Aspirasimediarakyat.com, Palembang — Audiensi antara Gubernur Sumatera Selatan H. Herman Deru dengan Asosiasi Franchise Indonesia (AFI) terkait rencana penyelenggaraan International Franchise, Business and Concept (IFBC) 2026 menjadi penanda penting bagaimana pemerintah daerah mencoba menggeser orientasi ekonomi menuju pola kewirausahaan modern berbasis sistem, sekaligus membuka ruang baru bagi masyarakat untuk memasuki ekosistem bisnis yang lebih terstruktur di tengah tantangan ketimpangan akses usaha dan kebutuhan penciptaan lapangan kerja yang terus mendesak.
Pertemuan yang berlangsung di ruang tamu Gubernur Sumatera Selatan itu memperlihatkan upaya membangun jembatan antara pelaku usaha nasional dengan potensi pasar daerah yang selama ini dinilai belum sepenuhnya tergarap secara optimal.
Gubernur Sumatera Selatan, H. Herman Deru, menyampaikan apresiasi terhadap rencana kegiatan IFBC 2026 yang dinilainya memiliki nilai strategis dalam memperluas wawasan masyarakat mengenai model bisnis waralaba yang lebih terukur dan sistematis.
Ia menekankan bahwa sistem franchise menawarkan peluang usaha yang relatif lebih terstruktur dibandingkan usaha konvensional, terutama bagi masyarakat yang ingin memulai bisnis namun masih menghadapi keterbatasan pengalaman dan akses.
“Kegiatan ini sangat bermanfaat bagi pelaku usaha yang membutuhkan panduan untuk memulai bisnis. Sistem franchise ini bisa dimiliki siapa saja, tinggal bagaimana mencari pasar yang tepat,” ujar Herman Deru dalam pertemuan tersebut.
Pernyataan tersebut mencerminkan optimisme pemerintah daerah bahwa pola kemitraan dalam franchise dapat menjadi salah satu instrumen percepatan pertumbuhan ekonomi berbasis masyarakat.
Lebih jauh, Herman Deru mendorong agar kegiatan IFBC tidak hanya berfokus di Kota Palembang, melainkan menjangkau wilayah kabupaten dan kota lainnya di Sumatera Selatan yang memiliki potensi ekonomi lokal yang beragam.
Dorongan ini sekaligus menjadi kritik halus terhadap kecenderungan pembangunan ekonomi yang masih terpusat, di mana peluang usaha modern kerap hanya dinikmati oleh wilayah perkotaan.
“Ini bisa menjadi penggagas tumbuhnya usaha baru sekaligus mengikuti tren bisnis modern yang lebih sistematis dan terarah,” tambahnya, menegaskan pentingnya distribusi peluang usaha yang lebih merata.
Dalam konteks kebijakan publik, pengembangan bisnis franchise dapat dilihat sebagai bagian dari strategi penguatan UMKM yang selama ini menjadi tulang punggung ekonomi daerah, namun sering kali terkendala pada aspek manajemen, branding, dan akses pasar.
Kehadiran IFBC 2026, yang akan menghadirkan 52 merek franchise, sebagaimana disampaikan oleh Commissioner of International & Government AFI, Veronica Linda, menjadi peluang konkret bagi masyarakat untuk mengenal langsung berbagai model bisnis yang telah teruji.
“Peluang usaha ini diharapkan mampu membuat ekonomi daerah semakin bergeliat serta membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat,” ungkap Veronica Linda, menegaskan dimensi sosial dari kegiatan tersebut.
“Namun, di balik potensi yang ditawarkan, pengembangan bisnis franchise juga tidak lepas dari tantangan, terutama terkait kemampuan daya beli masyarakat, kesiapan sumber daya manusia, serta keberlanjutan usaha di tengah persaingan pasar yang semakin kompetitif.”
Tanpa dukungan ekosistem yang memadai, termasuk akses pembiayaan, pendampingan usaha, dan regulasi yang adaptif, franchise berisiko hanya menjadi tren sesaat yang tidak mampu bertahan dalam jangka panjang.
Di sisi lain, pemerintah daerah memiliki peran strategis dalam memastikan bahwa peluang yang ditawarkan melalui IFBC benar-benar inklusif dan tidak hanya dinikmati oleh kelompok tertentu yang memiliki modal lebih besar.
Keterlibatan Dinas Koperasi dan UMKM Sumsel dalam kegiatan ini menjadi indikasi bahwa pemerintah berupaya mengintegrasikan program tersebut dengan kebijakan pemberdayaan ekonomi lokal.
Selain itu, penting bagi pemerintah untuk memastikan adanya literasi bisnis yang memadai bagi masyarakat agar tidak terjebak dalam euforia investasi tanpa memahami risiko yang melekat pada model franchise.
Dengan pendekatan yang tepat, franchise dapat menjadi pintu masuk bagi transformasi pelaku usaha kecil menuju skala usaha yang lebih besar dan berkelanjutan.
Namun, tanpa pengawasan dan evaluasi yang konsisten, peluang tersebut dapat berubah menjadi beban baru bagi pelaku usaha yang tidak siap menghadapi dinamika pasar.
Momentum IFBC 2026 juga menjadi refleksi bagaimana arah pembangunan ekonomi daerah mulai bergeser dari sekadar eksploitasi sumber daya menuju penguatan kapasitas manusia dan sistem bisnis yang lebih modern.
Harapan publik kini tertuju pada sejauh mana komitmen pemerintah daerah dan para pemangku kepentingan mampu memastikan bahwa kegiatan ini tidak berhenti pada seremoni, melainkan benar-benar menjadi katalis yang membuka akses usaha, menciptakan lapangan kerja, serta menghadirkan pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif, terukur, dan berpihak pada kesejahteraan masyarakat luas melalui tata kelola yang transparan dan berkelanjutan.
