Aspirasimediarakyat.com, Jakarta — Di tengah ambisi besar negara menghadirkan program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebagai fondasi generasi sehat dan produktif, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) justru mengidentifikasi delapan titik rawan korupsi dalam implementasinya, sebuah sinyal keras bahwa lonjakan anggaran hingga ratusan triliun rupiah berpotensi berubah menjadi ladang kebocoran apabila tidak dibarengi dengan tata kelola yang kokoh, transparansi yang terukur, serta sistem pengawasan yang mampu menembus kompleksitas birokrasi lintas sektor.
Temuan tersebut tercantum dalam Lampiran Laporan Tahunan 2025 Direktorat Monitoring KPK yang menyoroti peningkatan anggaran program MBG dari Rp71 triliun pada 2025 menjadi Rp171 triliun pada 2026. Lonjakan ini tidak hanya mencerminkan prioritas kebijakan, tetapi juga memperbesar ruang risiko dalam pengelolaan keuangan negara.
Dalam laporan itu, KPK secara tegas menyatakan bahwa besarnya skala program belum diimbangi dengan kerangka regulasi yang memadai. Kekosongan aturan ini menciptakan ruang abu-abu dalam tata kelola, yang berpotensi menimbulkan konflik kepentingan hingga praktik inefisiensi anggaran.
Ketiadaan regulasi yang kuat dalam koordinasi lintas kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah menjadi salah satu titik rawan utama. Dalam praktiknya, koordinasi yang lemah sering kali menjadi pintu masuk bagi distorsi kebijakan yang sulit diawasi secara menyeluruh.
Selain aspek regulasi, mekanisme bantuan pemerintah dalam pelaksanaan program ini juga mendapat sorotan tajam. Model distribusi yang berlapis dinilai berpotensi memperpanjang rantai birokrasi, membuka celah praktik rente yang dapat menggerus alokasi anggaran untuk kebutuhan utama, yakni pemenuhan gizi masyarakat.
Pendekatan yang cenderung sentralistis dengan menempatkan Badan Gizi Nasional sebagai aktor utama turut menjadi perhatian. Model ini dinilai berisiko meminggirkan peran pemerintah daerah, padahal mereka berada di garis depan dalam implementasi dan pengawasan program.
Dalam konteks tata kelola, KPK juga menemukan potensi konflik kepentingan dalam penentuan mitra Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Ketidakjelasan standar operasional prosedur membuka peluang bagi praktik penunjukan yang tidak transparan dan tidak akuntabel.
Persoalan transparansi menjadi lapisan berikutnya yang mengkhawatirkan. Proses verifikasi mitra, penentuan lokasi dapur, hingga pelaporan keuangan dinilai masih lemah, menciptakan ruang gelap dalam pengelolaan program yang seharusnya menjadi wajah komitmen negara terhadap kesejahteraan rakyat.
Dari sisi teknis, KPK mencatat bahwa sejumlah dapur pelaksana program belum memenuhi standar SPPG. Kondisi ini tidak hanya menyangkut efisiensi anggaran, tetapi juga menyentuh aspek keamanan pangan yang berpotensi berdampak langsung pada kesehatan penerima manfaat.
Minimnya pelibatan dinas kesehatan dan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) dalam pengawasan keamanan pangan semakin memperbesar risiko tersebut. Tanpa pengawasan yang ketat, program yang bertujuan meningkatkan gizi justru berpotensi menimbulkan masalah kesehatan baru.
Lebih jauh, KPK menyoroti ketiadaan indikator keberhasilan yang terukur dalam program MBG. Tanpa parameter yang jelas, evaluasi program menjadi kabur, seperti mengukur arah angin tanpa kompas yang pasti.
“Ketiadaan data awal atau baseline terkait status gizi penerima manfaat juga menjadi hambatan serius. Tanpa data pembanding, keberhasilan program sulit diukur secara objektif dan berpotensi hanya menjadi klaim administratif tanpa dasar empiris.”
Sebagai respons atas temuan tersebut, KPK memberikan tujuh rekomendasi strategis. Salah satunya adalah penyusunan regulasi komprehensif setingkat Peraturan Presiden untuk memastikan kejelasan perencanaan, pelaksanaan, hingga pengawasan program.
KPK juga mendorong peninjauan ulang mekanisme bantuan pemerintah agar tidak menjadi ladang rente yang merugikan kepentingan publik. Efisiensi birokrasi menjadi kunci agar setiap rupiah anggaran benar-benar sampai pada tujuan utamanya.
Pendekatan kolaboratif dengan memperkuat peran pemerintah daerah juga ditekankan sebagai langkah penting. Dengan pelibatan aktif daerah, pengawasan dapat dilakukan lebih dekat dan responsif terhadap kondisi lapangan.
Rekomendasi lain mencakup penegasan standar operasional prosedur dalam penentuan mitra, penerapan seleksi yang transparan, serta penguatan sistem pelaporan keuangan yang terintegrasi dan akuntabel.
Penguatan pengawasan keamanan pangan melalui keterlibatan aktif dinas kesehatan dan BPOM juga menjadi bagian krusial dalam memastikan kualitas layanan program tetap terjaga.
Di sisi evaluasi, penetapan indikator keberhasilan yang jelas serta pengukuran awal status gizi dinilai sebagai fondasi penting agar program tidak berjalan dalam ruang hampa tanpa arah yang terukur.
Program Makan Bergizi Gratis, yang sejatinya dirancang sebagai jembatan menuju generasi yang lebih sehat dan berdaya saing, kini dihadapkan pada ujian serius antara ambisi besar dan realitas tata kelola, sehingga keberhasilannya tidak hanya ditentukan oleh besarnya anggaran, tetapi oleh keberanian sistem untuk menutup setiap celah penyimpangan, memastikan transparansi berjalan seiring akuntabilitas, serta menjadikan kepentingan rakyat sebagai pusat dari setiap keputusan kebijakan yang diambil.
