Aspirasimediarakyat.com — Pemerintah menerbitkan kebijakan baru registrasi kartu seluler melalui Permenkomdigi Nomor 7 Tahun 2026 yang memberi hak kepada masyarakat untuk mengecek, mengendalikan, dan memblokir seluruh nomor yang terdaftar atas Nomor Induk Kependudukan (NIK) mereka, sebuah langkah yang menempatkan keamanan data pribadi, pengendalian identitas digital, dan perlindungan publik dalam satu kerangka regulasi nasional yang mengubah wajah relasi antara negara, operator telekomunikasi, dan warga negara di ruang digital.
Aturan ini mengikat seluruh penyelenggara jasa telekomunikasi untuk menyediakan fasilitas pengecekan nomor berbasis NIK, sehingga masyarakat dapat mengetahui secara transparan seluruh nomor seluler yang terdaftar atas identitas mereka.
Melalui mekanisme ini, warga juga diberikan hak penuh untuk meminta pemblokiran nomor yang digunakan tanpa izin atau tanpa sepengetahuan pemilik NIK, menjadikan identitas kependudukan sebagai instrumen kontrol, bukan sekadar data administratif pasif.
Menteri Komunikasi dan Digital, Meutya Hafid, menegaskan bahwa kebijakan ini dirancang sebagai langkah konkret mempersempit ruang penipuan digital, spam, serta penyalahgunaan data pribadi yang selama ini menjadi penyakit laten di ekosistem digital Indonesia.
“Registrasi pelanggan jasa telekomunikasi wajib dilakukan dengan prinsip mengenal pelanggan (KYC) yang akurat dan bertanggung jawab,” ujar Meutya, seraya menegaskan bahwa identifikasi pelanggan kini harus berbasis teknologi yang dapat diverifikasi secara objektif.
Ia menambahkan bahwa teknologi biometrik pengenalan wajah menjadi bagian dari sistem baru ini untuk memastikan keabsahan identitas pelanggan dan memutus praktik penggunaan identitas palsu atau manipulatif.
Dalam kerangka regulasi tersebut, registrasi kartu seluler tidak lagi diposisikan sebagai prosedur administratif semata, tetapi sebagai instrumen perlindungan masyarakat di ruang digital yang memiliki implikasi langsung terhadap keamanan sosial dan ekonomi publik.
Selain hak kontrol nomor, pemerintah juga mewajibkan kartu perdana dijual dalam kondisi tidak aktif. Aktivasi hanya dapat dilakukan setelah proses registrasi tervalidasi secara sistem, sehingga tidak ada lagi ruang aktivasi anonim yang selama ini menjadi celah kejahatan digital.
Untuk Warga Negara Indonesia, proses registrasi dilakukan menggunakan NIK dan data biometrik berupa pengenalan wajah. Sementara Warga Negara Asing wajib menggunakan paspor dan dokumen izin tinggal yang sah, sedangkan pelanggan di bawah usia 17 tahun harus terhubung dengan identitas kepala keluarga.
Aturan ini juga membatasi maksimal tiga nomor prabayar per identitas pada setiap operator, sebagai langkah struktural mencegah kepemilikan nomor massal berbasis satu identitas.
Pembatasan tersebut dirancang untuk memutus praktik jual beli identitas, penggunaan NIK tanpa izin, serta produksi nomor dalam skala besar yang kerap digunakan untuk penipuan, spam, dan kejahatan siber terorganisir.
Jika ditemukan nomor yang digunakan untuk tindak pidana atau tanpa sepengetahuan pemilik NIK, pelanggan dapat melapor dan operator wajib menonaktifkan nomor tersebut sesuai mekanisme yang diatur dalam regulasi.
Meutya juga menjelaskan bahwa pemerintah menyediakan fasilitas registrasi ulang bagi pelanggan lama yang sebelumnya terdaftar menggunakan NIK dan Kartu Keluarga agar dapat beralih ke sistem berbasis biometrik demi konsistensi data nasional.
Untuk menjamin kepatuhan, Permenkomdigi 7 Tahun 2026 mengatur sanksi administratif bagi penyelenggara jasa telekomunikasi yang melanggar ketentuan registrasi, menjadikan kepatuhan regulasi sebagai kewajiban hukum, bukan sekadar komitmen etis.
“Kebijakan ini bukan sekadar soal teknologi atau aplikasi, melainkan transformasi relasi kekuasaan digital, di mana negara mencoba merebut kembali kendali identitas dari pasar, operator, dan jaringan ekonomi gelap yang selama ini mengkomodifikasi data warga; ketika NIK, biometrik, dan sistem registrasi terintegrasi menjadi infrastruktur kontrol, maka yang sedang dibangun bukan hanya keamanan siber, tetapi juga arsitektur kekuasaan baru yang menentukan siapa berhak terhubung, siapa diawasi, dan siapa terlindungi dalam ruang digital, menjadikan distribusi akses komunikasi sebagai persoalan politik keadilan sosial, bukan sekadar layanan komersial.”
Ketidakadilan digital yang dibiarkan tumbuh akan menjelma menjadi kejahatan sistemik yang memangsa rakyat kecil sebagai korban paling sunyi dan paling sering dirugikan.
Namun secara normatif, regulasi ini mencerminkan pergeseran paradigma negara dari pendekatan reaktif menuju pendekatan preventif dalam perlindungan publik di ruang digital.
Registrasi berbasis biometrik, pembatasan nomor, dan hak kendali publik atas identitas digital membentuk kerangka hukum baru yang menempatkan warga sebagai subjek, bukan objek data.
Jika keadilan digital terus diabaikan, ruang siber akan berubah menjadi ladang gelap yang menumbuhkan predator-predator digital yang menghisap hak hidup masyarakat tanpa wajah dan tanpa nama.
Dalam perspektif kepentingan rakyat, kebijakan ini menjadi simbol bahwa akses komunikasi bukan sekadar layanan pasar, melainkan hak sosial yang harus dijaga negara melalui regulasi yang adil, transparan, dan akuntabel. Registrasi kartu seluler berbasis NIK dan biometrik menegaskan bahwa energi komunikasi, informasi, dan konektivitas adalah bagian dari hak dasar warga negara, sehingga perlindungan data, keamanan identitas, dan keadilan akses bukan hanya isu teknis, tetapi fondasi keadilan sosial digital yang menentukan apakah teknologi menjadi alat pembebasan atau justru instrumen penindasan modern bagi masyarakat.
