Aspirasimediarakyat.com — Di sebuah negeri yang berdiri di atas cita-cita kedaulatan, kerap muncul paradoks yang merayap tanpa suara: negara begitu kuat dalam simbol, tetapi sesekali keropos dalam pengawasan. Latihan terintegrasi TNI 2025 yang digelar di Bandara Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP) pada 20 November lalu menjadi cermin itu—sebuah panggung yang mempertemukan kekuatan militer, kepentingan industri nikel global, dan lubang-lubang senyap dalam tata kelola udara yang seharusnya tak boleh dibiarkan menganga. Sebanyak 26.998 prajurit dikerahkan, namun yang lebih menggelegar bukan jumlahnya, melainkan pesan yang tersirat di balik operasi tersebut.
Latihan ini tidak sekadar demonstrasi kekuatan tiga matra, melainkan momen pertama kalinya Bandara IMIP benar-benar dimasuki aparat negara secara penuh. Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin dan Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto hadir langsung, menunjukkan bahwa agenda tersebut bukan kegiatan rutinitas belaka, melainkan operasi simbolik yang sarat makna politik keamanan.
Dalam keterangannya, Menhan Sjafrie menegaskan adanya anomali serius di Bandara IMIP. Ia menyebut tidak adanya perangkat negara dalam sistem bandara sebagai kondisi yang tidak wajar dan berpotensi melahirkan kerawanan nasional. “Intercept ini dilakukan terhadap bandara yang tidak memiliki perangkat negara. Ini merupakan hal yang anomali di dalam NKRI,” ujarnya di Morowali.
Sjafrie melanjutkan bahwa celah regulasi yang dibiarkan terbuka dapat menjadi pintu masalah yang lebih besar, tidak hanya bagi kedaulatan ekonomi, tetapi juga kestabilan nasional. Ia menekankan pentingnya memastikan seluruh fasilitas udara beroperasi sesuai peraturan negara, terutama di wilayah industri strategis.
Pernyataan itu langsung memicu sorotan luas publik. Bandara IMIP yang berstatus bandara khusus sejak 2019 selama ini dikelola swasta dan melayani kepentingan industri. Dengan kapasitas menampung Airbus A-320, bandara ini seharusnya berada dalam pengawasan penuh negara melalui imigrasi, bea cukai, dan otoritas keamanan udara.
Namun, harapan itu bertolak belakang dengan persepsi publik yang kini berkembang. Banyak pihak mempertanyakan legalitas dan pengawasan bandara tersebut, terlebih mayoritas pekerja PT IMIP adalah pekerja asing, terutama dari Tiongkok, sehingga kontrol negara terhadap lalu lintas orang dan barang menjadi pertanyaan besar.
Analis militer dari Universitas Nasional, Selamat Ginting, menyebut absennya perangkat bea cukai, imigrasi, hingga aparat militer di sana merupakan celah pengawasan yang sudah berlangsung bertahun-tahun. “Dampaknya lalu lintas barang dan manusia dari Bandara IMIP ke luar negeri memiliki celah besar selama lima tahun terakhir,” ujarnya kepada IDN Times.
Menurut Selamat, pesan Menhan Sjafrie sangat jelas: negara tidak boleh lagi luput dalam mengawasi wilayah yang memiliki nilai strategis global. Penempatan TNI dalam latihan ini merupakan penegasan bahwa negara mulai merapikan kembali area-area yang sebelumnya lolos dari radar pengawasan.
“Bagaimana mungkin sebuah bandara industri raksasa yang menggerakkan triliunan rupiah bisa berjalan seperti pulau kecil tanpa bendera negara? Jika kedaulatan ekonomi dibiarkan sesunyi ruang kontrol yang kosong, maka bangsa ini hanya tinggal menunggu waktu untuk digerogoti oleh kepentingan modal asing yang bersembunyi di balik jargon industri modern.”
Lebih jauh, Selamat menjelaskan kehadiran Menhan dan Panglima TNI langsung ke lokasi berkaitan erat dengan isu strategis pertahanan. Ia bahkan menyebut bahwa kelonggaran pengawasan Bandara IMIP terjadi sejak era Presiden Joko Widodo, dan kini ingin diperbaiki di bawah pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Menurutnya, setidaknya ada tiga alasan utama pendekatan baru ini. Pertama, meningkatnya ancaman geopolitik eksternal. Kedua, posisi Indonesia sebagai pusat rantai pasok nikel global. Ketiga, rivalitas Amerika Serikat dan China yang menjadikan mineral kritis sebagai arena perebutan pengaruh.
Selamat menegaskan bahwa peperangan modern tidak lagi sekadar soal pasukan yang mendarat, tetapi justru melalui chip, logistik, hingga mineral strategis. Infrastruktur besar seperti smelter, bandara logistik, dan sistem komunikasi dapat menjadi target sabotase.
Karena itu, pengerahan hampir 27 ribu prajurit bukan tindakan keliru. Ia menegaskan bahwa hal tersebut masuk dalam Operasi Militer Selain Perang (OMSP), sebagaimana diatur dalam UU Nomor 3 Tahun 2025 tentang TNI, yang mencakup perlindungan objek vital nasional, industri strategis, dan aset negara dari potensi ancaman.
Di negara lain, praktik serupa juga dilakukan. National Guard Amerika Serikat menjaga pipa energi, Arab Saudi mengamankan instalasi minyak Aramco, dan SAF Singapura melindungi infrastruktur komunikasi serta air. Indonesia, kata Selamat, sedang mengadopsi standar kesigapan serupa.
Instruksi TNI untuk turut menangani aktivitas pertambangan ilegal di Morowali dan Babel juga merupakan bagian dari paket kebijakan itu. Presiden Prabowo melalui Perpres Nomor 5 Tahun 2025 menugaskan Satgas PKH untuk menata ulang pengelolaan hutan dan pertambangan ilegal yang menyebabkan kebocoran pendapatan negara.
Kepala Penerangan Mabes TNI, Mayjen TNI Freddy Ardianzah, mengingatkan bahwa praktik penambangan tanpa izin telah menyebabkan negara kehilangan hingga 80 persen produksi timah nasional. Angka itu menjadi alasan mengapa peran militer diperluas dalam pengamanan aset strategis.
Latihan di Morowali ini pun semakin menegaskan bahwa negara sedang menertibkan ruang-ruang yang selama ini berada dalam bayang-bayang industri swasta, termasuk bandara khusus yang selama bertahun-tahun luput dari pengawasan formal.
Namun catatan publik tetap mengemuka: penertiban tidak hanya soal kehadiran prajurit, tetapi memastikan setiap fasilitas industri strategis kembali patuh pada regulasi nasional, khususnya terkait imigrasi, bea cukai, dan kontrol penerbangan yang wajib dihadirkan negara.
Kedaulatan bukan hanya jargon dalam pidato pejabat. Sebuah bangsa bisa runtuh bukan karena serangan musuh, melainkan karena ia membiarkan lubang-lubang kecil di wilayahnya dikuasai pihak lain. Morowali memberi kita pelajaran keras: ketika pengawasan negara tertidur, modal asing akan mengisi ruang itu tanpa permisi.
Latihan TNI 2025 di Bandara IMIP adalah langkah awal membalik keadaan. Jika pengawasan diperkuat, regulasi ditegakkan, dan kepentingan rakyat ditempatkan di atas kepentingan industri, maka negara kembali menjadi pengendali, bukan penonton. Dan publik kini menunggu: apakah langkah ini hanya simbol, atau awal dari reformasi besar pengawasan negara di wilayah-wilayah strategis Indonesia.
