Oleh: Kalturo, SH., Pemimpin Umum dan Pemimpin Redaksi Aspirasimediarakyat.com
Aspirasimediarakyat.com — Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU/XXIII/2025 kembali mengguncang tata kelola kelembagaan di Indonesia, terutama terkait praktik penugasan anggota Polri di luar struktur internal kepolisian. Fakta bahwa MK merasa perlu mengintervensi persoalan ini menunjukkan adanya persoalan mendasar yang selama ini diabaikan dalam relasi institusional antara Polri dan kementerian/lembaga.
Pernyataan resmi Polri melalui Karo Penmas Divisi Humas, Brigjen Pol Trunoyudo Wisnu Andiko, yang memastikan pembentukan Kelompok Kerja (Pokja) sebagai langkah cepat menindaklanjuti putusan MK, menjadi titik awal penting. Redaksi memandang respons ini sebagai sinyal kesiapan Polri untuk melakukan evaluasi menyeluruh, meski publik tetap menaruh curiga terhadap efektivitas perubahan kebijakan semacam ini.
Namun, isu fundamental sebenarnya tidak berhenti pada pembentukan Pokja. Penempatan anggota Polri di luar struktur kepolisian sudah bertahun-tahun berlangsung tanpa kerangka regulasi yang benar-benar jelas dan konsisten. Praktik tersebut sering dianggap sebagai hal wajar, padahal mengandung potensi benturan kepentingan yang dapat menggerus prinsip check and balance dalam sistem hukum Indonesia.
Selain itu, penugasan semacam ini sering kali menimbulkan pertanyaan mengenai transparansi, akuntabilitas, dan mekanisme pengawasan. Redaksi menilai bahwa kritik masyarakat yang menyebut praktik ini sebagai bentuk “penyimpangan struktural” tidak bisa dianggap sebagai keluhan semata, melainkan refleksi dari kegelisahan publik terhadap lemahnya disiplin institusional.
Lebih jauh, tanggung jawab tidak hanya berada pada Polri. Kementerian dan lembaga yang secara rutin meminta personel Polri turut memikul tanggung jawab atas ambiguitas tata kelola ini. Dalam beberapa kasus, permintaan tersebut dilakukan tanpa kalkulasi yang matang terhadap implikasi hukum dan administratif dari penempatan anggota kepolisian dalam struktur instansi lain.
Ketika Polri menegaskan bahwa setiap penugasan dilakukan melalui mekanisme mutasi dan pengalihan jabatan yang sah, publik tetap berhak mengetahui detail kerangka hukumnya secara terbuka. Peraturan internal Polri dan payung hukum administratif yang mengatur mekanisme penugasan perlu dibeberkan secara gamblang agar tidak menjadi celah bagi praktik rangkap jabatan terselubung.
“Dari perspektif kebijakan publik, putusan MK memberi ruang untuk melakukan rekonstruksi sistem penugasan. Redaksi memandang momentum ini sebagai kesempatan emas bagi Polri dan pemerintah untuk membangun standar baru yang lebih transparan, termasuk memperjelas batasan kewenangan anggota Polri yang ditempatkan di lembaga non-penegakkan hukum.”
Secara sosiologis, penugasan luar struktur sering kali dimaknai sebagai bentuk “perbantuan” demi kepentingan negara, namun aspek ini tidak boleh menjadi alasan untuk mengikis prinsip independensi institusi. Indonesia sebagai negara hukum menuntut adanya kejelasan garis kewenangan agar tidak berkembang politik birokrasi yang berlapis dan sulit diawasi.
Di tengah dinamika itu, kritik masyarakat sipil tidak boleh diremehkan. Kekhawatiran tentang potensi duplikasi hak, rangkap jabatan, dan tumpang tindih kewenangan adalah peringatan penting bahwa tata kelola kelembagaan kita masih rentan. Kritik ini bukan serangan terhadap Polri, melainkan bentuk partisipasi publik menjaga integritas institusi negara.
Redaksi melihat bahwa pernyataan tegas Polri mengenai larangan rangkap jabatan dan larangan duplikasi hak—yang disampaikan Brigjen Trunoyudo—perlu dikawal secara ketat. Pernyataan publik hanya menjadi retorika jika tidak dibarengi mekanisme pengawasan yang dapat diuji oleh publik secara independen.
Kejelasan status administratif personel yang ditugaskan—apakah mereka masih memiliki kewenangan struktural atau tidak—juga menjadi aspek penting yang harus diselesaikan. Dalam beberapa kasus masa lalu, celah seperti ini telah menimbulkan konflik kewenangan dan kerancuan dalam penegakan hukum.
Polri menegaskan bahwa semua penugasan dilakukan melalui prosedur mutasi internal, dan anggota yang ditempatkan di kementerian/lembaga hanya menerima hak administratif dari instansi tempat bertugas. Ini langkah baik, namun tetap membutuhkan pengaturan teknis yang terdokumentasi dengan baik dan dapat diaudit oleh publik.
Solusi yang realistis adalah memperkuat dasar hukum penugasan dengan peraturan pemerintah atau revisi undang-undang yang lebih jelas. Putusan MK dapat menjadi pijakan awal bagi pembaruan kebijakan ini, tetapi tidak cukup jika tidak ditindaklanjuti dengan regulasi turunan yang memiliki kekuatan mengikat.
Selain memperjelas mekanisme penugasan, pemerintah juga perlu membuka sistem pemantauan publik berbasis data. Daftar lengkap anggota Polri yang bertugas di luar struktur, instansi penempatan, durasi, dan jenis jabatan harus dapat diakses sebagai wujud transparansi.
Lebih jauh, reformasi internal Polri terkait pembinaan karier juga harus memastikan bahwa penugasan luar struktur bukan jalan pintas bagi perwira tertentu untuk memperoleh pengaruh atau jaringan politik. Penugasan harus kembali pada prinsip meritokrasi, kebutuhan negara, dan kepentingan publik.
Pada titik ini, Redaksi melihat pentingnya kemitraan kelembagaan yang sehat, bukan hubungan subordinatif yang kabur batasnya. Polri harus menjaga independensinya, sementara kementerian/lembaga harus memahami bahwa penggunaan personel Polri bukan solusi instan atas persoalan tata kelola mereka sendiri.
Editorial ini menegaskan bahwa putusan MK bukan sekadar koreksi teknis, melainkan momentum besar untuk menata ulang praktik kelembagaan yang telah berlangsung lama. Reformasi tidak boleh berhenti pada pembentukan Pokja atau penarikan satu dua pejabat, tetapi harus mencakup perbaikan struktural yang menyeluruh.
Dengan demikian, arah perubahan kini berada di tangan Polri dan pemerintah: apakah mereka akan mengubah praktik lama yang penuh potensi masalah, atau hanya melakukan penyesuaian kosmetik? Publik berhak mendapatkan jawaban yang transparan, konsisten, dan berdasarkan prinsip negara hukum.
Pada akhirnya, redaksi mengajak pembaca untuk melihat persoalan ini bukan hanya sebagai isu internal Polri, tetapi sebagai bagian dari tantangan besar membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, akuntabel, dan berorientasi pada kepentingan rakyat. Reformasi kelembagaan hanya akan bermakna jika dilakukan dengan komitmen penuh, pengawasan publik, dan keberanian menghadapi kenyataan.
