Aspirasimediarakyat.com, Palembang — Pertemuan strategis antara Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dan Otoritas Jasa Keuangan tidak sekadar menjadi ajang seremonial, melainkan menggambarkan arah kebijakan ekonomi yang tengah dirancang secara serius untuk mendorong kemandirian generasi muda melalui penguatan ekosistem usaha berbasis teknologi, pembiayaan inklusif, dan perluasan akses pasar, sebuah langkah yang diharapkan mampu menjawab tantangan struktural ekonomi daerah sekaligus menutup celah ketimpangan kesempatan kerja yang selama ini menjadi sorotan publik.
Pertemuan yang berlangsung di Griya Agung tersebut memperlihatkan upaya konkret membangun sinergi antara pemerintah daerah dan otoritas keuangan dalam merumuskan strategi pembangunan yang tidak hanya bertumpu pada pertumbuhan, tetapi juga pemerataan manfaat ekonomi.
Gubernur Sumatera Selatan, H. Herman Deru, dalam pernyataannya menekankan bahwa kolaborasi lintas lembaga menjadi kunci utama agar berbagai program strategis tidak berhenti sebagai wacana, melainkan benar-benar berdampak langsung pada masyarakat.
Ia menyampaikan apresiasi terhadap respons cepat Otoritas Jasa Keuangan yang dinilai mampu menangkap kebutuhan daerah dalam mempercepat penguatan ekonomi kerakyatan, khususnya melalui pemberdayaan generasi muda sebagai motor penggerak baru.
Dalam konteks tersebut, program Sultan Muda kembali ditegaskan sebagai salah satu instrumen utama pemerintah daerah dalam menciptakan ruang tumbuh bagi wirausaha muda yang terstruktur, terukur, dan berkelanjutan.
Gubernur memberikan instruksi khusus agar penguatan program dimulai dari aspek kuantitas dengan memperbanyak distribusi kartu identitas anggota sebagai bentuk pendataan yang sistematis terhadap kekuatan riil di lapangan.
“Pendekatan ini tidak semata bersifat administratif, melainkan menjadi bagian dari strategi pengendalian program berbasis data, sehingga setiap langkah pembinaan dapat dipantau secara akurat dan transparan.”
Selain itu, optimalisasi fungsi sekretariat atau markas kegiatan Sultan Muda juga menjadi perhatian, agar fasilitas yang tersedia benar-benar dimanfaatkan sebagai pusat koordinasi, pelatihan, serta pengembangan kapasitas anggota.
Herman Deru juga menekankan pentingnya publikasi yang masif terhadap aktivitas program, guna membangun kepercayaan publik sekaligus memperluas partisipasi generasi muda dalam ekosistem tersebut.
Pendekatan pengelompokan berbasis jenis usaha dan wilayah turut diusulkan sebagai strategi untuk meningkatkan efektivitas pembinaan, sekaligus menciptakan jejaring ekonomi yang lebih kuat antar pelaku usaha muda.
Model clustering ini dinilai mampu menghadirkan efisiensi dalam distribusi pelatihan dan pendampingan, serta memudahkan evaluasi kinerja setiap kelompok usaha secara lebih terarah.
Dalam kerangka penguatan kapasitas, konsep Training of Trainer (ToT) menjadi salah satu strategi yang didorong, di mana pelaku usaha yang telah berhasil diharapkan dapat menjadi mentor bagi anggota lainnya.
Skema ini tidak hanya mempercepat transfer pengetahuan, tetapi juga membangun ekosistem pembelajaran yang berkelanjutan dan berbasis komunitas, sehingga ketergantungan terhadap pelatihan eksternal dapat dikurangi secara bertahap.
Sementara itu, Kepala Otoritas Jasa Keuangan Provinsi Sumatera Selatan, Arifin Susanto, mengungkapkan bahwa pihaknya tengah menyiapkan tiga agenda besar dalam rangkaian Sultan Muda Expora sebagai langkah konkret memperkuat daya saing pelaku usaha muda.
Ia menjelaskan bahwa salah satu agenda utama adalah pelaksanaan ekspor perdana produk turunan kelapa ke tiga negara tujuan internasional, yang menjadi indikator kesiapan pelaku usaha lokal untuk menembus pasar global.
“Selain itu, kami akan menyerahkan ID Card Sultan Muda yang sudah terintegrasi dengan teknologi cip. Kartu ini multifungsi; selain sebagai e-money, juga berfungsi sebagai record management untuk memantau rekam jejak bisnis dan pelatihan anggota secara digital,” jelas Arifin.
Integrasi teknologi dalam sistem pembinaan ini menunjukkan upaya transformasi menuju tata kelola yang lebih modern, di mana transparansi dan akuntabilitas menjadi fondasi utama dalam pengembangan program.
Namun demikian, implementasi di lapangan tetap menjadi tantangan yang tidak dapat diabaikan, terutama dalam memastikan bahwa seluruh inovasi tersebut benar-benar berjalan efektif dan tidak berhenti sebagai simbol administratif semata.
Dari perspektif kebijakan publik, langkah ini mencerminkan pergeseran paradigma pembangunan yang menempatkan generasi muda sebagai subjek utama, bukan sekadar objek dari program-program pemerintah.
Keterlibatan Otoritas Jasa Keuangan juga menegaskan pentingnya literasi dan inklusi keuangan sebagai pilar yang tidak terpisahkan dari upaya memperkuat ekonomi kerakyatan secara menyeluruh.
Keseluruhan agenda yang dibahas dalam pertemuan ini memperlihatkan sebuah ikhtiar kolektif untuk membangun fondasi ekonomi yang lebih tangguh, adaptif, dan berorientasi pada masa depan, di mana keberhasilan tidak hanya diukur dari pertumbuhan angka semata, tetapi dari sejauh mana kebijakan mampu membuka ruang keadilan ekonomi, memperluas kesempatan, dan memastikan bahwa generasi muda benar-benar menjadi aktor utama dalam menggerakkan roda pembangunan yang transparan, akuntabel, dan berpihak pada kepentingan masyarakat luas.
