tersebut merupakan usulan anggaran tahun sebelumnya yang telah terlanjur disetujui, sehingga tetap berjalan dalam siklus anggaran yang telah ditetapkan.
Ia menegaskan bahwa pengajuan anggaran serupa tidak akan disetujui kembali di masa mendatang karena dinilai tidak sejalan dengan semangat efisiensi yang sedang diterapkan pemerintah.
Efisiensi anggaran sendiri menjadi kebijakan penting dalam konteks tahun berjalan, terutama karena pemerintah memutuskan untuk tidak menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) meskipun harga minyak dunia mengalami kenaikan signifikan.
Data menunjukkan bahwa rata-rata harga minyak dunia telah melampaui US$70 per barel, sementara nilai tukar rupiah sempat menyentuh Rp17.140 per dolar Amerika Serikat, melampaui asumsi makro yang ditetapkan dalam APBN 2026.
Dalam kondisi tersebut, tekanan terhadap fiskal menjadi semakin nyata, karena beban subsidi energi berpotensi meningkat seiring kebijakan menahan harga BBM demi menjaga daya beli masyarakat.
Pemerintah melalui simulasi fiskal menyatakan bahwa defisit APBN masih dapat dijaga di bawah ambang batas 3% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB), bahkan dalam skenario harga minyak mencapai US$100 per barel.
Batas defisit tersebut merupakan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Keuangan Negara, yang selama ini menjadi fondasi disiplin fiskal Indonesia untuk menjaga kredibilitas pengelolaan anggaran.
Namun pandangan berbeda disampaikan oleh ekonom senior Universitas Paramadina, Wijayanto Samirin, yang meragukan kemampuan pemerintah mempertahankan defisit di bawah ambang batas tersebut.
Ia menyebut bahwa defisit APBN berpotensi mendekati 3,5% terhadap PDB, seiring tekanan dari sisi penerimaan pajak yang dinilai tidak akan tumbuh signifikan serta pelaksanaan efisiensi yang belum konsisten.
Menurutnya, kebijakan efisiensi masih menunjukkan inkonsistensi, terutama karena program besar seperti Makan Bergizi Gratis dan Koperasi Desa Merah Putih tetap dipertahankan meskipun menyerap anggaran yang signifikan.
Selain itu, keputusan pemerintah untuk menahan kenaikan harga BBM hingga akhir tahun dinilai berpotensi memperbesar beban subsidi energi yang harus ditanggung negara.
Ia juga menyoroti potensi kebutuhan tambahan belanja untuk sektor kesehatan melalui BPJS serta kemungkinan dukungan anggaran tambahan kepada pemerintah daerah guna mencegah gangguan operasional layanan publik.
Pandangan serupa disampaikan oleh Guru Besar Universitas Airlangga, Rahma Gafmi, yang menilai ruang fiskal Indonesia mulai menghadapi tekanan serius jika harga minyak dunia bertahan tinggi dalam jangka panjang.
Ia mengingatkan bahwa pemerintah pada akhirnya akan dihadapkan pada pilihan sulit antara menambah utang atau menaikkan harga BBM untuk menjaga keseimbangan fiskal.
Di sisi lain, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto sempat menawarkan opsi pelonggaran batas defisit melalui penerbitan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu), sebagaimana dilakukan pada masa pandemi Covid-19.
Namun Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa pemerintah akan tetap menjaga defisit di bawah 3% PDB, kecuali dalam kondisi krisis ekonomi yang luar biasa.
Di tengah dinamika tersebut, laporan Policy Assessment 2025 dari The Indonesian Institute menyoroti bahwa kebijakan efisiensi anggaran tidak berjalan secara merata dan cenderung menunjukkan ketimpangan dalam implementasinya.
Laporan tersebut mencatat bahwa efisiensi lebih banyak menyasar belanja nonesensial seperti perjalanan dinas, sementara sektor penting seperti pendidikan, riset, dan infrastruktur justru mengalami tekanan anggaran.
Sebaliknya, sektor pertahanan dan keamanan justru mengalami peningkatan alokasi anggaran, memunculkan pertanyaan mengenai prioritas kebijakan fiskal yang dijalankan pemerintah.
Menggunakan pendekatan teori Public Choice, laporan tersebut menunjukkan bahwa alokasi anggaran berpotensi dipengaruhi oleh kepentingan elite dan kelompok tertentu, bukan semata kebutuhan publik yang objektif.
“Temuan lain menunjukkan bahwa sejumlah program besar yang belum memiliki kesiapan kelembagaan yang matang tetap mendapatkan alokasi anggaran signifikan, termasuk program Makan Bergizi Gratis dan Koperasi Desa Merah Putih.”
Sementara itu, laporan Bank Dunia dalam East Asia & Pacific Economic Update edisi April 2026 menilai Indonesia relatif lebih stabil dibandingkan negara lain di kawasan, meskipun tetap menghadapi tekanan akibat kenaikan harga energi global.
Bank Dunia juga memperingatkan bahwa kebijakan menahan harga BBM berpotensi meningkatkan defisit anggaran dan kebutuhan utang, yang dapat berdampak pada kenaikan suku bunga serta menekan investasi.
Selain itu, proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia direvisi turun menjadi 4,7%, lebih rendah dari target pemerintah yang mendekati 6%, menunjukkan adanya tantangan struktural dalam perekonomian nasional.
Laporan tersebut juga menyoroti persoalan mendasar di sektor pendidikan, di mana kemampuan literasi dan numerasi dasar masih menjadi pekerjaan rumah besar yang memerlukan perhatian serius dalam alokasi anggaran.
Kondisi ini menegaskan bahwa persoalan utama bukan semata keterbatasan anggaran, melainkan bagaimana anggaran tersebut dialokasikan secara efektif dan tepat sasaran untuk menjawab kebutuhan masyarakat.
Efisiensi anggaran yang tidak diiringi dengan penajaman prioritas berisiko menjadi sekadar narasi administratif, rapi dalam perencanaan tetapi lemah dalam implementasi nyata.
Ketegangan antara klaim efisiensi dan realitas belanja negara mencerminkan dinamika klasik pengelolaan fiskal, di mana kepentingan jangka pendek dan jangka panjang harus diimbangi secara hati-hati.
Publik pun dihadapkan pada pertanyaan yang lebih luas mengenai arah kebijakan fiskal, apakah benar telah berorientasi pada peningkatan kesejahteraan atau masih terjebak dalam pola alokasi yang belum sepenuhnya berpihak pada kebutuhan dasar masyarakat.
Di tengah tekanan global dan tantangan domestik, setiap keputusan anggaran menjadi cerminan dari keberpihakan negara terhadap rakyat, apakah sebagai instrumen kesejahteraan atau sekadar mekanisme administratif yang kehilangan ruh substansialnya.
