Aspirasimediarakyat.com, Jakarta — Penurunan tajam penjualan mobil listrik premium Denza di Indonesia pada kuartal pertama 2026 tidak hanya mencerminkan dinamika pasar otomotif yang fluktuatif, tetapi juga memperlihatkan bagaimana persoalan hukum merek dagang dapat menjadi variabel krusial yang mengganggu stabilitas distribusi, kepercayaan konsumen, serta strategi bisnis produsen global di tengah ambisi besar negara mendorong transisi menuju ekosistem kendaraan listrik yang berkelanjutan.
Data dari Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia mencatat bahwa distribusi dari pabrik ke dealer (wholesales) Denza hanya mencapai 1.117 unit sepanjang Januari hingga Maret 2026. Angka ini menunjukkan penurunan sekitar 55,7 persen dibandingkan periode yang sama pada tahun sebelumnya.
Penurunan yang lebih dalam justru terlihat pada sisi penjualan ritel. Dalam periode yang sama, penjualan langsung kepada konsumen hanya mencapai 867 unit, atau merosot sekitar 62,6 persen secara tahunan, menandakan adanya tekanan yang lebih besar di tingkat permintaan pasar.
Fenomena ini menjadi menarik karena Denza merupakan merek kendaraan listrik premium yang berada di bawah naungan BYD, salah satu pemain global yang agresif memperluas pasar kendaraan listrik, termasuk di Indonesia yang tengah mendorong transformasi energi dan transportasi.
Namun, laju ekspansi tersebut tampaknya tidak berjalan mulus. Penurunan penjualan terjadi beriringan dengan sengketa hukum yang melibatkan penggunaan merek Denza di Indonesia, yang menjadi sorotan karena menyentuh aspek fundamental dalam perlindungan hak kekayaan intelektual.
Kasus ini melibatkan BYD sebagai pemilik merek global dan perusahaan lokal PT Worcas Nusantara Abadi. Sengketa bermula saat BYD berencana memasarkan Denza di Indonesia pada awal 2025, namun menemukan bahwa nama tersebut telah lebih dahulu didaftarkan oleh pihak lokal.
PT Worcas Nusantara Abadi tercatat telah mengajukan pendaftaran merek Denza sejak 3 Juli 2023 kepada Kementerian Hukum dan HAM, dengan nomor IDM001176306 untuk kategori kendaraan kelas 12, serta masa perlindungan hingga 2033.
Situasi ini menciptakan konflik hukum yang tidak sederhana. BYD kemudian mengajukan gugatan pada Agustus 2024 dengan dalih bahwa Denza merupakan merek global yang telah memiliki reputasi internasional dan seharusnya mendapatkan perlindungan yang sepadan.
Selain itu, BYD juga berargumen bahwa pendaftaran oleh pihak lokal diduga dilakukan dengan itikad tidak baik. Namun, argumentasi tersebut tidak cukup kuat untuk membalikkan posisi hukum yang telah lebih dahulu dibangun oleh pihak lokal.
Pengadilan Niaga Jakarta Pusat pada April 2025 memutuskan untuk menolak seluruh gugatan BYD. Majelis hakim menilai bahwa pendaftaran merek oleh PT Worcas Nusantara Abadi dilakukan lebih dahulu dan memenuhi ketentuan hukum yang berlaku.
“Putusan tersebut juga menyoroti adanya persoalan prosedural dalam gugatan yang diajukan oleh BYD, sehingga memperkuat posisi pihak lokal dalam mempertahankan hak atas merek tersebut di wilayah Indonesia.”
Upaya lanjutan melalui kasasi ke Mahkamah Agung kembali tidak membuahkan hasil bagi BYD. Dalam putusan Nomor 1338 K/PDT.SUS-HKI/2025, Mahkamah Agung menolak permohonan kasasi, menjadikan perkara ini berkekuatan hukum tetap.
Dalam pertimbangannya, prinsip teritorialitas dalam hukum merek Indonesia menjadi faktor kunci. Sistem ini menegaskan bahwa hak atas merek diberikan kepada pihak yang pertama kali mendaftarkan secara sah di wilayah hukum Indonesia, terlepas dari reputasi global yang dimiliki pihak lain.
Kondisi ini mencerminkan bahwa hukum nasional memiliki kedaulatan tersendiri yang tidak dapat begitu saja dikesampingkan oleh klaim globalisasi merek. Bagi pelaku usaha internasional, hal ini menjadi pengingat pentingnya strategi pendaftaran merek yang tepat sejak awal.
Meski tidak terdapat bukti langsung yang mengaitkan sengketa hukum dengan penurunan penjualan, keduanya terjadi dalam rentang waktu yang berdekatan, sehingga memunculkan spekulasi adanya dampak tidak langsung terhadap persepsi pasar.
Ketidakpastian hukum sering kali berfungsi seperti bayangan panjang yang mengaburkan kepercayaan konsumen. Dalam industri otomotif, terutama kendaraan listrik yang masih dalam tahap pertumbuhan, faktor kepercayaan menjadi elemen yang sangat menentukan.
Dari perspektif kebijakan publik, situasi ini menjadi cermin bahwa transformasi menuju kendaraan listrik tidak hanya bergantung pada insentif ekonomi atau infrastruktur, tetapi juga pada kepastian hukum yang mampu menjamin iklim usaha yang sehat dan kompetitif.
Di sisi lain, pemerintah dihadapkan pada tantangan untuk menjaga keseimbangan antara perlindungan terhadap pelaku usaha lokal dan keterbukaan terhadap investasi global, agar tidak terjadi distorsi yang justru menghambat perkembangan industri.
Bagi konsumen, dinamika ini menghadirkan dilema tersendiri. Pilihan terhadap kendaraan listrik premium tidak hanya dipengaruhi oleh spesifikasi dan harga, tetapi juga oleh stabilitas merek serta jaminan keberlanjutan layanan di masa depan.
Peristiwa ini sekaligus menegaskan bahwa di balik gemerlap inovasi teknologi, terdapat fondasi hukum yang menentukan arah perjalanan sebuah merek di pasar. Tanpa fondasi yang kuat, bahkan merek global sekalipun dapat tersandung di pintu masuk suatu negara.
Dalam kerangka yang lebih luas, kasus Denza menjadi pengingat bahwa pembangunan industri modern membutuhkan orkestrasi yang harmonis antara regulasi, pelaku usaha, dan kepentingan publik, sehingga setiap langkah menuju masa depan tidak hanya cepat, tetapi juga berpijak pada kepastian yang adil dan transparan bagi seluruh pihak.
