Aspirasimediarakyat.com — Reformasi Polri kembali jadi dagangan manis di meja kekuasaan. Namun, di balik jargon-jargon itu, publik melihat dengan mata telanjang: yang dibidik hanyalah prajurit kecil, sementara para garong berdasi di pucuk pimpinan terus bercokol, menjarah kewenangan, dan menindas rakyat. Mantan Kabareskrim Polri, Susno Duadji, bahkan blak-blakan menyebut, pembenahan di level bawah hanyalah buang waktu. Akar busuk ada di elite Polri—para pejabat tinggi yang sudah terlalu lama mabuk kekuasaan dan berkomplot dengan pemodal.
Susno menohok tajam, mengingatkan bahwa masalah Polri bukan pada pasukan rendahan yang kering keringat di jalan, tetapi pada segelintir setan keparat di level komando. Mereka inilah yang membiarkan pelayanan publik bobrok, perkara hukum macet bertahun-tahun, dan rakyat terus dikorbankan demi kepentingan pengusaha tambang atau perkebunan. Ketika tanah rakyat dirampas, aparat malah jadi tameng pemodal. Bukti telanjang bahwa Korps Bhayangkara diperalat sebagai penjaga gerbang kekuasaan dan kapital.
Kapolri Listyo Sigit Prabowo sebelumnya mengumumkan pembentukan Tim Transformasi Reformasi Polri. Tim ini diklaim untuk menjawab tuntutan publik setelah unjuk rasa besar-besaran Agustus lalu, di mana rakyat dipukul, digas air mata, dan diperlakukan bak musuh negara. Namun publik mencium bau basi: tim berisi 52 orang perwira tinggi dan menengah, masih orang-orang lama yang sudah lama dicaplok sistem. Bagaimana mungkin maling kelas kakap yang jadi bagian dari masalah tiba-tiba dipercaya jadi solusi?
Susno menggambarkan betapa sakitnya tubuh Polri hari ini. Perkara mangkrak bertahun-tahun, pungutan liar merajalela, hingga keberpihakan yang jelas pada para pemilik modal. Baginya, reformasi hanya akan berhasil bila dimulai dari pemangkasan kepala naga: elite-elite korup yang duduk di kursi empuk. Ia bahkan menyarankan, pimpinan tertinggi dan pejabat penting harus diistirahatkan, diganti anak-anak muda yang masih waras, bersih, dan punya idealisme. Tanpa itu, rakyat hanya akan terus jadi tumbal kerakusan garong berdasi.
Kritik serupa datang dari Sudirman Said, inisiator Forum Warga Negara. Ia menyebut, reformasi hanyalah proyek elitis bila tidak dilakukan secara transparan dan melibatkan partisipasi rakyat. Menurutnya, Polri butuh pemimpin luar biasa—baik outsider yang bebas dari belenggu masa lalu, maupun extraordinary insider yang tetap bersih dari kubangan harta haram. Tanpa itu, Polri akan terus jadi sarang penjarah, bukan pengayom.
“Sejarah sudah mencatat bagaimana polisi lebih sering jadi benteng investor ketimbang pelindung rakyat. Setiap kali tanah rakyat dirampas, aparat turun tangan bukan untuk membela kaum kecil, melainkan mengamankan buldoser perusahaan. Polri berubah jadi perpanjangan tangan korporasi, sementara rakyat hanya bisa meratap melihat tanah leluhur dipatok tembok besi. Inilah wajah telanjang negara: hukum tumpul ke atas, tajam ke bawah.”
Tak berhenti di situ, unjuk rasa rakyat pada Agustus lalu menjadi bukti. Di saat rakyat berteriak soal keadilan, aparat malah menindas dengan kekerasan. Tangan rakyat diikat, mulut dibungkam, dada dipukul. Darah bercucuran di jalan, sementara para elit yang seharusnya jadi pelindung malah duduk manis di kursi empuk, menghitung laba proyek siluman. Pantas bila publik menyebut mereka bukan aparat negara, melainkan barisan perampok berseragam.
Rakyat sudah muak dengan janji-janji manis. Tim reformasi, komite, atau apa pun namanya hanya dipandang sebagai sandiwara murahan. Di belakang panggung, uang rakyat terus disedot, kasus-kasus besar dipetieskan, dan garong berdasi melenggang dengan harta haram. Sementara itu, rakyat hanya diberi ilusi perubahan. Bahasa akademis “reformasi” tak lebih dari topeng setan untuk mempertahankan status quo.
Susno benar ketika menegaskan, reformasi harus menyasar pucuk pimpinan. Jika tidak, semua wacana hanya akan jadi kabut tebal yang menutupi mata rakyat. Elite Polri yang gagal menjaga integritas seharusnya disapu bersih, bukan justru diberi panggung baru. Anak-anak muda yang masih bersih harus diberi kesempatan, bukan disingkirkan demi melanggengkan para maling kelas kakap.
Sudirman Said menambahkan, transformasi hanya bisa dilakukan bila pemimpinnya punya keberanian luar biasa. Keberanian menentang arus, keberanian melawan mafia di dalam tubuh Polri sendiri, dan keberanian menolak dikendalikan oleh pemodal. Tanpa figur semacam ini, reformasi hanyalah pepesan kosong. Publik tidak lagi butuh kata-kata manis, mereka menuntut tindakan nyata.
“Fakta di lapangan menunjukkan kepercayaan publik pada Polri sudah jatuh di titik nadir. Survei demi survei menampilkan tren menukik. Dari kasus pungli, mafia hukum, hingga aparat yang jadi alat politik, semua menggerogoti kredibilitas. Kondisi ini, kata Sudirman, adalah alarm keras bahwa Polri sedang di ambang krisis legitimasi. Bila dibiarkan, institusi ini akan jadi beban demokrasi, bukan penopang.”
Forum Warga Negara yang ia gagas lahir dari keprihatinan mendalam. Mereka menyebut reformasi Polri bukan lagi pilihan, melainkan keharusan. Sebab, bila aparat terus jadi garong berseragam, bangsa ini akan hancur dari dalam. Tidak ada negara yang bisa berdiri tegak bila hukum dijadikan komoditas, bila keadilan bisa dibeli, dan bila aparat menjadi alat setan penghisap darah rakyat.
Publik menagih bukti, bukan janji. Mereka menuntut elite Polri berhenti berpesta pora dengan uang negara. Mereka meminta penegakan hukum yang adil, pelayanan publik yang manusiawi, dan keberpihakan kepada rakyat kecil. Bukan lagi Polri yang melindungi investor, tetapi Polri yang benar-benar berdiri di samping rakyat.
Namun harapan itu terus berbenturan dengan kenyataan pahit. Realitas menunjukkan elite-elite berdasi tetap nyaman di kursinya, mengisap anggaran negara, dan bersekongkol dengan para pengusaha. Setiap janji reformasi hanya jadi bahan olok-olok di warung kopi, tempat rakyat menertawakan betapa liciknya para maling berkedok aparat.
Maka, pertanyaan besar kini menggantung: beranikah negara mencabut akar busuk di tubuh Polri? Atau reformasi ini hanya jadi pesta setan keparat untuk mempercantik wajah yang sudah bopeng? Jawaban itu belum jelas, dan publik berhak menuntut.
Namun yang jelas, rakyat menunggu bukan sekadar kata, melainkan bukti nyata: bahwa Polri bisa kembali jadi pelindung rakyat, bukan perpanjangan tangan garong berdasi.
