Aspirasimediarakyat.com — Optimisme Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengenai peluang penerimaan pajak 2026 melampaui target APBN Rp2.357,7 triliun hadir di tengah sorotan tajam atas rendahnya basis penerimaan tahun sebelumnya, lonjakan kebutuhan belanja negara, serta peringatan lembaga pemeringkat internasional mengenai ketahanan fiskal Indonesia, membentuk irisan kompleks antara harapan pemulihan ekonomi, disiplin anggaran, dan tuntutan akuntabilitas kebijakan publik yang semakin keras dari ruang sosial.
Pemerintah menetapkan target penerimaan pajak 2026 sebesar Rp2.357,7 triliun atau tumbuh 7,69 persen dibanding target APBN 2025 sebesar Rp2.189,3 triliun. Target tersebut dipatok meski realisasi penerimaan pajak 2025 hanya mencapai Rp1.917,6 triliun, meninggalkan shortfall Rp271,7 triliun yang mempersempit ruang fiskal sejak awal tahun anggaran.
Kondisi tersebut membuat basis pertumbuhan penerimaan pajak 2026 menjadi jauh lebih berat. Dari realisasi 2025, pemerintah dituntut mengejar pertumbuhan sekitar 22,9 persen secara tahunan atau tambahan setoran sekitar Rp440,1 triliun untuk mencapai target APBN, sebuah lompatan yang secara historis jarang terjadi tanpa faktor luar biasa.
Namun Purbaya tetap menyampaikan keyakinan. Dalam rapat bersama Komisi XI DPR RI pada Rabu (4/2/2026), ia melaporkan realisasi penerimaan pajak Januari 2026 mencapai Rp116,2 triliun, tumbuh 30,8 persen dibandingkan Januari 2025 yang sebesar Rp88,9 triliun.
Menurut Purbaya, lonjakan tersebut menjadi sinyal awal pembalikan arah ekonomi. Ia menjelaskan bahwa pertumbuhan itu ditopang oleh penerimaan bruto yang meningkat 7 persen secara tahunan serta penurunan restitusi pajak hingga minus 23 persen, sehingga seluruh jenis pajak mencatat pertumbuhan positif secara neto.
Dengan asumsi kondisi ekonomi dan administrasi perpajakan relatif stabil, Purbaya bahkan memproyeksikan penerimaan pajak 2026 berpotensi mencapai Rp2.492 triliun, melampaui target APBN. Ia menegaskan perhitungan tersebut bersifat simulasi, namun cukup untuk menunjukkan adanya peluang fiskal yang membaik.
Di balik optimisme itu, pemerintah juga melakukan pengetatan pada sisi pengeluaran pajak. Restitusi pajak yang pada 2025 melonjak hingga Rp361 triliun, atau hampir Rp100 triliun lebih tinggi dari tahun sebelumnya, dinilai perlu dikendalikan agar tidak terus menggerus penerimaan neto negara.
Purbaya memperkirakan, dengan pola pertumbuhan yang sama, nilai restitusi 2026 dapat ditekan ke kisaran Rp270 triliun. Penurunan ini, menurutnya, akan memberi ruang tambahan bagi pendapatan pajak neto dan membantu menjaga keseimbangan fiskal tanpa menaikkan tarif pajak.
Langkah pembenahan juga diarahkan pada reformasi kelembagaan. Pemerintah melanjutkan penguatan sistem inti administrasi perpajakan Coretax dan melakukan rotasi besar-besaran pejabat, termasuk 40 pejabat eselon II di Direktorat Jenderal Pajak setelah sebelumnya merombak 31 pejabat di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
Purbaya mengakui keterbatasan instrumen sanksi terhadap aparatur sipil negara membuat rotasi jabatan menjadi opsi paling realistis. Ia menyebut langkah tersebut diambil untuk mencegah risiko gugatan hukum sekaligus mendorong perbaikan kinerja organisasi secara bertahap.
“Di tengah narasi optimisme fiskal, sejumlah analis mengingatkan agar data Januari tidak dibaca secara terpisah dari konteks teknis tahun sebelumnya. Center of Indonesia Taxation Analysis menilai kinerja penerimaan pajak 2026 baru dapat dinilai secara lebih objektif pada Maret atau April.”
Kepala Riset CITA Fajry Akbar menjelaskan bahwa lonjakan 30,8 persen pada Januari 2026 terutama disebabkan oleh rendahnya realisasi Januari 2025 akibat gangguan awal implementasi Coretax, yang bahkan berlanjut hingga Februari tahun lalu.
Fajry menambahkan bahwa secara nominal, realisasi Januari 2026 masih berada di bawah capaian Januari 2024 dan 2023. Kondisi ini, menurutnya, menjadi sinyal peringatan bahwa risiko defisit fiskal di atas 3 persen terhadap PDB masih terbuka apabila penerimaan tidak menguat secara konsisten.
Di titik ini, persoalan fiskal Indonesia menyerupai rumah besar dengan fondasi penerimaan yang sempit tetapi atap belanja yang terus diperluas, di mana setiap tambahan program sosial, mulai dari Makan Bergizi Gratis hingga perumahan rakyat, menambah beban struktural yang tidak selalu diimbangi reformasi pajak yang cukup dalam.
Ketika kebijakan fiskal hanya mengandalkan optimisme angka jangka pendek tanpa keberanian memperluas basis pajak secara adil, maka ketimpangan beban akan terus menghantui dan rakyat kecil kembali menjadi penyangga sunyi dari risiko kebijakan yang timpang. Ketidakadilan fiskal yang dibiarkan berlarut bukan sekadar persoalan angka, melainkan pengingkaran terhadap prinsip negara yang seharusnya melindungi kepentingan publik.
Tekanan eksternal pun tidak bisa diabaikan. Lembaga pemeringkat internasional menyoroti pelebaran defisit APBN 2025 hingga 2,92 persen PDB, melampaui batas yang ditetapkan undang-undang, serta risiko pembiayaan program pemerintah yang dinilai mengandalkan realokasi anggaran tanpa perluasan penerimaan yang memadai.
Meski demikian, peringkat kredit Indonesia tetap dipertahankan pada level investment grade dengan pertimbangan ketahanan ekonomi domestik dan proyeksi pertumbuhan sekitar 5 persen, disertai defisit fiskal yang masih dijaga di bawah 3 persen PDB dalam jangka menengah.
Peringatan serupa juga datang dari lembaga pemeringkat lain yang menekankan bahwa pelemahan fiskal berkelanjutan, peningkatan rasio utang terhadap PDB, atau lonjakan beban bunga di atas ambang aman dapat menjadi faktor penekan peringkat kredit apabila tidak diimbangi perbaikan struktural.
Keseluruhan dinamika ini menempatkan kebijakan pajak Indonesia pada persimpangan krusial antara optimisme dan kehati-hatian, di mana keberhasilan mengejar target penerimaan tidak hanya ditentukan oleh pertumbuhan ekonomi, tetapi juga oleh konsistensi reformasi administrasi, kepastian hukum, serta keberanian negara memastikan bahwa beban fiskal dibagi secara adil demi melindungi kepentingan rakyat luas.
