Aspirasimediarakyat.com — Nama Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Heru Pambudi kini mencuri sorotan publik. Bukan lantaran prestasinya semata di dunia birokrasi, melainkan karena harta kekayaan fantastis yang ia laporkan dalam Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN). Dalam laporan tahun 2024 yang disampaikan pada Februari 2025, total kekayaan Heru mencapai lebih dari Rp71 miliar — angka yang mengundang decak kagum sekaligus tanya dari banyak pihak.
Di tengah gempuran isu ketimpangan ekonomi dan kesenjangan sosial, kabar kekayaan pejabat publik semacam ini terasa seperti ironi. Sebab, di saat sebagian besar rakyat masih bergulat dengan harga beras, biaya sekolah, dan cicilan rumah, ada segelintir pejabat negara yang tampak hidup dalam kenyamanan yang tak terjamah oleh krisis.
Publik semakin ramai membicarakan sosok Heru Pambudi setelah Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa secara terbuka menyebut dirinya “minder” melihat ponsel mewah milik sang Sekjen. Candaan ringan itu sontak berubah menjadi pemantik diskusi serius tentang gaya hidup pejabat dan batas antara profesionalisme serta kemewahan pribadi.
Dari data LHKPN KPK yang tercantum di situs resmi elhkpn.kpk.go.id, Heru Pambudi melaporkan kekayaannya dalam posisi jabatan Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan dengan total harta mencapai Rp71.012.355.184. Tidak terdapat catatan utang sepeser pun dalam laporan tersebut.
Rincian harta Heru menunjukkan bahwa sebagian besar kekayaannya berbentuk kas dan setara kas senilai Rp54,38 miliar, serta surat berharga senilai Rp12,16 miliar. Aset tanah dan bangunan tersebar di wilayah Bogor, Bekasi, dan Jakarta Timur, dengan total nilai Rp3,5 miliar. Sementara itu, kendaraan yang dimilikinya relatif sederhana, mencakup mobil Toyota Voxy tahun 2020 dan beberapa sepeda gunung dengan total nilai Rp346 juta.
Sekilas, daftar tersebut tampak rapi dan sesuai ketentuan. Namun, publik menyoroti proporsi kekayaan dalam bentuk likuid — kas dan surat berharga — yang nilainya mencengangkan untuk ukuran seorang pejabat negara. Pertanyaan pun mencuat: dari mana asal kekayaan sebesar itu?
Menurut catatan, Heru Pambudi adalah pejabat karier yang telah lama berkiprah di Kemenkeu, khususnya di bidang kepabeanan dan cukai. Sebelum menjadi Sekjen, ia sempat menjabat sebagai Direktur Jenderal Bea dan Cukai, posisi yang dikenal strategis dan sensitif terhadap potensi gratifikasi maupun konflik kepentingan.
Dalam konteks hukum, tidak ada larangan bagi pejabat memiliki harta besar selama mampu membuktikan asal-usulnya. Namun, UU Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari KKN secara tegas menuntut agar setiap pejabat publik mampu menjelaskan sumber kekayaannya secara wajar dan transparan.
“Laporan LHKPN memang merupakan bentuk kepatuhan administratif, tetapi publik berhak mengetahui apakah angka-angka yang dilaporkan itu benar mencerminkan integritas seorang penyelenggara negara. Terlebih, Kemenkeu selama ini menjadi simbol reformasi birokrasi dan pengelolaan keuangan negara yang bersih.”
Di sinilah paradoks muncul. Saat rakyat dicekik oleh inflasi dan wacana pajak baru, pejabat tinggi kementerian justru dikelilingi kemewahan. Bagi sebagian masyarakat, hal ini bukan sekadar soal gaya hidup, tetapi soal moralitas dan kepekaan sosial.
Harta Rp71 miliar tentu bukan dosa. Namun di tengah carut-marut kepercayaan publik terhadap lembaga keuangan negara, setiap rupiah yang tercatat atas nama pejabat tinggi akan selalu disorot. Transparansi bukan lagi pilihan, melainkan kewajiban moral dan hukum.
Dalam laporan yang sama, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menegaskan bahwa semua data LHKPN disampaikan secara mandiri oleh penyelenggara negara. KPK tidak serta merta memverifikasi asal-usul harta kecuali ditemukan kejanggalan yang signifikan. Artinya, tanggung jawab moral dan hukum sepenuhnya berada di pundak pejabat yang bersangkutan.
Heru Pambudi sendiri dikenal sebagai birokrat tenang dan terukur. Namun, dalam kultur birokrasi yang kerap diselimuti kecurigaan publik, ketenangan itu justru bisa menimbulkan tanda tanya baru: apakah keterbukaan cukup hanya dengan mengisi formulir digital, atau perlu pembuktian lebih lanjut di ruang publik?
Sementara itu, pakar hukum administrasi negara Dr. Bambang Widodo Umar menilai bahwa LHKPN harus ditindaklanjuti dengan audit forensik gaya hidup, bukan sekadar laporan statis. “Pejabat dengan harta di atas Rp50 miliar patut diaudit asal-usul dan pola belanjanya. Ini bukan tuduhan, tapi mekanisme pembuktian integritas,” ujarnya dalam sebuah diskusi publik di Jakarta.
Dalam sistem pemerintahan modern, konsep clean government tidak berhenti pada pelaporan harta, tetapi juga pada integrity check yang memastikan bahwa kekayaan pejabat tidak berasal dari praktik benturan kepentingan. Di sinilah publik berharap Kemenkeu memberikan contoh terbaik, bukan justru menjadi sasaran cibiran.
Kemenkeu sejatinya telah lama memiliki Kode Etik Pegawai serta Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.01/2018 tentang pengendalian gratifikasi. Namun efektivitasnya sering diragukan, terutama ketika muncul perbedaan mencolok antara kesejahteraan pejabat dan kondisi ekonomi masyarakat umum.
Di tengah hiruk-pikuk ekonomi nasional, berita tentang pejabat dengan harta puluhan miliar terasa seperti luka sosial. Apalagi bila diingat bahwa sumber daya negara yang dikelola kementerian ini bersumber dari pajak rakyat. Uang rakyat bukan milik pribadi pejabat, dan setiap kemewahan yang dipamerkan tanpa empati hanya memperlebar jarak antara penguasa fiskal dan rakyat pembayar pajak.
Heru Pambudi mungkin bukan penjahat. Tapi publik menuntut kejelasan moral dari setiap rupiah yang tercantum dalam laporannya. Sebab, kepercayaan terhadap sistem keuangan negara tidak hanya dibangun lewat kebijakan, tetapi lewat keteladanan mereka yang memegang kendali atasnya.
Berita ini bukan penghakiman, melainkan pengingat: kekayaan yang besar tidak selalu salah, tapi ketika kemewahan menjadi simbol kekuasaan, maka nurani publiklah yang terluka. Di mata rakyat, pejabat bukan dinilai dari jumlah nol di rekeningnya, melainkan dari kejujuran yang tak bisa dihitung dengan uang.
