Aspirasimediarakyat.com — Kepala Staf TNI Angkatan Darat Jenderal TNI Maruli Simanjuntak mengungkap adanya dugaan sabotase terhadap pembangunan jembatan bailey yang dikerjakan prajurit TNI bersama masyarakat di wilayah terdampak bencana Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat, sebuah peristiwa serius yang terjadi di tengah upaya pemulihan infrastruktur vital pascabanjir bandang dan tanah longsor, ketika akses penghubung warga menjadi penentu keselamatan, distribusi bantuan, serta pemulihan aktivitas sosial-ekonomi masyarakat.
Informasi mengenai sabotase tersebut disampaikan Maruli dalam konferensi pers penanganan bencana di Posko Terpadu Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta. Ia menjelaskan bahwa prajurit di lapangan menemukan baut-baut jembatan bailey dalam kondisi dilepas oleh pihak tak dikenal pada Ahad pagi, 28 Desember, meskipun lokasi detail tidak dipublikasikan demi kepentingan pengamanan.
Maruli menegaskan bahwa tindakan tersebut bukan sekadar kelalaian teknis. Menurutnya, pelepasan baut jembatan menunjukkan adanya niat yang disengaja dan berpotensi membahayakan keselamatan masyarakat yang menggantungkan mobilitasnya pada jembatan darurat itu, terutama di wilayah yang akses jalannya rusak akibat bencana.
Ia mengungkapkan bahwa sebelum kejadian, dirinya telah menerima peringatan mengenai potensi sabotase selama pembangunan jembatan berlangsung. Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya menjadi salah satu pihak yang mengingatkan agar kewaspadaan ditingkatkan, mengingat proyek ini bersifat strategis dan krusial bagi pemulihan warga.
Peringatan tersebut kemudian diteruskan kepada prajurit di lapangan. Namun, Maruli mengakui sempat meragukan kemungkinan adanya tindakan seperti itu, mengingat kondisi darurat bencana yang seharusnya mendorong solidaritas sosial, bukan justru memunculkan upaya yang membahayakan masyarakat.
Dalam pernyataannya kepada wartawan, Maruli menyampaikan keprihatinan mendalam atas temuan tersebut. Ia menyebut bahwa dalam situasi bencana, tindakan yang mengganggu upaya penyelamatan dan pemulihan bukan hanya persoalan hukum, tetapi juga menyentuh aspek kemanusiaan yang paling dasar.
“Tindakan sabotase terhadap infrastruktur darurat di tengah penderitaan warga merupakan wajah paling buruk dari ketidakadilan struktural, ketika keselamatan publik dipertaruhkan demi kepentingan yang tak pernah berani berdiri di hadapan rakyat.”
Maruli juga secara tegas menepis anggapan bahwa sabotase tersebut merupakan bagian dari pengondisian yang dilakukan aparat. Ia menilai tuduhan semacam itu tidak berdasar dan justru berpotensi menyesatkan opini publik, karena fakta di lapangan menunjukkan adanya tindakan nyata yang membahayakan nyawa warga.
Menurut Maruli, apabila sebuah tindakan berujung pada risiko kematian masyarakat, maka hal itu tidak dapat dibenarkan dalam bentuk apa pun. Ia menekankan bahwa bukti-bukti terkait sabotase telah dikantongi dan fokus utama saat ini adalah memastikan keamanan jembatan agar dapat digunakan masyarakat dengan aman.
Dalam kesempatan yang sama, Maruli memaparkan perkembangan pemulihan pascabencana di tiga provinsi Sumatera. Ia menjelaskan bahwa sebagai Ketua Satgas Pembangunan Jembatan, dirinya menghadapi tantangan teknis yang tidak ringan, mulai dari survei lokasi, penentuan jenis jembatan, hingga pengiriman material dari Jakarta ke daerah terdampak.
Proses pembangunan jembatan bailey, kata Maruli, kerap terhambat oleh kondisi jalan rusak dan jalur logistik yang terputus. Bahkan, ada material yang membutuhkan waktu hingga sepekan untuk mencapai lokasi akibat kerusakan infrastruktur pendukung.
Hingga saat ini, TNI menargetkan pembangunan 44 jembatan bailey di wilayah terdampak bencana. Dari jumlah tersebut, 12 jembatan telah selesai dibangun, enam di antaranya berada di Provinsi Aceh dan telah rampung sepenuhnya hingga akhir pekan lalu.
Sebanyak 15 unit jembatan lainnya masih dalam proses pengiriman, sementara enam unit tengah dipasang di lapangan. Maruli juga menyebut upaya pengumpulan tambahan jembatan melalui Kementerian Pertahanan untuk memperkuat konektivitas wilayah yang terdampak paling parah.
Dalam konferensi pers yang dipimpin Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi itu, sejumlah pejabat negara turut menyampaikan laporan penanganan bencana, termasuk Menko PMK Pratikno, Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Mendagri Tito Karnavian, Wamensos Agus Jabo Priyono, serta Kepala Pusat Data BNPB Abdul Muhari.
Maruli menekankan pentingnya kekompakan nasional dalam situasi krisis. Ia menyebut adanya indikasi kelompok tertentu yang berupaya menyabotase percepatan pemulihan, dengan sasaran bukan hanya pemerintah, tetapi juga keselamatan masyarakat yang sedang berjuang bangkit dari bencana.
Ketika kepentingan sempit mengorbankan akses hidup warga, maka yang runtuh bukan hanya baut jembatan, melainkan juga nurani sosial yang seharusnya menjadi fondasi kehidupan bernegara.
Maruli mengajak seluruh elemen masyarakat untuk tetap solid dan tidak terprovokasi oleh isu-isu yang berpotensi memecah konsentrasi penanganan bencana. Ia menegaskan bahwa keselamatan warga adalah prioritas utama yang tidak boleh dikompromikan oleh kepentingan apa pun.
Pemulihan pascabencana di Sumatera, menurutnya, bukan semata soal membangun kembali jembatan dan jalan, tetapi juga memastikan keadilan, keamanan, dan rasa kemanusiaan tetap terjaga, sehingga masyarakat terdampak dapat kembali menjalani kehidupan dengan aman dan bermartabat.
