Aspirasimediarakyat.com, Jakarta — Pernyataan tegas Wakil Kepala Badan Gizi Nasional mengenai larangan pegawai memiliki Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi menjadi sinyal bahwa program Makan Bergizi Gratis tidak hanya menghadapi tantangan penyediaan makanan bagi masyarakat, tetapi juga sedang berhadapan dengan ujian besar menyangkut integritas tata kelola, transparansi kebijakan, dan upaya mencegah benturan kepentingan yang dapat menggerus kepercayaan publik terhadap salah satu program strategis pemerintah.
Wakil Kepala Badan Gizi Nasional, Agustina Arumsari, menegaskan bahwa setiap pegawai BGN yang memiliki kewenangan mengambil keputusan maupun menyusun kebijakan tidak diperbolehkan mempunyai Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau dapur Makan Bergizi Gratis.
Menurut Arum, larangan tersebut didasarkan pada prinsip dasar tata kelola pemerintahan yang baik, yakni menghindari konflik kepentingan antara kewenangan membuat kebijakan dengan kepentingan memperoleh keuntungan dari pelaksanaan kebijakan tersebut.
“Pegawai BGN sebagai orang yang mengambil keputusan dan mengambil kebijakan itu yang tidak boleh punya SPPG karena dia mengambil kebijakan,” ujar Arum usai rapat bersama Komisi IX DPR di Kompleks Parlemen, Senayan.
Ia mencontohkan bahwa perubahan berbagai ketentuan teknis, mulai dari nilai pembiayaan hingga standar pembangunan dapur, dapat memunculkan persoalan apabila dipengaruhi kepentingan pribadi pihak yang berada di posisi pengambil keputusan.
Meski demikian, Arum menjelaskan bahwa masyarakat umum maupun pihak di luar struktur pengambil kebijakan tetap dapat memiliki atau mengelola SPPG sepanjang seluruh persyaratan teknis, standar kualitas, dan ketentuan operasional dipenuhi sesuai regulasi yang berlaku.
Menurutnya, Badan Gizi Nasional juga sedang menyusun indeks dan standar baru agar seluruh dapur dapat dievaluasi menggunakan parameter yang sama sehingga kualitas layanan kepada masyarakat lebih mudah diawasi.
“Orientasi utama program Makan Bergizi Gratis, kata Arum, bukanlah memperbanyak jumlah dapur semata, melainkan memastikan kelompok penerima manfaat benar-benar memperoleh intervensi gizi yang tepat sasaran sehingga anggaran negara tidak berubah menjadi perlombaan membangun fasilitas tanpa ukuran efektivitas yang jelas.”
Ia menegaskan fokus kelembagaan kini diarahkan pada pembenahan sistem penerima manfaat terlebih dahulu sebelum memperluas pembangunan dapur, karena keberhasilan program tidak hanya diukur dari banyaknya bangunan yang berdiri, melainkan dari kualitas pelayanan yang diterima masyarakat.
Arum juga menyampaikan komitmen untuk meningkatkan transparansi pelaksanaan program agar masyarakat dapat ikut mengawasi proses penyelenggaraan, termasuk terhadap mekanisme penentuan dapur maupun standar operasional yang digunakan.
“Nanti kami akan membuat bagaimana mungkin proses ini setransparan mungkin. Ibu dan Bapak bisa mengakses, bisa ikut lihat, bisa ikut mengawasi karena itu adalah program yang strategis,” katanya.
Di tengah munculnya kritik serta demonstrasi terhadap pelaksanaan MBG, Arum menegaskan pihaknya hanya menjalankan mandat Presiden Prabowo Subianto untuk memperbaiki tata kelola Badan Gizi Nasional dan memastikan program tetap berjalan sesuai tujuan awalnya.
Ia juga mengakui bahwa masyarakat memiliki hak untuk menyampaikan aspirasi maupun penolakan sebagai bagian dari kehidupan demokrasi, sementara pemerintah berkewajiban melaksanakan tugas sesuai amanat yang diberikan.
Menurut Arum, data pemerintah masih menunjukkan adanya kelompok ibu hamil, ibu menyusui, balita, hingga anak usia dini yang membutuhkan intervensi gizi sehingga program ini dinilai tetap memiliki urgensi sosial yang besar.
Namun ia juga mengingatkan bahwa keterbatasan kemampuan fiskal negara mengharuskan pemerintah menentukan prioritas penerima manfaat berdasarkan efektivitas intervensi, termasuk mempertimbangkan kelompok usia yang paling membutuhkan peningkatan kualitas gizi.
Pernyataan tersebut muncul tidak lama setelah Koordinator Masyarakat Antikorupsi Indonesia, Boyamin Saiman, mengungkap dugaan adanya pejabat setingkat eselon II yang memiliki lebih dari 100 dapur MBG serta seorang pejabat eselon I yang diduga menguasai sekitar dua puluh dapur.
Boyamin menyatakan informasi tersebut akan disampaikan kepada Kejaksaan Agung yang sedang mengusut dugaan korupsi tata kelola MBG dan kepada Kepala Badan Gizi Nasional dengan harapan kedua oknum tersebut dapat diperiksa serta diberikan tindakan apabila terbukti melanggar ketentuan.
Ia menilai kepemilikan dapur oleh pejabat yang memiliki pengaruh terhadap kebijakan berpotensi menimbulkan konflik kepentingan serius sehingga integritas program dapat dipertanyakan oleh masyarakat luas.
Persoalan ini memperlihatkan bahwa keberhasilan Makan Bergizi Gratis tidak semata ditentukan oleh jumlah makanan yang tersaji di meja penerima manfaat, melainkan juga oleh kebersihan tata kelola yang menopangnya, sebab sebuah program publik dapat berubah menjadi mercusuar harapan apabila transparansi dan akuntabilitas dijaga dengan konsisten, tetapi dapat pula menjadi bayangan panjang ketidakpercayaan apabila dugaan benturan kepentingan dibiarkan tanpa pemeriksaan yang terbuka, independen, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada rakyat sebagai pemilik sesungguhnya dari setiap rupiah anggaran negara.
Editor: Kalturo
