
Aspirasimediarakyat.com, Palembang — Pembukaan National Roadshow Info Franchise & Business Concept (IFBC) Expo 2026 di Palembang menjadi panggung strategis yang mempertemukan ambisi pertumbuhan ekonomi daerah dengan realitas tantangan adaptasi pelaku usaha lokal di tengah arus digitalisasi dan kompetisi pasar yang semakin kompleks, sekaligus menguji sejauh mana ekosistem kewirausahaan di Sumatera Selatan mampu bergerak dari sekadar potensi menuju kekuatan ekonomi yang berdaya saing dan berkelanjutan.
Kehadiran Gubernur Sumatera Selatan, H. Herman Deru, dalam pembukaan pameran di Palembang Icon Convention Center (PSCC) menegaskan bahwa pemerintah daerah melihat sektor waralaba sebagai salah satu jalur percepatan pertumbuhan ekonomi berbasis kemitraan.
Dalam sambutannya, Herman Deru menyoroti pentingnya keberlanjutan pembinaan bagi pelaku usaha lokal agar tidak hanya mampu bertahan, tetapi juga berkembang di tengah perubahan struktur ekonomi yang semakin dinamis.
Ia menegaskan bahwa kegiatan seperti IFBC Expo tidak boleh berhenti pada seremoni tahunan, melainkan harus menjadi ruang belajar kolektif yang mampu meningkatkan kapasitas dan daya saing pelaku usaha.
“Kita berharap kegiatan ini terus menjadi jembatan peluang usaha sekaligus menjadi ‘guru’ bagi pelaku usaha di Sumsel. Ini adalah momentum yang tepat untuk meningkatkan level bisnis kita,” ujarnya.


Pernyataan tersebut mencerminkan kebutuhan mendesak akan transformasi pola pikir kewirausahaan, dari sekadar bertahan hidup menuju orientasi pertumbuhan yang terukur dan berbasis inovasi.
Dalam konteks ekonomi digital, Herman Deru juga menekankan bahwa pelaku usaha tidak lagi memiliki ruang untuk stagnasi, karena perubahan teknologi menuntut adaptasi yang cepat dan berkelanjutan.
Transformasi digital, dalam hal ini, menjadi semacam “arus deras” yang tidak bisa dihindari, melainkan harus dihadapi dengan kesiapan sumber daya manusia dan strategi bisnis yang relevan.
Di sisi lain, Wakil Menteri Perdagangan Republik Indonesia, Dyah Roro Esti Widya Putri, B.A., M.Sc, menyoroti capaian sektor ritel di Sumatera Selatan yang menunjukkan tren positif.
Ia menggarisbawahi peran signifikan perempuan dalam sektor ini, yang tidak hanya berkontribusi pada peningkatan ekonomi keluarga, tetapi juga menciptakan efek berganda bagi pertumbuhan ekonomi daerah.
Menurutnya, pemberdayaan perempuan dalam dunia usaha merupakan salah satu indikator penting dalam membangun ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.
“Fokus kami saat ini adalah pengamanan pasar dalam negeri dan perluasan pasar ekspor. Hingga saat ini, kami telah menerbitkan sebanyak 165 Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) dalam negeri. Yang terpenting, kita harus berani melangkah terlebih dahulu,” tegasnya.
Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa pemerintah pusat berupaya menciptakan keseimbangan antara perlindungan pasar domestik dan ekspansi ke pasar global, yang menjadi tantangan klasik dalam kebijakan perdagangan.
Namun demikian, keberanian melangkah yang dimaksud tidak cukup hanya menjadi jargon, melainkan harus didukung oleh regulasi yang adaptif serta kemudahan akses permodalan bagi pelaku usaha.
Ketua Asosiasi Franchise Indonesia (AFI), Drs. Anang Sukandar, CFE, turut memberikan perspektif historis bahwa konsep waralaba di Indonesia telah berkembang sejak 1992 dan terus menunjukkan potensi besar hingga saat ini.
Ia melihat bahwa generasi muda memiliki peluang luas untuk terjun ke dunia usaha melalui skema waralaba yang relatif lebih terstruktur dibandingkan memulai usaha dari nol.
Meski demikian, tantangan terbesar tetap terletak pada kemampuan menjaga kualitas, konsistensi brand, serta adaptasi terhadap kebutuhan pasar yang terus berubah.
Di tengah geliat tersebut, pemberian penghargaan kepada organisasi seperti ICSB, ASPEK, Inkubator Bisnis Sumsel, dan IWAPI menjadi pengakuan atas peran mereka dalam membina dan mendampingi UMKM.
Keberadaan organisasi-organisasi ini ibarat “mesin penggerak sunyi” yang bekerja di balik layar, memastikan pelaku usaha kecil tidak berjalan sendiri dalam menghadapi kompleksitas dunia bisnis.
Secara lebih luas, kegiatan IFBC Expo mencerminkan upaya membangun ekosistem kewirausahaan yang melibatkan berbagai aktor, mulai dari pemerintah, asosiasi, hingga komunitas bisnis.
“Namun, pertanyaan mendasar tetap mengemuka, apakah ekosistem tersebut telah cukup kuat untuk menjawab tantangan struktural seperti akses pembiayaan, literasi digital, dan ketimpangan kapasitas antar pelaku usaha. Jika tidak diantisipasi dengan kebijakan yang tepat, peluang besar yang ditawarkan sektor waralaba justru berisiko hanya dinikmati oleh kelompok tertentu yang telah memiliki modal dan akses.”
Pemerintah daerah dan pusat, dalam hal ini, memegang peran penting untuk memastikan bahwa peluang tersebut benar-benar inklusif dan dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat.
Upaya penguatan sektor waralaba juga perlu diiringi dengan pengawasan yang ketat agar tidak terjadi praktik yang merugikan mitra usaha, seperti ketimpangan kontrak atau beban biaya yang tidak proporsional.
Dalam kerangka hukum, perlindungan terhadap pelaku usaha kecil menjadi aspek krusial yang harus dijaga agar pertumbuhan ekonomi tidak mengorbankan keadilan.
Momentum IFBC Expo 2026 menjadi cermin bahwa pertumbuhan ekonomi tidak hanya ditentukan oleh besarnya investasi, tetapi juga oleh kualitas sinergi dan keberpihakan kebijakan terhadap pelaku usaha.
Di tengah harapan akan peningkatan ekonomi daerah, masyarakat menanti bukti nyata bahwa setiap program dan pameran bisnis bukan sekadar etalase peluang, melainkan benar-benar menjadi jalan terbuka bagi lahirnya wirausaha baru yang tangguh, mandiri, dan mampu berkontribusi nyata bagi kesejahteraan bersama serta memperkuat fondasi ekonomi yang adil dan berkelanjutan.



















