Aspirasimediarakyat.com, Jakarta — Di tengah derasnya arus informasi yang bergerak lebih cepat daripada konfirmasi resmi negara, Pemerintah RI melalui Badan Komunikasi (Bakom) menegaskan bahwa agenda kunjungan Presiden Prabowo Subianto ke Eropa pada akhir Mei 2026 hanya mencakup Prancis, sekaligus membantah berbagai spekulasi yang berkembang mengenai kemungkinan lawatan lanjutan ke sejumlah negara lain seperti Italia, Austria, maupun Hungaria yang sempat menjadi perbincangan luas di ruang publik.
Klarifikasi tersebut disampaikan Kepala Badan Komunikasi Pemerintah RI, Muhammad Qodari, dalam keterangannya di Kantor Danantara, Jakarta, Minggu, 31 Mei 2026.
Menurut Qodari, sejak awal pemerintah tidak pernah mengumumkan adanya agenda kunjungan Presiden Prabowo ke Italia maupun negara lain setelah rangkaian kunjungan kenegaraan di Prancis selesai dilaksanakan.
“Yang pertama, sejak awal tidak ada statement pemerintah RI bahwa presiden akan ke Italia. Yang kedua, jadwal resmi memang hanya ke Prancis,” ujar Qodari.
Penegasan itu disampaikan menyusul beredarnya berbagai informasi yang menyebutkan bahwa Presiden Prabowo akan melanjutkan perjalanan diplomatiknya ke beberapa negara Eropa setelah menuntaskan agenda di Paris.
Qodari menekankan bahwa setiap kunjungan luar negeri Presiden selalu diumumkan secara resmi melalui saluran pemerintah yang berwenang sehingga masyarakat dapat memperoleh informasi yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.
Karena itu, menurut dia, berbagai kabar mengenai tujuan perjalanan kepala negara yang belum diumumkan secara resmi seharusnya dipahami sebagai spekulasi atau rencana yang belum memiliki kepastian.
“Bila di perjalanan ada rencana akan ke tujuan yang lain, itu sebatas rencana sampai ada penyampaian resmi dari pemerintah,” kata Qodari.
“Di era komunikasi digital, informasi sering kali bergerak seperti bayangan yang berlari mendahului tubuhnya sendiri, sehingga klarifikasi resmi menjadi instrumen penting agar ruang publik tidak dipenuhi asumsi yang kemudian berkembang menjadi fakta semu.”
Qodari juga menjelaskan bahwa kunjungan Presiden Prabowo ke Prancis bukan agenda yang muncul secara mendadak, melainkan telah dipersiapkan jauh hari dan diumumkan kepada publik melalui jalur resmi pemerintah.
Menurutnya, Menteri Luar Negeri Sugiono bahkan telah menyampaikan rencana lawatan tersebut sekitar satu bulan sebelum keberangkatan Presiden ke Eropa.
Pemerintah menilai kunjungan itu memiliki arti strategis karena merupakan bagian dari hubungan bilateral yang terus berkembang antara Indonesia dan Prancis di berbagai sektor penting.
Selain sebagai kunjungan balasan atas lawatan Presiden Prancis Emmanuel Macron ke Indonesia sebelumnya, pertemuan kedua kepala negara juga diarahkan untuk memperkuat kerja sama di bidang pertahanan, energi, pendidikan, teknologi, serta investasi.
Qodari menambahkan bahwa hubungan personal yang baik antara Presiden Prabowo dan Presiden Macron turut menjadi modal diplomatik yang dapat memperkuat komunikasi antarpemimpin kedua negara.
Sementara itu, di tengah klarifikasi pemerintah tersebut, pernyataan berbeda sempat muncul dari Juru Bicara Partai Gerindra, Sugiat Santoso, yang menyebut adanya agenda kunjungan Presiden ke Austria dan Hungaria setelah menyelesaikan lawatan di Prancis.
“Ada tiga negara Eropa yang dikunjungi oleh Presiden Prabowo di akhir Mei 2026 ini, yaitu Prancis, Austria, dan Hungaria. Ketiga negara ini memiliki posisi strategis yang dibutuhkan Indonesia,” ujar Sugiat dalam keterangannya.
Menurut Sugiat, kunjungan tersebut merupakan bagian dari implementasi politik luar negeri bebas aktif yang selama ini menjadi pijakan diplomasi Indonesia dalam menjalin hubungan dengan berbagai negara tanpa terikat pada blok kekuatan tertentu.
Ia juga menilai penguatan hubungan dengan Prancis memiliki arti penting karena negara tersebut merupakan salah satu kekuatan militer dan teknologi terbesar di Eropa Barat serta memiliki posisi strategis dalam dinamika geopolitik global.
Perbedaan informasi yang sempat muncul antara spekulasi publik, pernyataan politik, dan klarifikasi resmi pemerintah menunjukkan bahwa diplomasi modern tidak hanya berlangsung di ruang perundingan antarnegara, tetapi juga di ruang informasi yang menuntut ketepatan komunikasi, transparansi, dan kepastian narasi, sebab bagi masyarakat, kejelasan informasi bukan sekadar soal jadwal perjalanan seorang presiden, melainkan bagian dari hak publik untuk memperoleh informasi yang benar, akurat, dan dapat dipercaya mengenai arah kebijakan serta aktivitas kenegaraan yang membawa konsekuensi bagi kepentingan bangsa secara luas.
Editor: Kalturo
