Aspirasimediarakyat.com — Dalam riuh kehidupan bernegara yang sesekali terasa seperti panggung sandiwara paling absurd, publik kembali dipaksa merenungkan satu filsafat gelap yang terus berputar di kepala banyak orang: bahwa korupsi bukan sekadar kejahatan, melainkan semacam makhluk purba yang berbaur dengan denyut birokrasi, mengawasi setiap keputusan kecil sambil menertawakan harapan rakyat. Di tengah pusaran itu, pernyataan Presiden Prabowo Subianto di panggung peringatan Hari Guru Nasional terasa seperti upaya membelah kabut: tajam, emosional, namun juga memikul beban sejarah panjang kegagalan bangsa menyingkirkan para perampok uang negara.
Berbicara di Indonesia Arena, Senayan, Jakarta Pusat, Jumat (28/11), Presiden Prabowo menegaskan kembali tekadnya untuk memerangi praktik korupsi. Ia menyampaikan bahwa perjuangan itu tidak akan selesai hanya dengan satu keputusan politik atau gebrakan simbolik. Ada rentang panjang pekerjaan yang membutuhkan dukungan publik serta disiplin perangkat negara untuk memastikan perubahan tidak berhenti menjadi slogan.
Dalam pidatonya, Prabowo mengakui kerasnya medan pemberantasan korupsi. “Saya bertekad untuk memberantas korupsi dari Indonesia. Tapi saya minta pengertian. Masalahnya sudah sangat berat, tidak bisa dalam satu dua hari,” ujarnya. Ia menambahkan bahwa dirinya bukan sosok dengan “tongkat Nabi Musa” yang bisa mengubah keadaan secara seketika.
Pernyataan itu muncul di tengah berbagai isu korupsi yang kembali menghantui sektor pelayanan publik, proyek infrastruktur, hingga pengadaan barang dan jasa. Prabowo menegaskan bahwa tantangan terbesar justru berada di internal pemerintah: sistem yang kerap membuka celah bagi penyimpangan anggaran.
“Sistem kita memang problematik. Anggaran dirongrong, mark-up di mana-mana,” tegasnya. Ia meminta seluruh menteri mengawasi pejabat di bawahnya secara ketat, agar praktik manipulasi anggaran tidak lagi dianggap sebagai “kebiasaan lama” yang tidak tersentuh.
Prabowo kemudian mengeluarkan peringatan keras kepada birokrat yang masih mencoba bermain-main dengan uang negara. Peringatan ini mencerminkan sikap Presiden yang mulai mengambil posisi konfrontatif terhadap oknum pejabat yang dinilai membahayakan stabilitas keuangan negara.
“Para birokrat, kalau masih ngotot mempermainkan anggaran, mengira kita bodoh semua, markup barang harga Rp10 juta dinaikan 150 kali, jangan kira saya tidak tahu,” katanya. Teguran itu menjadi sinyal bahwa toleransi terhadap penyalahgunaan anggaran semakin mengecil.
Suasana ruangan seolah mengeras ketika Prabowo meminta para menteri dan kepala lembaga untuk membersihkan aparat internal masing-masing. Menurutnya, integritas birokrasi bukan hanya masalah moral, tetapi juga bagian dari pertahanan negara karena menyangkut kepercayaan publik.
Ia menekankan bahwa setiap rupiah yang keluar dari kas negara harus digunakan untuk kepentingan rakyat. Termasuk pendidikan, perbaikan sekolah, dan kesejahteraan guru—pesan yang relevan mengingat acara tersebut digelar untuk memperingati Hari Guru Nasional.
“Kita butuh setiap rupiah untuk kepentingan rakyat. Jangan mencuri uang rakyat,” tegasnya sambil menatap jajaran menteri di baris terdepan.
Sosiolog kebijakan publik dari Universitas Indonesia, Arif Ardiansyah, menilai peringatan Presiden patut diapresiasi namun harus diiringi langkah tegas. “Pidato keras tidak akan cukup tanpa audit menyeluruh dan penegakan hukum yang bebas intervensi. Korupsi di birokrasi mengakar dalam pola kerja, bukan hanya niat jahat individu,” kata Arif ketika dimintai komentar.
