Aspirasimediarakyat.com — Kementerian Keuangan mencatat dana simpanan pemerintah daerah yang mengendap di perbankan sepanjang 2025 masih berada pada level tinggi, sebuah kondisi yang secara administratif sah namun secara kebijakan menimbulkan tanda tanya besar tentang efektivitas pengelolaan keuangan daerah, konsistensi pelaksanaan APBD, serta kesesuaian praktik fiskal daerah dengan mandat pembangunan publik yang menuntut kecepatan belanja, ketepatan sasaran, dan keberpihakan nyata pada kebutuhan dasar masyarakat.
Fenomena dana mengendap ini kembali mengemuka dalam forum resmi pemerintah pusat ketika Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan, Askolani, memaparkan evaluasi fiskal daerah dalam Rapat Koordinasi dan Sosialisasi Pedoman Pelaksanaan APBD 2026. Pemerintah menilai, tingginya simpanan kas daerah di perbankan tidak sejalan dengan urgensi pembangunan yang membutuhkan perputaran anggaran secara aktif.
Menurut Askolani, dana simpanan pemda di perbankan sepanjang 2025 masih tergolong tinggi dan menjadi bahan evaluasi serius pemerintah pusat. Presiden Prabowo Subianto, kata dia, telah memberikan arahan tegas agar dana tersebut tidak dibiarkan mengendap, melainkan dimanfaatkan secara lebih optimal untuk mendukung pendanaan APBD tahun anggaran 2026.
Arahan tersebut bukan sekadar imbauan teknis, melainkan pesan politik fiskal yang menegaskan bahwa anggaran daerah bukan instrumen pasif. Dana publik, dalam kerangka hukum keuangan negara, wajib dikelola secara efektif, efisien, transparan, dan bertanggung jawab sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Keuangan Negara dan regulasi turunannya.
Data Kementerian Keuangan menunjukkan tren dana simpanan pemda di perbankan sepanjang 2025 mengalami fluktuasi, namun cenderung meningkat pada sebagian besar periode. Pada Januari 2025, dana simpanan tercatat sebesar Rp143 triliun, lalu meningkat menjadi Rp158 triliun pada Februari.
Memasuki Maret 2025, dana simpanan sempat turun ke angka Rp147 triliun. Namun penurunan tersebut tidak berlangsung lama. Pada April, dana melonjak signifikan menjadi Rp182 triliun dan kembali meningkat menjadi Rp204 triliun pada Mei, menandakan rendahnya akselerasi belanja daerah di tengah tahun anggaran.
Pada Juni, simpanan dana pemda sedikit menurun ke Rp195 triliun, tetapi kembali naik menjadi Rp215 triliun pada Juli dan Rp233 triliun pada Agustus. Tren kenaikan ini berlanjut hingga mencapai puncaknya pada September 2025 sebesar Rp244 triliun, sebuah angka yang memicu perhatian serius pemerintah pusat.
Memasuki kuartal IV 2025, dana simpanan mulai menunjukkan penurunan, yakni Rp230 triliun pada Oktober dan Rp218 triliun pada November. Meski demikian, secara agregat, angka tersebut masih dinilai terlalu besar jika dibandingkan dengan kebutuhan belanja pelayanan publik, infrastruktur dasar, dan program kesejahteraan masyarakat di daerah.
“Dalam perspektif hukum administrasi keuangan negara, dana APBD yang mengendap terlalu lama berpotensi mencerminkan lemahnya perencanaan anggaran, kehati-hatian berlebihan, atau bahkan ketidakmampuan eksekusi program. Semua kemungkinan ini berdampak langsung pada tertundanya manfaat anggaran bagi masyarakat.”
Kondisi ini menjadi semakin relevan ketika dikaitkan dengan tujuan transfer ke daerah dan dana perimbangan, yang sejak awal dirancang untuk memperkuat kapasitas fiskal daerah agar mampu mempercepat pembangunan dan mengurangi ketimpangan antarwilayah, bukan untuk menjadi saldo mengendap yang aman di rekening bank.
Ketika anggaran publik mengendap sementara jalan rusak, layanan kesehatan tertunda, dan bantuan sosial terlambat, maka yang terjadi bukan sekadar masalah teknis fiskal, melainkan ironi kebijakan yang melukai logika keadilan anggaran dan mencederai akal sehat tata kelola pemerintahan.
Fenomena penumpukan dana ini juga membuka ruang diskusi tentang kepatuhan pemda terhadap prinsip value for money dalam pengelolaan APBD. Regulasi tidak hanya menuntut laporan yang rapi, tetapi juga hasil nyata yang dapat dirasakan masyarakat dalam bentuk layanan publik yang memadai.
Pemerintah pusat menegaskan bahwa evaluasi atas dana mengendap akan menjadi bagian dari pembenahan kebijakan fiskal daerah. Optimalisasi pemanfaatan kas daerah diharapkan mampu memperkuat pembiayaan APBD 2026 tanpa mengorbankan prinsip kehati-hatian dan akuntabilitas keuangan.
Di sisi lain, pemda juga dihadapkan pada tantangan birokrasi pengadaan, perencanaan program, serta ketakutan administratif yang kerap membuat belanja daerah tersendat. Masalah ini menuntut pembenahan sistemik, bukan sekadar teguran normatif.
Anggaran publik yang mengendap terlalu lama adalah potret ketidakadilan struktural yang membiarkan kebutuhan rakyat menunggu di antrean, sementara uang negara tertidur nyaman di perbankan. Praktik ini bukan kecermatan fiskal, melainkan pembiaran sistemik atas mandeknya fungsi negara dalam melayani warganya.
Dalam konteks pembangunan nasional, arahan Presiden Prabowo menegaskan bahwa belanja daerah harus menjadi mesin penggerak ekonomi lokal. APBD tidak boleh berhenti sebagai dokumen formal, melainkan harus bergerak sebagai instrumen kebijakan yang hidup dan responsif.
Kementerian Keuangan menilai, pemanfaatan dana simpanan pemda secara optimal akan memperkuat kesinambungan fiskal daerah, meningkatkan kualitas belanja, serta memastikan bahwa transfer pusat benar-benar berdampak pada kesejahteraan masyarakat, bukan sekadar tercatat rapi dalam neraca keuangan.
Situasi ini menuntut keberanian kebijakan dan kecermatan eksekusi dari kepala daerah beserta jajaran pengelola keuangan. Tanpa langkah konkret, dana publik akan terus terjebak dalam siklus administrasi, sementara rakyat menunggu kehadiran negara dalam bentuk layanan yang nyata dan berkeadilan.
