Aspirasimediarakyat.com, Jakarta — Ancaman kekeringan yang semakin nyata di tengah perubahan iklim mendorong pemerintah pusat dan daerah mempercepat langkah mitigasi sektor pertanian, menghadirkan urgensi baru dalam menjaga ketahanan pangan nasional yang selama ini kerap terombang-ambing antara optimisme program dan kerentanan infrastruktur air, sekaligus menguji konsistensi kebijakan dalam memastikan produksi pangan tetap stabil di tengah tekanan alam yang kian tak terprediksi.
Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Mitigasi Kekeringan Lahan Pertanian Tahun 2026 menjadi panggung konsolidasi nasional yang mempertemukan para kepala daerah dengan Kementerian Pertanian. Kegiatan ini berlangsung di Auditorium Kementerian Pertanian RI pada Senin (20/4/2026).
Bupati Banyuasin, Dr. H. Askolani, S.H., M.H., turut hadir bersama para bupati dari berbagai daerah di Indonesia. Kehadiran ini mencerminkan keterlibatan aktif pemerintah daerah dalam merespons potensi krisis yang dapat mengganggu produksi pangan.
Rakornas tersebut tidak hanya membahas ancaman kekeringan, tetapi juga menyoroti arah kebijakan pemerintah dalam pengelolaan sumber daya alam. Fokus utama diarahkan pada penguatan kemandirian melalui sektor pangan, protein, biodiesel B-50, serta bioethanol E-20.
Kementerian Pertanian menegaskan bahwa tantangan perubahan iklim tidak lagi dapat dipandang sebagai risiko jangka panjang semata. Variabilitas cuaca yang semakin ekstrem telah berdampak langsung pada pola tanam dan produktivitas lahan.
Menteri Pertanian RI, Dr. Ir. H. Andi Amran Sulaiman, dalam arahannya menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah pusat dan daerah. Ia menilai koordinasi lintas level pemerintahan menjadi kunci utama dalam menjaga stabilitas produksi pangan nasional.
Menurutnya, mitigasi kekeringan harus dilakukan secara sistematis dan berbasis data. Pendekatan yang sporadis dinilai tidak lagi relevan menghadapi kompleksitas tantangan pertanian modern.
“Pemerintah daerah memiliki peran strategis dalam memastikan ketersediaan air untuk lahan pertanian. Oleh karena itu, diperlukan langkah konkret seperti optimalisasi embung, irigasi, serta penggunaan teknologi pertanian modern,” ujarnya.
Ia juga menekankan pentingnya kekompakan antara pemerintah daerah dan Kementerian Pertanian dalam mewujudkan target swasembada pangan. Tanpa koordinasi yang solid, program yang dirancang berisiko kehilangan efektivitas di lapangan.
Lebih lanjut, Kementerian Pertanian telah menyiapkan berbagai program dukungan bagi daerah. Bantuan tersebut mencakup percepatan pembangunan dan rehabilitasi jaringan irigasi serta pemanfaatan sistem pompanisasi.
Selain itu, pemerintah juga mendorong penggunaan varietas tanaman yang tahan terhadap kekeringan. Langkah ini dianggap penting untuk menjaga produktivitas di tengah keterbatasan sumber daya air.
“Penguatan sistem informasi iklim dan pertanian juga menjadi bagian dari strategi nasional. Data yang akurat diharapkan mampu membantu petani dalam menentukan waktu tanam dan pola produksi yang lebih adaptif.”
“Dengan optimalisasi infrastruktur air yang ada, penggunaan benih unggul tahan kering, serta optimalisasi lahan tadah hujan, tidak ada waktu untuk menunggu. Setiap hari adalah kesempatan untuk menyelamatkan produksi pangan nasional,” tegasnya.
Menanggapi arahan tersebut, Bupati Banyuasin menyatakan komitmen penuh untuk menindaklanjuti hasil Rakornas di tingkat daerah. Ia menegaskan bahwa Banyuasin akan memperkuat langkah-langkah konkret dalam menghadapi potensi kekeringan.
Askolani juga menyampaikan sejumlah usulan strategis, khususnya terkait peningkatan ketersediaan air bagi lahan pertanian. Hal ini menjadi fokus utama mengingat ketergantungan sektor pertanian terhadap stabilitas pasokan air.
Ia menilai dukungan dari pemerintah pusat menjadi momentum penting bagi daerah untuk mengoptimalkan potensi yang dimiliki. Banyuasin, yang dikenal sebagai salah satu lumbung beras nasional, memiliki peran strategis dalam menjaga pasokan pangan.
“Ini menjadi angin segar bagi Banyuasin dalam memaksimalkan potensi yang ada, mengingat Banyuasin saat ini merupakan kabupaten penghasil beras nomor satu di Indonesia,” ujarnya.
Dari perspektif kebijakan, upaya mitigasi kekeringan sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan yang menekankan pentingnya ketersediaan, keterjangkauan, dan stabilitas pasokan pangan.
Namun, tantangan implementasi tetap menjadi perhatian. Kesenjangan antara perencanaan dan realisasi di lapangan kerap menjadi titik lemah dalam program-program strategis sektor pertanian.
Selain itu, perubahan iklim yang semakin tidak menentu menuntut adanya inovasi berkelanjutan dalam pengelolaan sumber daya air. Tanpa adaptasi yang cepat, sektor pertanian berisiko menghadapi penurunan produktivitas.
Rangkaian langkah yang dibahas dalam Rakornas ini menegaskan bahwa ketahanan pangan tidak dapat dipisahkan dari kesiapan sistem menghadapi perubahan iklim, sehingga keberhasilan kebijakan ini akan sangat ditentukan oleh konsistensi pelaksanaan, efektivitas koordinasi, serta keberanian mengevaluasi kelemahan yang ada demi memastikan bahwa setiap hektare lahan pertanian tetap produktif dan mampu menopang kebutuhan pangan masyarakat secara berkelanjutan.
