Aspirasimediarakyat.com, Jakarta — Peringkat tinggi ketahanan energi Indonesia dalam laporan global yang menempatkannya di posisi kedua dunia justru memantik peringatan keras dari kalangan ekonom bahwa fondasi ketahanan tersebut masih bertumpu pada beban subsidi ratusan triliun rupiah setiap tahun, sehingga berisiko menjadi ilusi stabilitas yang mahal apabila tidak segera ditopang oleh reformasi struktural, diversifikasi energi, dan penguatan sistem yang lebih berkelanjutan di tengah tekanan geopolitik global yang terus bergejolak.
Penilaian tersebut merujuk pada laporan global yang menempatkan Indonesia sebagai salah satu negara dengan tingkat ketahanan energi tinggi terhadap guncangan harga energi dunia. Skor resilience Indonesia tercatat sebesar 77 persen.
Capaian ini dinilai sebagai hasil dari kombinasi kebijakan subsidi energi, diversifikasi sumber energi, serta peran aktif pemerintah dalam menjaga stabilitas harga di dalam negeri agar tidak terlalu berfluktuasi.
Namun, Kepala Center of Food, Energy, and Sustainable Development (FESD) INDEF, Abra Talattov, mengingatkan bahwa capaian tersebut tidak boleh disikapi dengan euforia berlebihan tanpa membaca fondasi yang menopangnya.
Menurut Abra, ketahanan energi Indonesia saat ini masih sangat bergantung pada instrumen fiskal berupa subsidi dan kompensasi energi yang nilainya terus membengkak dari tahun ke tahun.
Ia menyebut kondisi tersebut sebagai “costly resilience”, yakni ketahanan yang dibangun dengan biaya tinggi dan sangat bergantung pada kemampuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dalam meredam gejolak harga global.
“Artinya, resilience yang kita miliki masih bersifat costly resilience, karena bergantung pada kemampuan APBN untuk meredam gejolak harga,” ujar Abra dalam keterangannya.
Dalam APBN 2026, alokasi subsidi dan kompensasi energi mencapai Rp381,3 triliun, angka yang mencerminkan besarnya intervensi negara dalam menjaga stabilitas energi nasional.
Dari total tersebut, subsidi energi mencapai Rp210,06 triliun, yang terdiri atas subsidi bahan bakar tertentu sebesar Rp25,14 triliun, subsidi LPG 3 kilogram sebesar Rp80,26 triliun, dan subsidi listrik sebesar Rp104,64 triliun.
Besarnya angka tersebut menimbulkan pertanyaan mendasar tentang keberlanjutan kebijakan fiskal dalam jangka panjang, terutama jika tekanan harga energi global terus berlangsung.
Abra menilai momentum gejolak energi global seharusnya dimanfaatkan sebagai peluang untuk memperkuat fondasi ketahanan energi yang lebih struktural, bukan sekadar mempertahankan stabilitas jangka pendek.
Ia mendorong percepatan transisi energi, peningkatan porsi energi baru terbarukan, penguatan infrastruktur energi, serta efisiensi konsumsi sebagai langkah strategis yang tidak bisa ditunda.
“Survei ini bukan sekadar capaian yang harus dibanggakan, tetapi juga sebagai pengingat bahwa pekerjaan rumah kita masih besar,” tegasnya.
Pandangan serupa disampaikan Direktur Eksekutif Pusat Studi Hukum Energi dan Pertambangan (Pushep), Bisman Bhaktiar, yang menilai ketahanan energi Indonesia masih memiliki kerentanan struktural.
Menurut Bisman, ketahanan tersebut perlu diperkuat melalui pembentukan cadangan penyangga energi, diversifikasi sumber energi, dan percepatan transisi menuju sistem energi yang lebih berkelanjutan.
Ia menilai sinyal positif dari laporan global tersebut harus dijadikan dorongan untuk melakukan pembenahan sistemik, bukan sekadar legitimasi atas kondisi yang ada.
Laporan global tersebut menganalisis 52 negara konsumen energi terbesar yang merepresentasikan sekitar 82 persen konsumsi energi dunia, menggunakan indikator eksposur dan indikator penyangga.
“Indikator eksposur mencerminkan tingkat kerentanan terhadap guncangan energi global, termasuk ketergantungan impor minyak dan gas, serta intensitas konsumsi energi terhadap produk domestik bruto. Sementara indikator penyangga mengukur kemampuan suatu negara dalam menahan guncangan melalui produksi energi domestik, termasuk gas, batu bara, serta pengembangan energi nuklir dan energi terbarukan.”
Dalam indikator tersebut, Indonesia memiliki ketergantungan impor minyak sebesar 16 persen, sementara ketergantungan pada impor gas tercatat negatif 8 persen, menunjukkan adanya surplus tertentu dalam produksi domestik.
Namun, porsi energi baru terbarukan masih berada di angka sekitar 7 persen, yang menunjukkan bahwa transformasi menuju energi bersih masih berjalan lambat dibandingkan kebutuhan jangka panjang.
Di sisi lain, kontribusi batu bara yang mencapai 48 persen dalam indikator penyangga menunjukkan bahwa ketahanan energi Indonesia masih sangat bergantung pada sumber energi fosil.
Kondisi ini menimbulkan dilema kebijakan antara menjaga stabilitas energi jangka pendek dan membangun sistem energi berkelanjutan yang lebih ramah lingkungan.
Ketergantungan pada subsidi, di satu sisi, memberikan perlindungan bagi masyarakat dari gejolak harga, tetapi di sisi lain berpotensi menekan ruang fiskal untuk pembangunan sektor lain yang tidak kalah penting.
Situasi ini memperlihatkan bahwa ketahanan energi bukan hanya soal angka indeks atau peringkat global, melainkan juga tentang kualitas fondasi yang menopangnya.
Dalam konteks tersebut, ketahanan energi Indonesia tampak seperti bangunan kokoh yang berdiri di atas bantalan fiskal yang terus diuji oleh dinamika global, sehingga menuntut kehati-hatian dalam membaca capaian sekaligus keberanian dalam melakukan reformasi mendasar agar sistem energi nasional tidak sekadar bertahan, tetapi benar-benar kuat, adaptif, dan berpihak pada kepentingan jangka panjang masyarakat luas.
