Aspirasimediarakyat.com — Permintaan seorang kepala sekolah di Kupang agar pemerintah tidak merumahkan guru PPPK di tengah kebijakan pembatasan belanja pegawai membuka kembali perdebatan mendasar tentang keseimbangan antara disiplin fiskal dan keberlangsungan layanan pendidikan, terutama di daerah yang masih menghadapi keterbatasan sumber daya manusia dan ketergantungan tinggi terhadap tenaga pendidik berstatus non-aparatur tetap.
Permintaan tersebut disampaikan Kepala SD Inpres Kaniti, Yuliana Nenabu, kepada Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka saat kunjungan kerja ke Kabupaten Kupang, Nusa Tenggara Timur.
Yuliana menyampaikan kekhawatirannya terhadap rencana Pemerintah Provinsi NTT yang sebelumnya berencana merumahkan sekitar 9.000 pegawai PPPK sebagai konsekuensi pembatasan belanja pegawai.
“Kalau bisa PPPK jangan dirumahkan karena di sini ada 10 orang. Kalau 10 orang dirumahkan, otomatis pendidikan di SD Inpres Kaniti terganggu sekali,” ujar Yuliana.
Pernyataan tersebut mencerminkan realitas di lapangan, di mana keberlangsungan proses belajar mengajar sangat bergantung pada ketersediaan tenaga pendidik, termasuk yang berstatus PPPK.
SD Inpres Kaniti sendiri memiliki 420 murid yang terbagi dalam 16 rombongan belajar, dengan dukungan 25 guru dan 2 tenaga kependidikan.
Dalam struktur tersebut, keberadaan 10 guru PPPK menjadi bagian signifikan yang tidak mudah digantikan dalam waktu singkat tanpa mengganggu kualitas pembelajaran.
Menanggapi hal tersebut, Wakil Presiden Gibran mengakui masih terdapat berbagai persoalan terkait pengelolaan tenaga pendidik, khususnya PPPK dan tenaga honorer.
Ia menyampaikan bahwa pemerintah tengah berupaya mencari solusi agar tidak ada tenaga pendidik yang dirumahkan akibat kebijakan fiskal.
“Untuk guru-guru, saya tahu sekarang masih banyak kekurangan, tapi ini terus kami coba carikan solusinya, terutama untuk PPPK dan honorer,” kata Gibran.
“Pemerintah, menurutnya, telah melakukan koordinasi lintas kementerian, termasuk Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Keuangan, untuk membahas persoalan tersebut bersama pemerintah daerah.”
Langkah ini menunjukkan bahwa persoalan tenaga pendidik tidak dapat diselesaikan secara sektoral, melainkan membutuhkan pendekatan kebijakan yang terintegrasi.
“Intinya adalah jangan sampai ada yang dirumahkan,” ujar Gibran, menegaskan komitmen pemerintah untuk menjaga keberlangsungan tenaga kerja di sektor pendidikan.
Namun di sisi lain, kebijakan pembatasan belanja pegawai hingga maksimal 30 persen dari total APBD merupakan amanat Undang-Undang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah yang disahkan pada 2022.
Ketentuan tersebut dirancang untuk menjaga kesehatan fiskal daerah agar tidak terbebani oleh belanja rutin yang berlebihan.
Masalah muncul karena realitas di banyak daerah menunjukkan bahwa porsi belanja pegawai telah melampaui batas tersebut, sehingga memaksa pemerintah daerah melakukan penyesuaian drastis.
Situasi ini semakin kompleks dengan adanya penurunan dana transfer ke daerah pada tahun 2026, yang berdampak langsung pada total APBD.
Pengurangan dana transfer, yang mencakup Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus, membuat ruang fiskal daerah semakin sempit untuk mempertahankan struktur belanja yang ada.
Gubernur NTT, Melki Laka Lena, menyampaikan bahwa ketentuan pembatasan belanja pegawai tersebut sangat menyulitkan daerah, terutama dalam menjaga keseimbangan antara kebutuhan layanan publik dan kapasitas anggaran.
Ia berharap pemerintah pusat dapat mengkaji kembali kebijakan tersebut agar lebih adaptif terhadap kondisi riil di daerah.
Rencana untuk melakukan konsultasi dengan Kementerian Dalam Negeri menunjukkan adanya upaya mencari jalan tengah antara kepatuhan terhadap regulasi dan kebutuhan pelayanan publik.
Dalam konteks pendidikan, kebijakan fiskal yang terlalu kaku berpotensi berdampak langsung pada kualitas layanan, terutama di wilayah yang masih kekurangan tenaga pendidik.
Kasus SD Inpres Kaniti menjadi ilustrasi konkret bagaimana kebijakan makro dapat berimplikasi langsung pada ruang kelas dan proses belajar siswa.
Kondisi ini menuntut adanya formulasi kebijakan yang tidak hanya mempertimbangkan angka-angka anggaran, tetapi juga dampak sosial yang ditimbulkan.
Pendidikan sebagai sektor strategis membutuhkan pendekatan yang lebih fleksibel, agar tidak menjadi korban dari penyesuaian fiskal yang bersifat teknokratis.
Persoalan ini juga menyoroti pentingnya sinkronisasi antara pemerintah pusat dan daerah dalam merancang kebijakan yang berdampak langsung pada masyarakat.
Ketegangan antara disiplin anggaran dan kebutuhan layanan publik menjadi tantangan yang harus dikelola dengan cermat agar tidak menimbulkan kerugian jangka panjang.
Permintaan sederhana dari seorang kepala sekolah di daerah menjadi suara yang merepresentasikan kegelisahan banyak pihak, bahwa keberlanjutan pendidikan tidak boleh dikorbankan oleh keterbatasan fiskal semata, melainkan harus dijaga melalui kebijakan yang adil, adaptif, dan berpihak pada kepentingan generasi masa depan yang bergantung pada kualitas layanan pendidikan hari ini.
