Aspirasimediarakyat.com — Pemerintah melalui Kementerian Koordinator Pangan menyiapkan mekanisme evaluasi menyeluruh terhadap Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dengan pendekatan pengukuran fisik, kognitif, sosial, dan ekonomi penerima manfaat selama satu tahun penuh, sebagai bagian dari upaya menjadikan kebijakan gizi nasional bukan sekadar program bantuan sosial, tetapi instrumen pembangunan manusia jangka panjang yang terukur secara ilmiah, terkontrol secara regulatif, dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum dalam kerangka kebijakan publik nasional.
Menteri Koordinator Pangan Zulkifli Hasan menyatakan bahwa efektivitas MBG harus diukur secara objektif terhadap dampak fisik, pertumbuhan, dan perkembangan kognitif penerima manfaat. “Kita ukur. Kalau sebelum makan bergizi bagaimana fisiknya, pertumbuhannya, termasuk tentu pertumbuhan otak,” kata Zulkifli Hasan dalam konferensi pers di Jakarta, Kamis, 29 Januari 2026.
Pernyataan tersebut menegaskan bahwa MBG tidak ditempatkan sebagai program populis jangka pendek, melainkan sebagai kebijakan strategis pembangunan kualitas sumber daya manusia yang harus memiliki indikator keberhasilan yang jelas, terukur, dan berbasis data.
Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana menyatakan bahwa evaluasi efektivitas MBG merupakan keharusan dalam tata kelola kebijakan publik modern dan akan dilakukan oleh lembaga independen guna menjamin objektivitas hasil pengukuran.
Dadan mencontohkan praktik pengukuran di Jepang yang membandingkan tinggi badan masyarakat kelahiran 1940-an hingga 2000-an, yang menunjukkan peningkatan signifikan akibat kualitas gizi. “Itu terjadi peningkatan yang signifikan akibat peningkatan kualitas gizi. Jadi bukan hanya potensi genetik, tapi juga kualitas gizi. Nah, Indonesia akan seperti itu,” ujarnya.
Untuk aspek perkembangan kognitif, Dadan menyebut pengukuran akan dilakukan melalui rangkaian tes IQ sebagai bagian dari instrumen evaluasi perkembangan kemampuan otak penerima manfaat.
Rencana evaluasi MBG ini disampaikan Zulkifli Hasan usai rapat terbatas pelaksanaan program MBG yang digelar di kantor Kementerian Koordinator Pangan, dipimpin langsung olehnya, serta dihadiri Kepala BGN Dadan Hindayana, Menteri Agama Nasaruddin Umar, dan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Arifatul Choiri Fauzi.
Rapat tersebut membahas tiga agenda utama, yakni revisi surat keputusan bersama menteri terkait daftar lokasi pembangunan satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG) yang dibiayai pemerintah pusat, jumlah penerima manfaat MBG, serta mekanisme pelaksanaan program selama Ramadan.
Dalam aspek infrastruktur, pemerintah memangkas jumlah lokasi SPPG yang dibiayai Kementerian Keuangan dari 542 titik menjadi 315 lokasi, serta mengurangi lokasi SPPG di bawah Kementerian Pekerjaan Umum dari 264 titik menjadi 222 lokasi, dengan alasan penyesuaian kesiapan lapangan dan efektivitas pelaksanaan.
Pemangkasan ini diposisikan sebagai langkah konsolidasi kebijakan agar pembangunan SPPG tidak hanya mengejar kuantitas, tetapi juga kualitas layanan, kesiapan operasional, dan keberlanjutan anggaran negara.
Untuk pelaksanaan MBG selama Ramadan, Zulkifli Hasan menegaskan program tetap berjalan dengan penyesuaian menu. “Untuk muslim yang berpuasa dikasih makanan kering. Sekolah-sekolah yang tidak berpuasa, seperti biasa,” ujarnya.
“Skema penyaluran MBG disesuaikan berdasarkan jenis penerima manfaat, di mana sekolah umum dengan siswa muslim menerima MBG dalam bentuk makanan kering pada siang hari, sementara sekolah yang tidak menjalankan puasa, ibu hamil, dan balita tetap menerima MBG seperti biasa.”
Penyaluran MBG untuk pesantren dilakukan sore hari menjelang waktu berbuka puasa. “Hanya geser waktu, hanya SMA umum yang muslim itu ganti makanan kering. Lain-lainnya tetap,” kata Zulkifli Hasan.
Dadan Hindayana menjelaskan bahwa makanan kering tersebut terdiri dari kurma, olahan telur seperti telur rebus, telur asin, atau telur pindang, buah, susu, dan abon. Penyaluran dilakukan saat murid pulang sekolah sebagai menu berbuka puasa.
Hingga saat ini, Badan Gizi Nasional mencatat jumlah penerima manfaat MBG telah mencapai 60 juta orang, dengan total 22.091 unit SPPG dan jumlah pegawai mencapai 924.424 orang, menunjukkan skala program yang sangat besar dalam struktur kebijakan sosial nasional.
Zulkifli Hasan menyatakan bahwa program ini juga menyerap tenaga kerja langsung, termasuk 32 ribu staf SPPG yang sedang diproses menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), 21.413 mitra MBG, serta 68.551 pengusaha UMKM yang menjadi pemasok program.
Jika MBG hanya dikelola sebagai proyek administratif tanpa evaluasi ilmiah, akuntabilitas anggaran, dan kontrol regulasi yang ketat, maka ia berpotensi berubah menjadi ritual kebijakan yang besar secara angka tetapi hampa secara dampak, karena pembangunan manusia tidak lahir dari distribusi makanan semata, melainkan dari sistem yang mengintegrasikan gizi, pendidikan, kesehatan, perlindungan sosial, tata kelola anggaran, dan pengawasan publik dalam satu kerangka kebijakan negara yang utuh dan berkeadilan.
Ketika ketimpangan akses gizi dibiarkan, kemiskinan struktural berubah menjadi mesin yang mereproduksi penderitaan lintas generasi. Ketidakadilan sosial yang dilembagakan adalah bentuk kekerasan negara yang paling sunyi namun paling mematikan bagi masa depan bangsa.
Secara hukum dan kebijakan publik, MBG menjadi ujian konsistensi negara dalam menjalankan mandat konstitusional untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, memperkuat kualitas sumber daya manusia, dan memastikan bahwa setiap rupiah anggaran negara benar-benar berpihak pada kepentingan rakyat, bukan sekadar memenuhi indikator administratif, tetapi menciptakan perubahan nyata dalam kualitas hidup, kesehatan, pendidikan, dan masa depan generasi yang hidup di dalam sistem sosial yang sama.
