Aspirasimediarakyat.com — Arus banjir bandang yang meluluhlantakkan Batangtoru bukan sekadar cerita air yang meluap, tetapi babak baru dari konflik panjang antara kerakusan manusia dan hukum alam yang terus diabaikan. Pada titik inilah logika publik diuji: bagaimana mungkin ratusan kayu gelondongan tanpa kulit dapat hanyut begitu saja jika hutan di hulu sungai benar-benar dijaga? Di tengah hiruk-pikuk solidaritas sosial, pertanyaan filosofis tentang kuasa, pengabaian, dan pengkhianatan terhadap lingkungan menggantung seperti kabut pekat yang menutupi bukti-bukti nyata dari rekayasa tangan manusia—suatu ironi getir yang memaksa publik menatap wajah telanjang dari persoalan pembalakan liar.
Di tengah kecamuk bencana tersebut, Wakil Ketua MPR RI Eddy Soeparno angkat bicara. Ia menegaskan bahwa pemerintah harus segera mengusut asal-usul kayu gelondongan berukuran besar yang ditemukan berserakan di aliran sungai setelah banjir bandang melanda Batangtoru, Tapanuli Selatan. “Kita perlu tindak lanjut yang konkret. Kayu-kayu berdiameter besar itu sudah ada di depan mata. Pertanyaannya: sumbernya dari mana?” ujarnya di Jakarta Selatan.
Kayu-kayu tanpa kulit itu, menurut Eddy, mengindikasikan adanya aktivitas penebangan intensif, bukan fenomena alam. Pola tersebut konsisten dengan operasi pembukaan lahan skala besar, di mana batang kayu dipotong rapi dan dikuliti sebelum dialirkan atau dipindahkan.
Eddy meminta pemerintah menelusuri seluruh perizinan yang berkaitan dengan eksploitasi kayu di daerah hulu sungai. Jika penebangan dilakukan secara legal, maka dokumen perizinan, pola distribusi, dan catatan kegiatan operasional harus dapat diverifikasi. “Dari perizinannya saja kita sudah bisa lihat apakah kegiatan itu sah atau tidak,” tambahnya.
Namun, Eddy menegaskan bahwa jika ditemukan aktivitas ilegal, penindakan harus dilakukan tegas sesuai regulasi. Ia menekankan bahwa penyimpangan dalam tata kelola hutan bukan hanya pelanggaran administratif, tetapi juga ancaman langsung terhadap keselamatan warga.
Silalahi, warga Huta Godang, menjadi saksi pertama yang mengungkap asal muasal kayu-kayu tersebut. Ia menyebutkan ada tiga sungai yang bermuara ke Sungai Garoga dan semuanya membawa batang kayu yang ukurannya terlalu seragam untuk disebut sebagai hasil tumbang alami. “Kondisinya bukan seperti pohon tumbang karena longsor. Kulitnya sudah hilang, bersih,” katanya.
Kesaksian warga ini memperkuat dugaan bahwa pembalakan liar masih terjadi secara sistematis di kawasan hulu. Aktivitas tersebut diduga melibatkan pembukaan lahan di Sibabangun, Tapanuli Tengah, dekat kawasan perkebunan sawit.
Sementara itu, Gubernur Sumatera Utara, Bobby Nasution, menyatakan pihaknya akan mengecek apakah fenomena tersebut berkaitan dengan pembalakan liar. “Nanti kita lihat ya,” ujar Bobby singkat ketika memantau bantuan banjir di Medan.
Di tingkat nasional, Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni turut memberikan respons serius. Ia menyebut rentetan banjir dan longsor di Aceh, Sumatera Utara, hingga Sumatera Barat sebagai sinyal keras bahwa ada kesalahan mendasar dalam tata kelola hutan.
Dalam pidato resmi pemerintah, Raja Juli mengakui bahwa Presiden telah menyorot tajam penebangan tidak terkontrol sebagai faktor pemicu bencana. “Kita akan evaluasi total kebijakan yang selama ini berjalan,” ujarnya.
Selama kunjungannya di Riau, Raja Juli memastikan bahwa evaluasi bukan hanya wacana. Pemerintah turut menyiapkan langkah konkret demi memulihkan tata kelola kehutanan yang telah lama diperingatkan oleh para ahli lingkungan.
Salah satu langkah tersebut adalah penyerahan SK Hutan Adat di Kuantan Singingi. Kebijakan ini dianggap sebagai penguatan legal bagi masyarakat adat, yang selama ini terbukti menjadi kelompok paling efektif dalam menjaga kelestarian hutan. “Legalisasi ini memberi ruang bagi mereka untuk berkontribusi lebih besar,” jelas Menhut.
“Namun di balik langkah-langkah administratif dan janji pembenahan itu, publik masih harus menghadapi kenyataan pahit tentang kerusakan lingkungan yang terus menumpuk. Inilah momen ketika ketidakadilan ekologis terlihat begitu gamblang: hutan yang dikeruk oleh segelintir pihak, tetapi bencana ditanggung oleh masyarakat paling rentan. Sebuah luka sosial yang membeberkan betapa para pembalak liar adalah parasit rakus yang menyedot sumber daya alam tanpa pernah memikirkan derita warga di hilir sungai.”
Para ahli lingkungan menilai bahwa pola kayu gelondongan tanpa kulit merupakan indikasi pemanenan kayu intensif yang dilakukan secara mekanis. Hal tersebut selaras dengan laporan-laporan investigatif sebelumnya yang menyoroti kawasan hulu Batangtoru sebagai area rawan pembukaan lahan.
Pengamat kebijakan kehutanan Universitas Sumatera Utara, Dr. Rendi Sitorus, mengatakan bahwa penegakan hukum memang selalu terlambat dibandingkan aktivitas pembalakan. “Langkah investigasi harus disertai audit izin yang terintegrasi. Kalau tidak, pola pembalakan liar akan terus berulang,” katanya.
Rendi juga menyoroti lemahnya pengawasan lapangan. Menurutnya, berbagai regulasi sudah memadai, mulai dari UU Kehutanan, PP Pengelolaan Hutan, hingga aturan distribusi hasil hutan. Masalah utama adalah minimnya pengawasan terpadu antarinstansi.
Eddy Soeparno kembali menekankan bahwa penyelidikan harus menyasar akar persoalan. Ia mengingatkan bahwa proses hukum jangan berhenti pada pekerja lapangan, tetapi harus menyentuh pemodal atau perusahaan yang diduga mengoperasikan pembukaan lahan ilegal.
Raja Juli Antoni menambahkan bahwa rangkaian banjir ini seharusnya tidak berlangsung lama jika hutan berfungsi sebagaimana mestinya. “Ini momentum untuk memperbaiki tata kelola lingkungan dan hutan,” katanya.
Sampai hari ini, pemerintah daerah, aparat penegak hukum, serta kementerian terkait berjanji akan berkoordinasi menindaklanjuti temuan kayu tersebut. Warga menunggu bukti, bukan sekadar janji.
Bencana Batangtoru membuka cermin retak dari hubungan manusia dengan alam: kita membiarkan hutan digerogoti hingga jantung ekologis melemah, lalu terkejut ketika air bah membawa amarahnya. Inilah saatnya negara menunjukkan bahwa ia bukan sekadar penjaga regulasi di atas kertas, tetapi pelindung nyata bagi rakyat yang hidup di bawah ancaman longsor, banjir, dan kerakusan manusia. Jika penyelidikan setengah hati, maka publik akan kembali menjadi korban sebuah sistem yang membiarkan garong-garong hutan beroperasi tanpa rasa malu—suatu pengkhianatan yang tak boleh lagi terulang.
