Aspirasimediarakyat.com, Malang — Pernyataan Ketua DPRD Kota Malang Amithya Ratnanggani Sirraduhita yang secara terbuka menyatakan penolakan terhadap Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di tengah aksi demonstrasi mahasiswa memunculkan gelombang diskusi baru mengenai arah kebijakan publik, ruang kritik dalam demokrasi, serta efektivitas program strategis nasional yang selama beberapa bulan terakhir menjadi salah satu agenda utama pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Sorotan publik mengarah ke Kota Malang setelah ratusan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Resah Brawijaya (Amarah Brawijaya) menggelar aksi bertajuk “Indonesia Gawat Darurat” pada Senin, 15 Juni 2026. Aksi tersebut berlangsung setelah peserta melakukan long march dari kawasan Universitas Brawijaya menuju Balai Kota dan Gedung DPRD Kota Malang.
Dalam aksi itu, mahasiswa menyampaikan berbagai kritik terhadap sejumlah kebijakan pemerintah pusat. Salah satu isu yang paling banyak mendapat perhatian adalah pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis yang selama ini diklaim sebagai instrumen peningkatan kualitas sumber daya manusia Indonesia.
Di tengah berlangsungnya demonstrasi, Ketua DPRD Kota Malang Amithya Ratnanggani Sirraduhita hadir bersama sejumlah anggota DPRD dari berbagai fraksi untuk berdialog langsung dengan massa aksi. Kehadiran pimpinan legislatif tersebut membuat suasana dialog berlangsung lebih terbuka dibandingkan pola komunikasi formal yang selama ini sering terjadi.
Dalam kesempatan tersebut, Amithya menyampaikan permohonan maaf atas keresahan yang dirasakan mahasiswa terkait sejumlah program pemerintah. Pernyataannya kemudian menjadi perhatian publik setelah secara tegas menyatakan sikap penolakan terhadap MBG.
“Kami mohon maaf atas keresahan mahasiswa sekalian, atas beberapa program dari pemerintah yang kurang sempurna. Kami bersama para mahasiswa, kami sampaikan kami menolak MBG,” ujar Amithya di hadapan peserta aksi.
Pernyataan itu segera menyebar luas dan memicu perdebatan. Sebagian pihak menilai sikap tersebut merupakan bentuk keberanian politik dalam menyampaikan aspirasi yang berkembang di masyarakat, sementara pihak lain mempertanyakan posisi seorang pimpinan DPRD yang secara terbuka menyatakan penolakan terhadap program nasional pemerintah pusat.
“Di tengah meningkatnya polarisasi pandangan publik, perdebatan mengenai MBG semakin menyerupai cermin besar yang memantulkan dua wajah demokrasi sekaligus, yakni kebutuhan negara untuk menjalankan program strategis secara konsisten dan hak masyarakat untuk mempertanyakan efektivitas kebijakan yang menggunakan anggaran publik dalam jumlah sangat besar demi kepentingan generasi masa depan.”
Program MBG sendiri sejak awal dirancang sebagai salah satu kebijakan unggulan pemerintah untuk memperbaiki kualitas gizi anak, menekan angka stunting, serta memperkuat fondasi pembangunan sumber daya manusia Indonesia dalam jangka panjang.
Namun dalam perjalanannya, program tersebut tidak luput dari kritik. Sejumlah kalangan akademisi, aktivis, organisasi masyarakat sipil, hingga kelompok mahasiswa menilai tata kelola, efektivitas distribusi, mekanisme pengawasan, serta penggunaan anggaran negara perlu mendapatkan evaluasi yang lebih mendalam.
Perdebatan mengenai MBG tidak hanya terjadi di jalanan atau ruang publik. Persoalan tersebut juga telah memasuki arena hukum melalui berbagai pengujian kebijakan yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi dan menjadi bagian dari diskusi yang lebih luas mengenai prioritas belanja negara.
Di tengah situasi tersebut, sosok Amithya Ratnanggani Sirraduhita ikut menjadi perhatian publik. Perempuan yang kini menjabat sebagai Ketua DPRD Kota Malang itu memiliki latar belakang pendidikan Sastra Inggris dari Universitas Negeri Malang dan pernah mengawali karier sebagai guru sekolah dasar sebelum terjun ke dunia politik.
Pengalaman sebagai tenaga pendidik dinilai memberi perspektif tersendiri dalam melihat berbagai persoalan sosial, termasuk isu pendidikan, kesejahteraan anak, dan kualitas layanan publik yang menjadi bagian dari diskursus seputar MBG.
Perjalanan politik Amithya dimulai saat menjadi tenaga ahli anggota DPR RI pada 2012. Pengalaman tersebut membawanya mengenal proses legislasi, penganggaran, dan dinamika kebijakan nasional sebelum akhirnya aktif sebagai politisi dan menduduki berbagai posisi strategis di DPRD Kota Malang.
Ia juga tumbuh dalam keluarga yang memiliki pengalaman panjang di dunia politik. Lingkungan tersebut membentuk pemahamannya mengenai pentingnya tanggung jawab publik, integritas, serta hubungan antara kebijakan dan kebutuhan masyarakat.
Sebelum dipercaya menjadi Ketua DPRD Kota Malang, Amithya pernah memimpin Komisi D DPRD Kota Malang selama sekitar dua setengah tahun. Pengalaman tersebut memberinya bekal dalam mengelola berbagai persoalan yang berkaitan dengan pelayanan publik, pendidikan, dan kesejahteraan masyarakat.
Dalam sejumlah kesempatan, Amithya menegaskan bahwa hubungan antara legislatif dan eksekutif harus dibangun secara harmonis demi memastikan pembangunan daerah berjalan efektif. Ia juga menaruh perhatian pada kelompok masyarakat yang selama ini dinilai masih berada di pinggir arus pembangunan.
Di sisi lain, pemerintah pusat tetap menegaskan bahwa Program Makan Bergizi Gratis merupakan investasi jangka panjang yang dirancang untuk meningkatkan kualitas generasi muda Indonesia. Karena itu, berbagai kritik yang muncul menjadi bagian penting dari proses evaluasi agar pelaksanaan program dapat semakin tepat sasaran dan akuntabel.
Peristiwa di Kota Malang memperlihatkan bahwa demokrasi bukan sekadar ruang untuk menyampaikan dukungan, melainkan juga arena untuk menguji gagasan, memperdebatkan kebijakan, dan memastikan setiap rupiah uang negara benar-benar menghasilkan manfaat yang dapat dirasakan masyarakat; sebab program sebesar apa pun tidak cukup hanya berdiri di atas niat baik dan ambisi pembangunan, tetapi juga membutuhkan kepercayaan publik yang dibangun melalui transparansi, dialog terbuka, evaluasi yang jujur, serta kesediaan semua pihak untuk menempatkan kepentingan rakyat sebagai kompas utama dalam setiap keputusan yang diambil.
Editor: Kalturo