Ia juga menyoroti bahwa keseriusan pemerintah harus diwujudkan dalam konsistensi. “Jika Presiden tegas, maka seluruh sistem harus ikut tegas. Tidak boleh ada satu pun pejabat kebal hukum,” tambahnya.
Pakar hukum tata negara dari UNAIR, Nurhadi Saputra, berpendapat bahwa peringatan Prabowo membuka ruang percepatan reformasi regulasi pengelolaan anggaran. Ia menyebut transparansi pengadaan dan digitalisasi sistem belanja pemerintah adalah dua langkah mendesak. “Jika semua transaksi bisa dilacak secara real time, ruang manipulasi akan sangat terbatas,” jelasnya.
Meski demikian, Nurhadi mengingatkan bahwa ancaman paling sulit justru berasal dari pejabat internal. “Perlawanan terhadap pemberantasan korupsi sering datang dari dalam. Ketika ada oknum yang merasa diuntungkan oleh sistem lama, reformasi akan dilawan dengan berbagai cara,” ujarnya.
Masyarakat menilai birokrasi seperti benteng tua yang dijaga para “garong berseragam formal”—oknum yang bersembunyi di balik tumpukan dokumen dan meja rapat, menguras uang negara sambil mengaku bekerja untuk rakyat. Kontras antara komitmen pemerintah dan kelicikan para pelaku penyimpangan ini memicu keresahan sosial yang tidak bisa diabaikan.
Kegelisahan itu semakin terasa ketika sejumlah lembaga pengawas menemukan banyak proyek yang mengalami kenaikan biaya tidak wajar dan penyimpangan dalam proses pengadaan. Publik mempertanyakan apakah mekanisme pengawasan telah bekerja optimal atau justru menjadi bagian dari masalah.
Dalam konteks itu, seruan Prabowo agar pejabat tinggi mengawasi anak buahnya dipandang sebagai langkah yang tepat. Pemerintah dinilai harus mulai membangun budaya kerja yang tidak hanya menuntut hasil, tetapi juga integritas.
Penguatan pengawasan internal dan eksternal menjadi fokus utama dalam pembahasan reformasi birokrasi. Berbagai organisasi masyarakat sipil mendesak pemerintah untuk memperkuat peran lembaga audit dan membuka akses publik terhadap informasi anggaran.
Di sisi lain, kalangan akademisi menilai dukungan masyarakat sangat diperlukan. Tanpa pengawasan publik, sistem pemberantasan korupsi akan berjalan pincang. Keterlibatan warga dalam melaporkan penyimpangan disebut sebagai salah satu elemen terpenting dalam menutup ruang korupsi.
Dalam acara peringatan itu, tampak pula sejumlah pejabat tinggi negara, mulai dari Menko PMK Pratikno, Mensesneg Prasetyo Hadi, Mendagri Tito Karnavian, Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa, hingga Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto dan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo. Kehadiran mereka menjadi penanda bahwa isu korupsi kini menjadi perhatian seluruh sektor pemerintahan.
Namun seperti lingkaran lama yang terus berputar, pertanyaan publik tidak pernah benar-benar hilang: bagaimana memastikan bahwa peringatan keras itu tidak berakhir sebagai pidato sesaat? Bagaimana menjamin reformasi tidak ditarik mundur oleh kepentingan politik?
Pada akhirnya, dalam pertarungan panjang melawan para “penggerogot uang rakyat”, rakyat tetap menginginkan satu hal: keberanian politik yang tidak hanya terdengar, tetapi juga terasa. Sebab di negeri yang sudah terlalu sering dikhianati oleh mereka yang seharusnya menjaga, harapan rakyat tak ubahnya api kecil yang terus dilindungi dari tiupan angin kecurangan—menunggu saat negara benar-benar berdiri di pihak mereka.
