Aspirasimediarakyat.com —Perkenalan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara Indonesia) ke forum global menandai perubahan arah strategi pembangunan nasional Indonesia, dari model pertumbuhan berbasis stabilitas semata menuju pengelolaan modal negara yang terukur, terintegrasi, dan berorientasi industrialisasi jangka panjang, sebagaimana ditegaskan Presiden Prabowo Subianto dalam pidato kunci pada World Economic Forum Annual Meeting di Davos, Swiss, Kamis (22/1/2026), sebagai bagian dari reposisi Indonesia dalam lanskap ekonomi global yang semakin kompetitif.
Forum ekonomi dunia tersebut digunakan Prabowo untuk menjelaskan bahwa pembangunan nasional tidak bisa lagi hanya bertumpu pada stabilitas politik dan keamanan. Pertumbuhan, menurutnya, menuntut keberadaan perusahaan kuat, sistem pembiayaan yang efisien, serta pengelolaan modal negara yang profesional dan akuntabel agar mampu menggerakkan sektor-sektor produktif secara berkelanjutan.
Danantara dibentuk pada Februari 2025 sebagai respons atas kebutuhan alokasi dan realokasi modal negara yang lebih optimal. Statusnya sebagai Sovereign Wealth Fund (SWF) menempatkan lembaga ini sebagai instrumen strategis negara dalam mengelola aset publik, dengan proyeksi pengelolaan aset yang mencapai 1 triliun dolar AS, sebuah skala yang mengubah peta kekuatan ekonomi nasional.
Kehadiran Danantara sekaligus menandai perubahan posisi Indonesia di panggung internasional. Indonesia tidak lagi sekadar dipersepsikan sebagai negara yang aman dan stabil, tetapi mulai diproyeksikan sebagai negara dengan peluang investasi besar dan prospek pertumbuhan ekonomi jangka panjang yang signifikan.
Dalam pidatonya, Prabowo menyampaikan optimisme bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia berpotensi mengejutkan dunia. Ia menegaskan bahwa dengan Danantara, Indonesia kini berdiri sebagai mitra yang setara dalam kerja sama global, bukan hanya sebagai objek investasi, tetapi sebagai subjek pembangunan yang aktif dan strategis.
Danantara kemudian diposisikan sebagai pintu masuk kerja sama investasi internasional yang berbasis pertumbuhan bersama. Skema kolaborasi ini diarahkan untuk membangun industri masa depan, sekaligus memperkuat fondasi industrialisasi nasional sebagai agenda struktural pembangunan jangka panjang.
Prabowo menekankan bahwa proses industrialisasi harus dijalankan secara tepat dan bijaksana. Karena itu, Danantara dibangun dengan kerangka tata kelola yang kuat, sistem pengawasan ketat, serta akuntabilitas institusional yang mengikuti standar internasional agar pengelolaan aset negara tidak jatuh pada pola lama yang tidak efisien.
Pemerintah juga menyiapkan penguatan manajemen melalui perekrutan eksekutif terbaik. Profesionalisme menjadi kunci agar pengelolaan aset publik tidak sekadar besar secara nominal, tetapi juga efektif dalam menciptakan nilai tambah ekonomi yang nyata bagi masyarakat luas.
Saat ini, Danantara mengelola 1.044 perusahaan negara. Jumlah tersebut direncanakan dirampingkan menjadi sekitar 300 entitas melalui proses rasionalisasi. Langkah ini diarahkan untuk menghapus inefisiensi struktural dan memperbaiki tata kelola korporasi negara agar lebih fokus, adaptif, dan kompetitif.
Menurut Prabowo, rasionalisasi ini bertujuan membangun sistem pengelolaan aset yang modern, transparan, dan berorientasi hasil. Tata kelola terbaik berbasis standar internasional dijadikan rujukan utama agar transformasi kelembagaan tidak berhenti pada simbol, tetapi menyentuh substansi.
Penguatan Danantara juga diintegrasikan dengan agenda pembangunan nasional lainnya, mulai dari program sosial, hilirisasi sumber daya alam, hingga target swasembada pangan dan energi. Semua dirancang dalam satu kerangka besar pembangunan struktural yang saling terhubung.
Pidato tersebut turut menyinggung kebijakan awal pemerintahan Prabowo yang menerapkan efisiensi anggaran ketat. Dalam dua bulan pertama masa jabatan, pemerintah menghentikan sejumlah program yang dinilai tidak efisien dan meragukan, menghasilkan penghematan sekitar 18 miliar dolar AS.
Dana hasil efisiensi kemudian dialihkan ke proyek-proyek yang berdampak langsung bagi masyarakat. Salah satunya adalah peluncuran program Makanan Bergizi Gratis bagi ibu hamil dan anak-anak Indonesia sejak 6 Januari 2025, yang dirancang sebagai intervensi sosial berbasis kebutuhan dasar.
Pada hari pertama pelaksanaan, program ini melibatkan 190 dapur yang menyediakan sekitar 570.000 porsi makanan per hari. Dalam waktu satu tahun, jumlah dapur meningkat menjadi 21.102 unit dan menjangkau seluruh wilayah Indonesia, mencerminkan ekspansi program yang cepat dan masif.
Prabowo menyebut hingga kini telah tersedia 59,8 juta porsi makanan setiap hari bagi anak-anak, ibu hamil, dan lansia yang tinggal sendiri. Data ini digunakan pemerintah untuk menunjukkan bahwa agenda pembangunan ekonomi dijalankan seiring dengan perlindungan sosial.
“Di tengah narasi besar pembangunan dan investasi, muncul pertanyaan mendasar tentang arah pengelolaan kekayaan publik: apakah instrumen ekonomi negara benar-benar menjadi alat pembebasan sosial atau justru berisiko berubah menjadi mesin akumulasi yang jauh dari denyut kebutuhan rakyat, karena tanpa tata kelola yang transparan, modal negara dapat menjelma menjadi simbol kemegahan yang sunyi makna, besar dalam angka, kecil dalam dampak, kuat di forum global, rapuh di dapur-dapur rakyat, sehingga industrialisasi tidak sekadar menjadi proyek elite, tetapi harus terhubung langsung dengan kesejahteraan sosial, keadilan ekonomi, dan pemerataan akses hidup layak.”
Ketidakadilan struktural adalah wajah paling kejam dari pembangunan yang kehilangan nurani, sebuah sistem yang menumpuk kekayaan di puncak dan meninggalkan luka sosial di dasar. Modal publik yang dikelola tanpa keberpihakan hanya akan melahirkan pertumbuhan semu, tinggi di grafik, rendah di perut rakyat.
Dalam konteks hukum dan regulasi, Danantara menjadi ujian baru bagi akuntabilitas negara. Tata kelola, transparansi, dan pengawasan publik menjadi fondasi agar lembaga ini tidak menyimpang dari mandat konstitusional pengelolaan kekayaan negara untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.
Seluruh agenda ini menunjukkan bahwa Danantara bukan sekadar lembaga investasi, melainkan instrumen kebijakan publik yang menentukan arah masa depan ekonomi Indonesia, apakah akan menjadi jalan industrialisasi yang adil dan inklusif, atau sekadar etalase megah yang menjauh dari kebutuhan dasar masyarakat yang masih berjuang di lapisan bawah struktur sosial.
