Aspirasimediarakyat.com — Bank Indonesia resmi menutup satu bab penting dalam sejarah pasar uang nasional dengan menghentikan publikasi Jakarta Interbank Offered Rate (JIBOR) per 1 Januari 2026, sebuah keputusan strategis yang bukan sekadar teknis moneter, melainkan penanda pergeseran paradigma tata kelola suku bunga acuan rupiah menuju sistem yang lebih transparan, berbasis transaksi riil, dan selaras dengan praktik global, di tengah tuntutan publik atas stabilitas ekonomi, kredibilitas kebijakan, dan keadilan sistem keuangan yang berdampak langsung pada kehidupan masyarakat luas.
JIBOR selama bertahun-tahun berfungsi sebagai suku bunga indikatif pinjaman tanpa agunan antarbank dalam rupiah untuk berbagai tenor, menjadi rujukan dalam kontrak keuangan, derivatif, hingga pembiayaan korporasi. Namun perubahan lanskap keuangan global dan tuntutan akurasi pasar mendorong evaluasi mendalam atas relevansi indikator berbasis kuotasi tersebut.
Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi Bank Indonesia, Ramdan Denny Prakoso, menegaskan bahwa penghentian JIBOR dilakukan demi memperkuat kredibilitas dan keandalan suku bunga acuan rupiah nasional. Menurutnya, sistem lama memiliki keterbatasan karena tidak sepenuhnya merefleksikan transaksi aktual yang terjadi di pasar uang.
Sebagai pengganti, Bank Indonesia mendorong penggunaan Indonesia Overnight Index Average atau IndoNIA, suku bunga acuan yang dihitung berdasarkan transaksi riil pinjam-meminjam antarbank. Pendekatan ini dinilai lebih objektif karena bersandar pada fakta pasar, bukan sekadar persepsi atau estimasi pelaku.
Denny menjelaskan bahwa IndoNIA mencerminkan kondisi likuiditas pasar secara nyata, sekaligus menjadi fondasi reformasi suku bunga acuan yang sejalan dengan standar internasional. Langkah ini diposisikan sebagai bagian dari upaya pendalaman pasar keuangan nasional agar lebih modern dan berdaya saing.
Reformasi ini bukan keputusan mendadak. Bank Indonesia menekankan bahwa persiapan transisi telah dilakukan secara matang bersama pelaku pasar. IndoNIA sendiri telah dipublikasikan sejak 1 Agustus 2018 secara paralel dengan JIBOR, memberi waktu adaptasi yang cukup panjang.
Kebijakan pengakhiran JIBOR juga telah diumumkan sejak 27 September 2024, lengkap dengan Panduan Transisi yang disusun oleh National Working Group on Benchmark Reform. Kerangka ini dirancang untuk meminimalkan risiko hukum dan operasional dalam kontrak keuangan yang masih mengacu pada JIBOR.
Data menunjukkan proses transisi berjalan signifikan. Survei otoritas pengawas keuangan mencatat nilai kontrak yang jatuh tempo sebelum 31 Desember 2025 dan masih menggunakan JIBOR turun drastis dari Rp140,37 triliun menjadi Rp45,28 triliun hanya dalam satu tahun.
Pada saat yang sama, kontrak dengan fallback rate—mekanisme pengganti jika JIBOR dihentikan—justru meningkat tajam. Nilainya melonjak dari Rp164,48 triliun menjadi Rp223,76 triliun, menandakan kesiapan industri keuangan menghadapi perubahan acuan suku bunga.
Transparansi pasar yang meningkat juga tercermin dari kinerja Pasar Uang Antarbank. Hingga pertengahan Desember 2025, nilai transaksi pinjam-meminjam rupiah rata-rata mencapai Rp15,4 triliun per hari, atau lebih dari separuh total transaksi pasar uang nasional.
Namun di balik narasi teknokratis ini, ada pertanyaan publik yang tak boleh diabaikan: sejauh mana reformasi suku bunga acuan benar-benar melindungi kepentingan masyarakat luas, bukan hanya kenyamanan sistem keuangan dan pelaku besar pasar.
“Sistem keuangan yang dibangun di atas indikator semu adalah fondasi rapuh yang berpotensi menjerumuskan rakyat ke dalam ketidakpastian biaya kredit dan beban ekonomi tersembunyi.”
Karena itu, peralihan ke IndoNIA dipandang sebagai koreksi struktural agar suku bunga benar-benar mencerminkan realitas likuiditas, sehingga kebijakan moneter tidak terputus dari denyut ekonomi riil yang dirasakan pelaku usaha dan rumah tangga.
Dari sisi regulasi, reformasi ini juga menuntut konsistensi pengawasan. Tanpa disiplin pelaporan transaksi dan integritas pelaku pasar, bahkan suku bunga berbasis transaksi pun dapat terdistorsi.
Ketika transparansi hanya menjadi jargon, pasar akan kembali dikuasai oleh segelintir kepentingan yang bermain di ruang gelap, sementara masyarakat menanggung akibat fluktuasi yang tak mereka pahami.
Bank Indonesia menyatakan akan terus memperkuat komunikasi dan koordinasi dengan pelaku pasar serta masyarakat guna memastikan reformasi ini berjalan mulus. Edukasi publik menjadi krusial agar perubahan teknis ini tidak menciptakan kebingungan di sektor riil.
Langkah ini juga menjadi ujian konsistensi kebijakan moneter nasional. Keberhasilan IndoNIA bukan hanya diukur dari stabilitas pasar uang, tetapi dari kemampuannya menjaga kepercayaan publik terhadap sistem keuangan negara.
Di tengah tantangan global dan tekanan domestik, keputusan menghentikan JIBOR menandai upaya negara membangun fondasi moneter yang lebih jujur terhadap data, lebih disiplin terhadap aturan, dan lebih adil dalam dampaknya.
Perubahan acuan suku bunga ini pada akhirnya akan dinilai bukan dari grafik statistik, melainkan dari seberapa stabil usaha kecil bertahan, seberapa terjangkau kredit produktif, dan seberapa kuat ekonomi rakyat menghadapi gejolak.
