Aspirasimediarakyat.com — Kenaikan Garis Kemiskinan pada September 2025 menjadi Rp641.443 per kapita per bulan menampilkan potret paradoks sosial yang rumit, ketika indikator statistik mencatat penurunan jumlah penduduk miskin, namun biaya minimum untuk bertahan hidup justru melonjak signifikan, mencerminkan tekanan struktural atas daya beli, harga pangan, dan beban rumah tangga di tengah klaim pemulihan ekonomi nasional.
Kepala Badan Pusat Statistik Amalia Adininggar Widyasanti menyampaikan bahwa Garis Kemiskinan pada September 2025 naik 5,30 persen dibandingkan Maret 2025 dan meningkat 7,76 persen secara tahunan dibandingkan September 2024. Kenaikan tersebut menunjukkan adanya pergeseran kebutuhan dasar minimum yang harus dipenuhi masyarakat agar tidak dikategorikan miskin.
Amalia menjelaskan Garis Kemiskinan merupakan nilai pengeluaran minimum kebutuhan makanan dan bukan makanan yang wajib dipenuhi seseorang dalam satu bulan. Penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita di bawah ambang tersebut secara statistik dikategorikan sebagai penduduk miskin.
Struktur Garis Kemiskinan masih sangat didominasi oleh komponen makanan. BPS mencatat kontribusi Garis Kemiskinan Makanan terhadap total Garis Kemiskinan mencapai 73,81 persen di wilayah perkotaan dan 76,11 persen di wilayah perdesaan, menandakan ketergantungan besar rumah tangga miskin pada pemenuhan kebutuhan pangan.
Komoditas beras kembali menjadi penentu utama. Di perkotaan, beras menyumbang 21,10 persen terhadap Garis Kemiskinan, sementara di perdesaan kontribusinya mencapai 24,62 persen. Angka ini menguatkan posisi beras sebagai jangkar utama ketahanan konsumsi masyarakat berpendapatan rendah.
Di posisi berikutnya, rokok kretek filter tercatat sebagai penyumbang signifikan terhadap Garis Kemiskinan, masing-masing sebesar 10,41 persen di perkotaan dan 9,11 persen di perdesaan. Data ini kembali membuka diskursus panjang mengenai pola konsumsi rumah tangga miskin yang tidak sepenuhnya linear dengan konsep kebutuhan dasar sehat.
Sejumlah komoditas pangan lain turut memberikan tekanan, antara lain telur ayam ras, daging ayam ras, kopi bubuk dan instan, serta mi instan. Keberadaan komoditas tersebut mencerminkan realitas konsumsi harian masyarakat yang kian sensitif terhadap fluktuasi harga.
Dari sisi non-makanan, beban perumahan masih menjadi kontributor terbesar terhadap Garis Kemiskinan, disusul oleh pengeluaran bensin dan listrik. Kenaikan biaya hunian dan energi menegaskan bahwa kemiskinan tidak lagi semata soal pangan, tetapi juga akses terhadap ruang hidup dan mobilitas dasar.
BPS juga mencatat Garis Kemiskinan per rumah tangga miskin pada September 2025 mencapai Rp3.053.698 per bulan, naik 6,21 persen dibandingkan Maret 2025. Angka ini merepresentasikan tekanan riil yang harus ditanggung satu keluarga agar sekadar berada di atas garis statistik kemiskinan.
Di sisi lain, persentase penduduk miskin tercatat menurun menjadi 8,25 persen. Jumlah penduduk miskin secara absolut berkurang menjadi 23,36 juta orang, turun hampir setengah juta orang dibandingkan Maret 2025 dan 0,70 juta orang dibandingkan setahun sebelumnya.
Amalia mengaitkan penurunan tersebut dengan pertumbuhan ekonomi yang mencapai 5,04 persen secara tahunan pada kuartal III 2025. Ia menilai perbaikan aktivitas ekonomi turut mendorong peningkatan konsumsi rumah tangga.
Pengeluaran konsumsi rumah tangga pada kuartal III 2025 tercatat sebesar Rp1.786,7 triliun, meningkat secara kuartalan dan tahunan. Kenaikan ini dipandang sebagai sinyal membaiknya permintaan domestik yang selama ini menjadi penopang utama ekonomi nasional.
Dari sisi ketenagakerjaan, terjadi penyerapan tenaga kerja sebanyak 1,90 juta orang sepanjang Agustus 2024 hingga Agustus 2025. Jumlah pekerja formal meningkat menjadi 61,84 juta orang, menunjukkan pergeseran gradual dari sektor informal.
Tingkat setengah pengangguran juga mengalami penurunan, sebuah indikator yang menurut BPS berlanjut hingga kuartal IV 2025. Kondisi ini memperlihatkan adanya stabilisasi di pasar tenaga kerja, meski kualitas pekerjaan masih menjadi catatan tersendiri.
Sektor pertanian turut memberi kontribusi. Luas panen padi pada September 2025 meningkat signifikan, diikuti oleh lonjakan produksi gabah kering giling. Ketersediaan pangan domestik dinilai membantu meredam tekanan harga di tingkat konsumen.
“Namun ironi muncul ketika penurunan kemiskinan statistik berjalan beriringan dengan melonjaknya Garis Kemiskinan, seolah rakyat diminta berlari lebih cepat hanya untuk tetap berada di tempat yang sama. Ketika standar hidup minimum terus naik, keberhasilan mengurangi angka kemiskinan berisiko menjadi ilusi jika tidak dibarengi perbaikan nyata pada daya beli.”
Kemiskinan yang diukur semata sebagai angka persentase dapat menjelma menjadi topeng kebijakan, menutupi kenyataan pahit bahwa biaya hidup kian mencekik rumah tangga rentan di lapisan bawah.
BPS juga mencatat realisasi penyaluran bantuan sosial hingga akhir September 2025 mencapai Rp112,7 triliun atau 75,5 persen dari target APBN. Bantuan ini tumbuh tipis dibandingkan tahun sebelumnya dan menjadi bantalan penting bagi kelompok miskin dan rentan.
Keseluruhan data tersebut menegaskan bahwa penurunan kemiskinan dan kenaikan Garis Kemiskinan berjalan dalam tarikan yang berlawanan, menuntut kebijakan yang tidak hanya berorientasi pada statistik makro, tetapi juga pada perlindungan nyata terhadap daya hidup rakyat agar angka-angka itu benar-benar bermakna.
