Aspirasimediarakyat.com — Di tengah hiruk–pikuk politik anggaran yang kian riuh, peringatan Dana Moneter Internasional (IMF) datang seperti sirene keras yang memecah keramaian: Indonesia diminta berhenti bermain-main dengan disiplin fiskal. Nada IMF ini bukan sembarang catatan pinggir, melainkan tamparan peringatan kepada pemerintah bahwa anggaran negara bisa berubah menjadi bom waktu jika dikelola dengan kecerobohan yang hanya menguntungkan elite tetapi membebani rakyat.
Dalam laporan terbarunya, IMF memperkirakan defisit anggaran Indonesia pada 2026 berpotensi melebar menjadi 2,9 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB), lebih tinggi dari target pemerintah dalam RAPBN 2026 yang dipatok di level 2,7 persen. Proyeksi itu dirilis setelah rangkaian Konsultasi Pasal IV yang digelar pada 3–12 November 2025 di bawah pimpinan Maria Gonzalez.
IMF juga mengingatkan bahwa defisit 2025 diperkirakan melampaui rencana pemerintah, yaitu menyentuh sekitar 2,8 persen dari PDB. Perbedaan proyeksi ini bukan berhenti pada angka, melainkan menunjukkan adanya gap optimisme antara perhitungan pemerintah dan pendekatan konservatif yang digunakan IMF.
Dalam penjelasannya, IMF menekankan bahwa penyebab pelebaran defisit bukan sekadar tekanan ekonomi global, melainkan juga perhitungan penerimaan negara yang dinilai terlalu optimistis. Penerimaan pajak yang tidak stabil, penyesuaian harga komoditas, hingga perlambatan aktivitas industri menjadi faktor yang harus dikalkulasi ulang dengan lebih realistis.
IMF menulis bahwa pelaksanaan anggaran yang cermat sangat penting untuk memastikan stabilitas fiskal tetap terjaga. Pernyataan itu menegaskan bahwa pengawasan terhadap risiko fiskal, termasuk operasi quasi-fiscal, harus diperketat demi menghindari kebocoran anggaran.
Selain itu, IMF menyoroti bahwa Indonesia masih memiliki ruang fiskal terbatas untuk mengantisipasi potensi guncangan eksternal. Karena itu, kebijakan belanja dinilai perlu diarahkan pada program berkualitas tinggi dan efisiensi anggaran yang terukur.
Dalam banyak aspek, IMF menilai kebijakan fiskal Indonesia masih cukup mendukung pertumbuhan, tetapi efektivitasnya belum optimal. Penguatan mobilisasi pendapatan menjadi salah satu fokus utama yang disarankan untuk mengurangi ketergantungan terhadap pembiayaan utang.
Di sisi lain, IMF menggarisbawahi bahwa kualitas belanja negara harus ditingkatkan. Belanja rutin yang membengkak, program tidak tepat sasaran, hingga tumpang-tindih kebijakan dipandang sebagai hambatan dalam mendorong pertumbuhan jangka panjang.
Peringatan IMF ini menjadi cermin keras di tengah sejumlah laporan tentang program pemerintah yang justru terjebak dalam pendekatan jangka pendek. Ketika belanja besar tidak disertai kualitas, anggaran berubah menjadi jebakan yang memenjarakan masa depan fiskal negara.
“IMF juga menyinggung risiko eksternal yang bisa memukul ekonomi Indonesia, mulai dari ketegangan geopolitik, volatilitas pasar keuangan global, hingga tekanan perdagangan dunia. Risiko-risiko tersebut memperkuat argumen bahwa disiplin anggaran bukanlah pilihan, melainkan kebutuhan mutlak.”
Rekomendasi IMF juga mencakup kebijakan moneter. Lembaga itu menilai pelonggaran moneter yang dilakukan Bank Indonesia melalui pemotongan suku bunga sebesar 150 basis poin merupakan langkah tepat untuk mendorong pertumbuhan kredit secara bertahap.
Meski begitu, IMF mengingatkan bahwa ruang pelonggaran moneter tambahan hanya boleh dilakukan secara hati-hati dan berbasis data. Efek tertunda dari kebijakan moneter sebelumnya juga harus diperhitungkan supaya tidak menimbulkan ketidakstabilan.
Dalam pandangan IMF, koordinasi antara kebijakan fiskal dan moneter sangat penting. Ketika keduanya tidak selaras, risiko tekanan inflasi, depresiasi nilai tukar, serta guncangan ekonomi lainnya dapat meningkat.
IMF menegaskan bahwa fleksibilitas nilai tukar harus dijaga sebagai instrumen penyerap guncangan. Kebijakan nilai tukar yang terlalu kaku justru dianggap dapat memperburuk dampak risiko global terhadap ekonomi domestik.
Pada pertengahan laporan, IMF memperingatkan bahwa transparansi menjadi kunci agar publik dapat mengawasi perjalanan fiskal negara dengan tepat. Tanpa transparansi, celah korupsi, konflik kepentingan, dan pemborosan belanja publik akan tumbuh subur.
Di titik inilah kontras paling keras muncul: ketika disiplin fiskal dibutuhkan, sebagian elite politik justru cenderung mendompleng anggaran untuk kepentingan populisme jangka pendek. Praktik seperti ini ibarat lintah pengisap anggaran—mengisap perlahan tetapi meninggalkan luka panjang dalam tubuh perekonomian bangsa.
Tensi global dan tekanan terhadap fiskal menjadi alasan mengapa pemerintah didesak untuk memperbaiki strategi penerimaan negara. IMF menilai perlunya perluasan basis pajak, penguatan kepatuhan, dan revisi regulasi yang dapat meningkatkan efisiensi sistem perpajakan.
Kualitas perencanaan belanja juga dianalisis secara tajam. Belanja modal yang tidak terencana dengan baik dan program sosial yang tumpang tindih dinilai dapat memperlemah efektivitas kebijakan fiskal jangka panjang.
Di tengah semua peringatan itu, IMF pun menyoroti pentingnya menjaga kepercayaan pasar. Ketika pemerintah gagal memberi sinyal disiplin anggaran, risiko premi utang dapat meningkat sehingga biaya pembiayaan negara ikut melonjak.
Pada ujung laporan, IMF menutup dengan pesan yang tak kalah keras: jika Indonesia gagal menjaga keberlanjutan fiskal, dampaknya tidak hanya mengenai neraca APBN, tetapi menghantam langsung rakyat yang menggantungkan hidup pada stabilitas harga, pekerjaan layak, dan pelayanan publik yang memadai.
Jika ketidakcermatan fiskal berubah menjadi ladang permainan politik dan kepentingan pribadi, maka itu bukan sekadar salah urus—melainkan pengkhianatan terbuka terhadap hajat hidup rakyat banyak. Pemerintah punya kewajiban menjelaskan, memperbaiki, dan bertanggung jawab sebelum krisis kepercayaan berubah menjadi krisis ekonomi.
