Aspirasimediarakyat.com, Palembang — Forum Akselerator Negeri yang digelar Kementerian Dalam Negeri di Ballroom Hotel Wyndham OPI Jakabaring, Sumatera Selatan, menjadi ruang strategis yang mempertemukan kepentingan pusat dan daerah dalam satu meja dialog, memperlihatkan bagaimana kompleksitas pembangunan wilayah tidak hanya berkutat pada angka-angka kinerja, tetapi juga menyentuh persoalan mendasar tentang keterbatasan fiskal, ketimpangan infrastruktur, serta kebutuhan mendesak akan kepastian regulasi yang mampu menjaga keseimbangan antara ambisi pembangunan dan realitas kemampuan daerah.
Gubernur Sumatera Selatan, Dr. H. Herman Deru, menilai forum tersebut sebagai momentum penting yang tidak sekadar bersifat seremonial, melainkan menjadi ruang substantif untuk menyerap arahan dari pemerintah pusat sekaligus memperkuat komunikasi antar kepala daerah.
Menurutnya, forum ini membuka ruang diskusi yang selama ini kerap terfragmentasi oleh sekat birokrasi, sehingga mempertemukan berbagai perspektif dalam merumuskan arah pembangunan yang lebih sinkron dan terarah.
“Kegiatan ini sangat positif, karena di sini kita mendengarkan arahan dan masukan dari Wamendagri, lalu kita diskusikan bersama dalam Forum Akselerator Negeri,” ujar Herman Deru, menegaskan pentingnya komunikasi dua arah dalam tata kelola pemerintahan.
Ia menambahkan bahwa forum tersebut menjadi wadah terhormat bagi para pemimpin daerah untuk berimprovisasi dalam memanfaatkan potensi wilayah, tanpa kehilangan pijakan pada kerangka regulasi nasional yang menjadi fondasi kebijakan publik.
Namun, di balik optimisme tersebut, tersimpan kegelisahan yang tidak bisa diabaikan, terutama terkait keterbatasan ruang gerak daerah dalam merumuskan kebijakan fiskal secara mandiri.
“Kita di daerah tidak bisa semena-mena membuat aturan hanya untuk mengejar pendapatan tanpa payung hukum yang jelas dari pusat. Terkait dana bagi hasil, DAU, dan lainnya, tentu kami berharap ada solusi dari pemerintah pusat,” tegasnya.
Pernyataan tersebut mencerminkan realitas struktural dalam hubungan pusat dan daerah, di mana otonomi yang diberikan masih diiringi oleh ketergantungan pada regulasi pusat, terutama dalam pengelolaan keuangan daerah.
Kondisi ini menjadi semakin kompleks jika dikaitkan dengan disparitas wilayah, terutama antara Pulau Sumatera dan Pulau Jawa, yang memiliki karakteristik pembangunan berbeda secara signifikan.
Herman Deru menyoroti bahwa luas wilayah Sumatera yang besar menghadirkan tantangan tersendiri dalam pembangunan infrastruktur dan distribusi layanan publik, yang tidak dapat disamakan dengan kondisi di Pulau Jawa.
“Kami berharap ada solusi dari Kemendagri agar daerah tetap mampu memberikan pelayanan pembangunan secara optimal kepada masyarakat,” katanya, menegaskan urgensi dukungan kebijakan yang lebih kontekstual.
Sementara itu, Wakil Menteri Dalam Negeri, Bima Arya Sugiarto, memandang forum ini sebagai instrumen strategis untuk mempercepat akselerasi pembangunan daerah melalui pendekatan kewilayahan yang lebih adaptif.
Ia mengakui bahwa dinamika di lapangan tidak selalu berjalan mulus, bahkan sering kali diwarnai oleh berbagai keluhan dari kepala daerah terkait keterbatasan sumber daya dan regulasi.
“Di Kemendagri kami sering mendengar curhatan kepala daerah. Ada yang mengeluh, tetapi banyak juga yang tetap semangat. Forum ini menjadi ruang untuk memastikan visi nasional dapat terakselerasi hingga ke daerah,” ujarnya.
Pendekatan kewilayahan yang diusung dalam forum ini menempatkan Sumatera sebagai fokus, dengan penekanan pada kebutuhan pembangunan infrastruktur serta penguatan payung hukum yang mampu mendorong peningkatan pendapatan daerah.
Dalam konteks tersebut, forum ini tidak hanya berfungsi sebagai ruang diskusi, tetapi juga sebagai mekanisme sinkronisasi kebijakan antara pusat dan daerah agar tidak berjalan dalam arah yang saling bertolak belakang.
Kegiatan ini juga dirangkaikan dengan Apresiasi Pemerintah Daerah Berprestasi Tahun 2026, yang mengangkat sejumlah indikator utama seperti pengendalian inflasi, penurunan tingkat pengangguran, pengurangan kemiskinan dan stunting, serta inovasi pembiayaan melalui creative financing.
Indikator-indikator tersebut menjadi tolok ukur kinerja yang tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga mencerminkan sejauh mana kebijakan publik mampu menjawab kebutuhan riil masyarakat.
Kehadiran Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto, serta Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri Tomsi Tohir memperkuat pesan bahwa pemerintah pusat memberikan perhatian serius terhadap upaya peningkatan kinerja daerah.
Partisipasi para kepala daerah se-Sumatera dalam forum ini menunjukkan adanya kesadaran kolektif bahwa pembangunan tidak dapat berjalan secara parsial, melainkan membutuhkan sinergi yang solid antara berbagai level pemerintahan.
Forum ini pada akhirnya menggambarkan bahwa pembangunan daerah bukan sekadar persoalan teknokratis yang diselesaikan melalui angka dan laporan, tetapi merupakan proses kompleks yang melibatkan negosiasi kepentingan, keterbatasan sumber daya, serta tuntutan masyarakat yang terus berkembang, sehingga diperlukan keberanian untuk merumuskan kebijakan yang tidak hanya patuh pada regulasi, tetapi juga responsif terhadap kebutuhan publik dan mampu menghadirkan keadilan pembangunan secara lebih merata.
