Aspirasimediarakyat.com, Banyuasin — Peresmian pengoperasian Grid Extension untuk peningkatan tegangan listrik di Desa Kenten Laut, Kabupaten Banyuasin, oleh Gubernur Sumatera Selatan H. Herman Deru menjadi penanda penting atas upaya percepatan pemerataan energi, sekaligus membuka ruang refleksi atas bagaimana layanan dasar seperti listrik masih menjadi komoditas krusial yang selama ini kerap tersendat oleh persoalan teknis, birokrasi, dan ketimpangan pembangunan di berbagai wilayah.
Momentum peresmian tersebut tidak sekadar seremoni administratif, melainkan simbol konkret dari respons pemerintah daerah terhadap keluhan masyarakat yang selama ini menghadapi persoalan listrik tidak stabil, bahkan pemadaman yang berulang dalam aktivitas sehari-hari.
Dalam konteks pembangunan daerah, listrik bukan sekadar infrastruktur teknis, tetapi fondasi utama yang menopang produktivitas ekonomi, layanan publik, serta kualitas hidup masyarakat secara keseluruhan, terutama di wilayah yang masih berjuang keluar dari keterbatasan akses energi.
H. Herman Deru dalam sambutannya menegaskan bahwa keluhan masyarakat terkait listrik tidak boleh dianggap sebagai suara minor yang bisa diabaikan, melainkan sebagai indikator nyata bahwa pelayanan dasar belum sepenuhnya merata dan harus segera diperbaiki.
“Keluhan listrik ini dijawab pemerintah melalui PLN dengan gerak cepat dalam pengoperasian Grid Extension. Ini adalah hasil dari komunikasi langsung, sehingga kebutuhan listrik ini tidak bisa ditunda karena listrik merupakan kebutuhan fundamental bagi kehidupan masyarakat Banyuasin,” ujarnya.
Pernyataan tersebut mencerminkan pendekatan yang menempatkan komunikasi antara pemerintah dan masyarakat sebagai elemen penting dalam pengambilan kebijakan, sekaligus menunjukkan bahwa respons cepat menjadi kunci dalam menjaga kepercayaan publik.
Namun, di balik percepatan tersebut, muncul pertanyaan mendasar mengenai konsistensi dan keberlanjutan program serupa di wilayah lain yang mungkin masih menghadapi persoalan serupa, tetapi belum mendapatkan perhatian yang sama.
Pemerintah daerah bersama PLN dipandang perlu memastikan bahwa pembangunan jaringan listrik tidak berhenti pada titik-titik tertentu saja, melainkan menjadi bagian dari strategi besar pemerataan energi yang terukur dan berkelanjutan.
Selain itu, aspek pemeliharaan infrastruktur juga menjadi faktor penting yang tidak boleh diabaikan, mengingat banyak kasus menunjukkan bahwa fasilitas yang telah dibangun kerap mengalami penurunan kualitas akibat kurangnya pengawasan dan kesadaran kolektif dalam menjaga aset publik.
H. Herman Deru juga mengingatkan masyarakat agar menjaga instalasi listrik dan memenuhi kewajiban pembayaran tagihan tepat waktu sebagai bentuk tanggung jawab bersama dalam menjaga keberlangsungan layanan.
“Apresiasi dan terima kasih kepada PLN atas dukungan serta kemudahan fasilitas yang diberikan kepada warga Banyuasin dan masyarakat Sumatera Selatan secara umum,” ujarnya, menegaskan adanya sinergi antara pemerintah daerah dan penyedia layanan listrik.
Di sisi lain, Bupati Banyuasin H. Askolani menyampaikan bahwa kehadiran jaringan listrik yang lebih stabil memberikan dampak langsung terhadap kualitas hidup masyarakat, terutama dalam mengurangi gangguan aktivitas akibat pemadaman listrik yang sebelumnya sering terjadi.
“Kami mengucapkan terima kasih kepada Pak Gubernur, karena atas instruksi beliau kepada PLN, pembangunan langsung dilakukan dan segera dihidupkan. Kalau dulu sering terjadi mati lampu, sekarang masyarakat bisa menikmati listrik sesuai standar kebutuhan penggunaannya,” ungkapnya.
“Pernyataan tersebut menggambarkan bahwa kebijakan yang responsif dapat memberikan hasil nyata dalam waktu relatif singkat, selama didukung oleh koordinasi yang efektif antar lembaga.”
Sementara itu, General Manager PLN UID S2JB, Diksi Erfani Umar, menyoroti dimensi kepemimpinan yang dinilai memiliki pengaruh signifikan dalam percepatan pembangunan infrastruktur listrik di daerah.
Ia menyebut bahwa pendekatan humanis yang ditunjukkan oleh gubernur menjadi faktor pendorong dalam memastikan bahwa kebutuhan dasar masyarakat tidak terabaikan di tengah kompleksitas pembangunan.
“Pak Gubernur selalu menekankan bahwa listrik merupakan komponen penting dalam pembangunan dan kehidupan ekonomi masyarakat, sehingga harus selalu tersedia bagi masyarakat Sumatera Selatan,” ujarnya.
Dalam perspektif kebijakan publik, pernyataan tersebut memperlihatkan bagaimana visi kepemimpinan dapat diterjemahkan ke dalam langkah konkret yang berdampak langsung pada masyarakat.
Namun demikian, pembangunan infrastruktur energi juga tidak terlepas dari tantangan struktural, seperti pembiayaan, distribusi yang merata, serta integrasi dengan kebijakan nasional di sektor ketenagalistrikan.
Penandatanganan Prasasti Kampung Timur di akhir acara menjadi simbol komitmen bersama untuk menjaga keberlanjutan pembangunan, sekaligus pengingat bahwa setiap proyek publik harus memiliki akuntabilitas yang jelas.
Kehadiran para kepala organisasi perangkat daerah dalam peresmian tersebut juga menunjukkan bahwa pembangunan infrastruktur tidak dapat berjalan secara sektoral, melainkan membutuhkan keterlibatan lintas sektor untuk mencapai hasil yang optimal.
Di tengah upaya peningkatan layanan listrik, publik tetap memiliki harapan besar agar program serupa dapat diperluas ke wilayah lain yang masih mengalami keterbatasan akses, sehingga tidak terjadi ketimpangan yang berlarut-larut.
Peresmian ini sekaligus menggarisbawahi bahwa listrik bukan sekadar aliran energi yang menerangi rumah, melainkan denyut nadi yang menggerakkan roda ekonomi, pendidikan, dan kehidupan sosial masyarakat, sehingga setiap kebijakan yang menyentuh sektor ini harus dirancang dengan sensitivitas tinggi terhadap kebutuhan rakyat serta komitmen kuat terhadap transparansi dan pemerataan pembangunan.
