Aspirasimediarakyat.com, Jakarta — Mulai 1 Juni 2026, pemerintah resmi memulai fase transisi kebijakan ekspor satu pintu untuk tiga komoditas strategis nasional, yakni batu bara, kelapa sawit, dan ferroalloy, sebuah langkah besar yang digadang-gadang sebagai upaya merapikan arus perdagangan sumber daya alam Indonesia agar tidak lagi menyerupai sungai besar yang kehilangan sebagian debitnya sebelum mencapai muara penerimaan negara.
Kebijakan tersebut diumumkan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam konferensi pers di Wisma Danantara, Minggu, 31 Mei 2026. Pemerintah menegaskan bahwa implementasi dilakukan secara bertahap untuk memberi ruang adaptasi bagi pelaku usaha dan seluruh pemangku kepentingan.
Menurut Airlangga, kebijakan ekspor satu pintu merupakan tindak lanjut dari arahan Presiden Prabowo Subianto yang menekankan perlunya reformasi mendasar dalam tata kelola ekspor sumber daya alam strategis Indonesia.
Pemerintah menilai selama ini masih terdapat sejumlah celah dalam mekanisme perdagangan komoditas ekspor yang berpotensi mengurangi optimalisasi penerimaan negara. Karena itu, penguatan pengawasan menjadi salah satu tujuan utama kebijakan tersebut.
Airlangga menyatakan bahwa ekspor sumber daya alam strategis nantinya akan dilakukan melalui PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI) sebagai badan usaha milik negara yang ditunjuk menjalankan fungsi ekspor secara terpusat.
Melalui mekanisme tersebut, pemerintah berharap proses validasi data ekspor dapat berlangsung lebih ketat dan terintegrasi. Sistem yang selama ini tersebar di berbagai perusahaan akan dihimpun dalam satu koridor pengawasan yang lebih mudah diaudit dan dievaluasi.
Salah satu sasaran utama kebijakan ini adalah mencegah praktik under invoicing, transfer pricing, serta pelarian devisa hasil ekspor yang selama bertahun-tahun menjadi perhatian dalam tata niaga komoditas nasional.
“Airlangga menegaskan bahwa pemerintah ingin memastikan nilai ekspor yang tercatat benar-benar mencerminkan transaksi riil sehingga kewajiban kepada negara dapat dipenuhi secara optimal dan manfaat ekonomi yang dihasilkan tidak menguap di tengah perjalanan rantai perdagangan global.”
Tiga komoditas yang menjadi fokus tahap awal bukanlah sektor kecil. Batu bara, kelapa sawit, dan ferroalloy merupakan tulang punggung ekspor Indonesia yang selama ini menopang surplus perdagangan nasional.
Data pemerintah menunjukkan nilai ekspor ketiga komoditas tersebut mencapai sekitar US$66,13 miliar atau setara 23,4 persen dari total ekspor nasional. Angka tersebut menggambarkan betapa besar kontribusi sektor ini terhadap stabilitas ekonomi nasional.
Secara rinci, ekspor batu bara mencapai US$24,48 miliar. Kelapa sawit menyumbang US$24,42 miliar, sementara ferroalloy memberikan kontribusi sebesar US$16,49 miliar terhadap total ekspor Indonesia.
Pada fase pertama yang dimulai 1 Juni 2026 hingga 31 Desember 2026, perusahaan eksportir masih diperbolehkan menjalankan kegiatan ekspor sebagaimana biasa menggunakan identitas dan dokumen perusahaan masing-masing.
Meski demikian, terdapat kewajiban baru yang harus dipenuhi, yaitu pelaporan aktivitas ekspor secara berkala kepada PT DSI. Seluruh proses pelaporan akan didukung oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai sebagai bagian dari mekanisme pengawasan transisi.
Pemerintah juga menetapkan evaluasi selama tiga bulan pertama pelaksanaan. Hasil evaluasi tersebut akan menjadi dasar penyempurnaan sistem sebelum memasuki tahap implementasi penuh pada awal tahun 2027.
Mulai 1 Januari 2027, PT DSI direncanakan mengambil peran sebagai eksportir utama yang mengelola seluruh proses ekspor dari transaksi, kontrak, pengangkutan, kepabeanan hingga pembayaran internasional.
Bagi pelaku usaha, perubahan ini menghadirkan dua sisi yang sama-sama penting untuk dicermati. Di satu sisi terdapat harapan lahirnya tata kelola yang lebih transparan, tetapi di sisi lain muncul pertanyaan mengenai efisiensi, fleksibilitas bisnis, serta kemampuan sistem baru dalam merespons dinamika pasar global.
Pemerintah berupaya meredam kekhawatiran tersebut dengan memastikan kontrak ekspor yang telah berjalan tetap dihormati. Airlangga menegaskan bahwa kepastian berusaha menjadi salah satu prinsip yang dijaga selama masa transisi berlangsung.
Ia juga menekankan bahwa negara tidak sedang mengambil alih aktivitas bisnis swasta secara sepihak, melainkan berupaya membangun mekanisme koordinasi yang lebih terukur agar manfaat pengelolaan sumber daya alam dapat dirasakan secara lebih luas.
Dalam perspektif ekonomi politik, kebijakan ini dapat dipandang sebagai upaya memperkuat posisi negara dalam mengawasi arus komoditas strategis yang selama ini menjadi mesin penghasil devisa. Namun keberhasilan kebijakan tersebut tidak hanya ditentukan oleh regulasi yang tertulis di atas kertas, melainkan oleh kualitas implementasi, transparansi pengelolaan, akuntabilitas lembaga pelaksana, serta kemampuan menjaga kepercayaan pelaku usaha dan mitra dagang internasional, sebab sumber daya alam pada hakikatnya bukan sekadar komoditas ekspor, melainkan aset publik yang menurut amanat Pasal 33 UUD 1945 harus dikelola sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat Indonesia.
Editor: Kalturo
