Aspirasimediarakyat.com — Aliansi Ekonom Indonesia meledakkan bom kritik ke jantung kekuasaan. Sebanyak 384 ekonom, dari ujung Aceh hingga Papua, menandatangani tujuh desakan darurat ekonomi yang ditujukan langsung kepada rezim Prabowo Subianto. Bukan sekadar catatan akademik, melainkan peluru tajam untuk melawan kerakusan para maling berdasi yang tega menjarah hak rakyat.
Di layar konferensi pers daring, wajah-wajah intelektual seperti Lili Yan Ing, Elan Satriawan, Teuku Riefky, Yose Rizal Damuri, dan Wisnu Setiadi Nugroho tampil tegas. Mereka bukan politisi, bukan garong kekuasaan, tapi suara nurani yang resah melihat bangsa dijadikan bancakan setan keparat yang menghisap darah rakyat.
Lili Yan Ing menegaskan, gelombang protes yang menelan korban jiwa di berbagai daerah adalah alarm maut. Menurutnya, Indonesia sedang melenceng jauh dari cita-cita keadilan sosial. “Para ekonom berkewajiban menyampaikan: reformasi ekonomi harus segera dilakukan. Jangan biarkan rakyat terus digilas,” ucapnya lantang.
Bahasa Lili menusuk telinga kekuasaan: ia menuding rezim yang semestinya melindungi, justru tega menggadaikan masa depan rakyat demi proyek mercusuar. Program populis yang manis di bibir, seperti Makan Bergizi Gratis, disebut hanya alat pencitraan untuk menutupi kerakusan dalam menguras kas negara.
Ekonom UGM, Elan Satriawan, menambahkan diagnosis yang lebih kejam: penurunan kualitas hidup rakyat adalah bukti bahwa bangsa ini dijalankan oleh para penghisap kepentingan, bukan pelayan rakyat. “Data berbicara, ekonomi tumbuh 5 persen, tapi upah riil hanya 1,2 persen. Pertumbuhan itu tidak dinikmati rakyat, hanya mengalir ke kantong maling kelas kakap,” katanya.
“Elan menyodorkan perbandingan telak. Pada 2010–2020, upah riil tumbuh hampir seiring dengan ekonomi, yakni 5,1 persen. Tapi setelah 2022, ketika lingkaran setan rente semakin mencengkeram, pertumbuhan upah jatuh ke titik nadir. Inilah bukti perampokan sistemik: rakyat kerja mati-matian, sementara setan berdasi berpesta di hotel mewah.”
Tujuh desakan itu adalah dokumen perlawanan. Pertama, bongkar misalokasi anggaran. Rakyat butuh sekolah, rumah sakit, dan lapangan kerja, bukan program pencitraan yang hanya menguntungkan penguasa.
Kedua, kembalikan independensi lembaga negara. Jangan biarkan Bank Indonesia, BPS, KPK, dan Mahkamah Agung dicengkeram kepentingan garong politik. Transparansi dibungkam hanya demi melanggengkan pesta pora elite.
Ketiga, hentikan dominasi negara lewat BUMN, TNI, Polri, dan Danantara. Ekonomi lokal hancur, UMKM dilindas, lapangan kerja disingkirkan. Yang tersisa hanyalah monopoli setan keparat yang merasa kebal hukum.
Keempat, sederhanakan regulasi. Jangan jadikan birokrasi sebagai lahan perburuan rente. Izin usaha yang dipersulit hanyalah jebakan untuk memeras rakyat kecil.
Kelima, tangani ketimpangan. Bukan hanya jurang kaya-miskin yang melebar, tapi juga ketidakadilan antarwilayah, antar sektor, dan antar generasi. Rakyat di desa kian melarat, sementara maling uang rakyat menumpuk aset di luar negeri.
Keenam, buang program populis murahan yang hanya melahirkan defisit. Dari makan gratis, koperasi merah putih, hingga subsidi energi, semua hanya dijadikan topeng untuk mengeruk rente. Kebijakan berbasis bukti dan teknokratis diganti dengan kebijakan berbasis nafsu.
Ketujuh, perbaiki institusi. Bangun kepercayaan publik, berantas konflik kepentingan, dan hancurkan perburuan rente yang selama ini menjadi nadi penghisap darah rakyat.
Aliansi ekonom menegaskan: mereka tidak sedang bercanda. Tujuh desakan ini adalah ultimatum agar rezim berhenti menutup telinga. Jika tidak, krisis sosial-ekonomi bisa meledak menjadi badai yang mengubur legitimasi penguasa.
Rakyat sudah bosan. Mereka melihat pejabat berdasi menari di pesta mewah, sementara di desa anak-anak makan nasi aking. Kontras yang memuakkan ini adalah wajah asli negeri yang dirampok oleh garong kelas kakap.
“Tak ada kata lain, para ekonom ingin agar kekuasaan segera sadar diri. Negara bukan warisan keluarga, bukan perusahaan pribadi. Negara adalah milik rakyat yang kini dicekik hingga hampir tak bernapas.”
Suara akademisi ini menyatu dengan suara jalanan. Ribuan tanda tangan, puluhan ribu petisi, dan aksi protes di berbagai kota adalah jerit rakyat yang tak bisa lagi dibungkam.
Rezim boleh menutup pagar, tapi tak bisa menutup kenyataan: ketidakadilan ini nyata. Lahan rakyat dirampas, pajak dikuras, tapi fasilitas hanya dinikmati kelompok kecil penghisap darah.
Dalam setiap kata yang diucapkan ekonom, terselip amarah rakyat jelata yang sudah muak ditipu. Mereka menolak menjadi korban abadi, ditindas demi kepentingan maling berdasi yang merasa kebal.
Kini bola panas ada di tangan Prabowo dan para kroninya. Apakah mereka akan terus berpura-pura tuli, atau akhirnya mendengar jeritan rakyat yang sudah lapar dan marah?
