Aspirasimediarakyat.com — Upaya pemerintah menekan ketimpangan akses pembiayaan kembali mengemuka setelah Presiden Prabowo Subianto menargetkan suku bunga pinjaman Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih berada pada kisaran 6 persen per tahun, sebuah langkah yang diproyeksikan menjadi intervensi struktural terhadap praktik kredit mahal yang selama ini membebani masyarakat kecil, terutama petani, di tengah disparitas mencolok antara bunga pinjaman mikro dan pembiayaan yang dinikmati kelompok usaha besar.
Pernyataan tersebut menegaskan adanya ketimpangan sistemik dalam struktur pembiayaan nasional yang selama ini berlangsung tanpa koreksi signifikan. Presiden mengungkapkan bahwa masyarakat kecil masih harus menghadapi bunga kredit mikro yang bisa mencapai 24 persen per tahun, angka yang secara ekonomi menekan kemampuan produktif dan mempersempit ruang kesejahteraan.
Di sisi lain, pelaku usaha besar justru memperoleh akses pembiayaan dengan bunga yang jauh lebih rendah, berkisar antara 9 hingga 12 persen. Ketimpangan ini menunjukkan adanya asimetri dalam distribusi sumber daya keuangan, yang berpotensi memperlebar jurang ekonomi antara kelompok masyarakat.
Dalam konteks tersebut, pemerintah menggagas pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih sebagai instrumen kebijakan untuk memperluas akses pembiayaan murah. Program ini dirancang sebagai solusi konkret yang tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga menyentuh kebutuhan riil masyarakat di akar rumput.
Presiden menyatakan bahwa keberadaan koperasi tersebut akan menjadi saluran kredit alternatif bagi masyarakat berpenghasilan rendah, khususnya petani yang selama ini kesulitan mengakses lembaga keuangan formal dengan syarat yang lebih ringan.
Ia menegaskan bahwa bunga pinjaman koperasi harus berada di bawah tingkat kredit mikro yang berlaku saat ini. Bahkan, target ambisius ditetapkan agar bunga pinjaman dapat ditekan hingga 6 persen per tahun, sebuah angka yang dinilai lebih rasional dan berkeadilan bagi masyarakat kecil.
“Jadi sekarang dengan Koperasi Merah Putih, kami akan siapkan kredit murah,” ujar Presiden dalam pernyataannya, menegaskan arah kebijakan yang ingin dicapai melalui program tersebut.
Target pembangunan koperasi ini pun terbilang masif. Pemerintah berencana membentuk sekitar 80.000 unit koperasi dalam waktu satu tahun, lengkap dengan fasilitas pendukung seperti gudang dan cold storage untuk memperkuat rantai distribusi hasil produksi masyarakat.
Namun, hingga saat ini realisasi program tersebut baru mencapai sekitar 30.000 unit, menunjukkan adanya tantangan implementasi yang perlu segera diatasi agar target ambisius tersebut tidak sekadar menjadi wacana kebijakan.
Presiden menilai bahwa pengembangan koperasi dalam skala besar ini merupakan terobosan yang belum pernah dilakukan sebelumnya, sekaligus berpotensi menjadi model pembelajaran bagi negara lain dalam mengatasi persoalan akses pembiayaan masyarakat kecil.
Kebijakan ini juga dilandasi oleh realitas ekonomi yang dihadapi petani, yang kerap berada dalam siklus ketergantungan terhadap pinjaman berbunga tinggi. Masa tanam hingga panen yang mencapai 120 hari seringkali memaksa petani mencari sumber pembiayaan cepat.
Dalam situasi darurat, seperti kebutuhan kesehatan keluarga, petani tidak memiliki banyak pilihan selain meminjam kepada rentenir. Kondisi ini menciptakan lingkaran ketergantungan yang sulit diputus tanpa intervensi sistemik.
“Karena petani ini kan dia 120 hari baru panen, dan di dalam 120 hari kadang-kadang istrinya sakit, jadi dia perlu pinjam uang,” ungkap Presiden, menggambarkan tekanan ekonomi yang nyata di tingkat rumah tangga petani.
“Praktik bunga tinggi yang diterapkan oleh rentenir dinilai sebagai bentuk ketidakadilan ekonomi yang menggerus kesejahteraan masyarakat kecil. Fenomena ini menjadi salah satu alasan utama di balik dorongan percepatan pembentukan koperasi.”
Sistem pembiayaan yang timpang adalah bentuk ketidakadilan struktural yang secara perlahan menggerogoti daya hidup ekonomi rakyat kecil. Ketika akses terhadap kredit murah hanya menjadi privilese segelintir pihak, maka sistem tersebut telah kehilangan orientasi keadilan sosial.
Dalam perspektif regulasi, penguatan koperasi sebagai lembaga ekonomi rakyat sejalan dengan semangat Undang-Undang Perkoperasian yang menempatkan koperasi sebagai sokoguru perekonomian nasional. Namun, implementasi kebijakan tetap membutuhkan pengawasan dan tata kelola yang transparan.
Selain itu, keberhasilan program ini juga bergantung pada sinergi antara pemerintah pusat, daerah, serta lembaga keuangan yang terlibat dalam pembiayaan dan pendampingan koperasi.
Kebijakan ini juga membuka ruang evaluasi terhadap sistem kredit nasional secara keseluruhan, terutama dalam memastikan bahwa distribusi pembiayaan tidak lagi bias terhadap kelompok tertentu.
Kehadiran koperasi dengan bunga rendah diharapkan mampu memutus mata rantai ketergantungan masyarakat terhadap pinjaman informal yang tidak terkontrol. Ini bukan sekadar soal bunga, tetapi soal keberpihakan kebijakan terhadap kelompok rentan.
Jika dijalankan secara konsisten dan terukur, program ini berpotensi menjadi fondasi baru dalam membangun kemandirian ekonomi masyarakat desa, sekaligus memperkuat struktur ekonomi nasional yang lebih inklusif dan berkeadilan, di mana akses terhadap pembiayaan tidak lagi menjadi hambatan, melainkan jembatan menuju kesejahteraan yang lebih merata.
