Aspirasimediarakyat.com — Kebijakan realokasi anggaran Program Makan Bergizi Gratis pada 2026 mencuat sebagai isu krusial ketika pemerintah menimbang efisiensi fiskal di tengah lonjakan pagu dari Rp71 triliun menjadi Rp335 triliun, memunculkan pertanyaan publik tentang daya serap, tata kelola, serta jaminan keberlanjutan manfaat bagi puluhan juta penerima, sekaligus menantang konsistensi negara menyeimbangkan disiplin anggaran, mandat hukum pengelolaan keuangan negara, dan janji politik pemenuhan gizi yang berdampak langsung pada kesejahteraan rakyat luas.
Kementerian Keuangan membuka ruang penyesuaian alokasi dengan alasan kehati-hatian fiskal. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan evaluasi menyeluruh akan dilakukan untuk memastikan setiap rupiah bekerja efektif, seraya menegaskan bahwa langkah tersebut tidak dimaksudkan menghambat program unggulan Presiden Prabowo Subianto, melainkan mendorong efisiensi yang terukur.
Menurut Purbaya, proyeksi serapan menjadi pertimbangan utama. Ia meragukan anggaran jumbo itu terserap penuh, bahkan memperkirakan bila pemakaian hanya dua kali lipat dari realisasi Rp71 triliun, totalnya masih belum menyentuh Rp300 triliun. Pernyataan ini menempatkan efisiensi sebagai kata kunci kebijakan.
Pernyataan tersebut disampaikan di Tangerang, Banten, pada 5 Februari 2025, ketika Purbaya menegaskan opsi pemindahan anggaran ke pos lain bila evaluasi menunjukkan ruang perbaikan. Pemerintah, katanya, akan “melihat mana yang bisa dibuat lebih efisien” tanpa mengorbankan tujuan utama MBG.
Dari sisi pelaksanaan, data resmi menunjukkan tantangan serapan. Sepanjang 2025, realisasi MBG tercatat Rp51,5 triliun atau 72,5 persen dari pagu Rp71 triliun. Angka ini menjadi rujukan awal untuk membaca risiko under-spending ketika skala program diperluas drastis.
Wakil Menteri Keuangan Thomas Djiwandono merinci bahwa manfaat langsung yang diterima masyarakat mencapai Rp43,3 triliun dari realisasi hingga 31 Desember 2025. Ia menekankan fokus pemerintah pada output nyata yang dirasakan publik, bukan semata angka penyerapan.
Dari sisi jangkauan, penerima manfaat telah mencapai 56,13 juta jiwa per 7 Januari 2026. Infrastruktur pelaksana pun meluas dengan 19.343 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi dan 789.319 pekerja, menandai kompleksitas tata kelola yang menuntut koordinasi lintas sektor.
Pada 2026, pemerintah mengalokasikan Rp335 triliun untuk MBG, termasuk dana cadangan Rp67 triliun, dengan target penerima 82,9 juta jiwa. Skala ini menempatkan MBG sebagai salah satu program sosial terbesar, sekaligus ujian akuntabilitas fiskal.
Secara hukum, pengelolaan anggaran wajib mematuhi prinsip efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas sebagaimana diatur dalam kerangka pengelolaan keuangan negara. Evaluasi poin demi poin yang dijanjikan Kementerian Keuangan menjadi mekanisme untuk memastikan kepatuhan tersebut.
“Di sinilah logika publik diuji: ketika kebutuhan gizi mendesak bersua dengan kehati-hatian fiskal, negara harus membuktikan bahwa kebijakan tidak tersandera oleh pemborosan struktural, kebocoran administratif, atau desain program yang tak adaptif terhadap kapasitas pelaksana; sebab setiap rupiah yang tak terserap bukan sekadar angka, melainkan kesempatan yang hilang bagi anak, ibu, dan pekerja yang menunggu pemenuhan gizi sebagai fondasi produktivitas dan keadilan sosial.”
Namun ada batas kesabaran publik terhadap ketidakadilan struktural dalam pengelolaan anggaran. Pemborosan sistemik adalah pengkhianatan sunyi terhadap hak dasar warga yang bergantung pada program sosial. Ketimpangan manfaat akibat tata kelola yang lalai merupakan tamparan keras bagi akal sehat kebijakan.
Karena itu, evaluasi tidak cukup berhenti pada efisiensi nominal. Pemerintah perlu memastikan desain penyaluran, kualitas layanan, dan pengawasan berjalan serentak agar target penerima tercapai tanpa menurunkan mutu.
Transparansi frekuensi evaluasi juga menjadi sorotan. Purbaya belum merinci jadwal peninjauan, namun menyatakan penilaian mendalam akan dimulai pekan depan. Kepastian ini penting untuk menjaga kepercayaan publik.
Dari perspektif fiskal, realokasi harus selaras dengan stabilitas APBN. Penyesuaian pos anggaran mesti mempertimbangkan dampak makro, termasuk defisit dan keberlanjutan pembiayaan, tanpa menggerus perlindungan sosial.
Para pemangku kepentingan di lapangan membutuhkan kepastian kebijakan agar operasional SPPG dan tenaga kerja tetap berjalan. Konsistensi arahan pusat menjadi penentu kelancaran distribusi manfaat.
Keterangan Thomas menegaskan orientasi hasil: manfaat langsung menjadi indikator utama. Pendekatan ini menuntut penguatan monitoring berbasis output agar publik dapat menilai kinerja secara objektif.
Di tengah target ambisius 82,9 juta penerima, tantangan kapasitas dan koordinasi akan menguat. Pemerintah dituntut memastikan kesiapan logistik, data penerima, dan pengawasan agar perluasan tidak mengorbankan kualitas.
Kebijakan realokasi, bila ditempuh, harus disertai peta jalan yang jelas, berbasis data, dan komunikatif. Kejelasan ini penting untuk meredam spekulasi dan memastikan keberpihakan pada kebutuhan riil warga.
Rangkaian fakta ini menunjukkan bahwa MBG berada di persimpangan antara skala besar dan tata kelola yang presisi; publik menanti bukti bahwa efisiensi tidak menjadi alasan untuk memangkas hak, melainkan alat untuk memastikan setiap rupiah APBN menjelma gizi, kesehatan, dan masa depan yang lebih adil bagi rakyat.
