Aspirasimediarakyat.com — Dalam arus panjang sejarah perpajakan yang kerap terjal dan berliku, selalu ada titik ketika negara dipaksa menatap cermin paling buram dari dirinya sendiri: saat kekuasaan yang seharusnya mengutip pajak demi rakyat malah berpotensi menyembunyikan angka, memutar kewajiban, dan menyisakan tanya tentang moral aparatur fiskal. Di ruang-ruang sunyi kantor pemeriksa, di balik berkas yang tampak biasa, negeri ini kembali diuji—apakah hukum benar-benar menjadi pilar, atau sekadar tirai yang menutupi genangan kelam kepentingan.Pemeriksaan terhadap mantan Direktur Jenderal Pajak Suryo Utomo oleh Kejaksaan Agung menjadi buah bibir publik setelah dugaan tindak pidana terkait manipulasi kewajiban pembayaran perusahaan atau wajib pajak pada periode 2016–2020 mulai diungkap.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memastikan pemerintah tidak akan melakukan intervensi apa pun dalam proses hukum yang sedang berjalan. Ia menegaskan, penyidikan akan menentukan secara objektif apakah telah terjadi penyalahgunaan kewenangan, termasuk pada masa pemberlakuan tax amnesty.
“Kita lihat, kita biarkan proses hukum berjalan,” ujar Purbaya kepada wartawan di Kantor Kemenko Perekonomian, Rabu, 26 November 2025.
Menurut Purbaya, bila benar terdapat pelanggaran yang berkaitan dengan tax amnesty, seharusnya terdapat klausul yang mengatur ketidaksesuaian pelaporan aset. Namun, ia menyerahkan seluruh proses pembuktian kepada penyidik.
Meski demikian, Kejaksaan Agung telah memberikan penegasan bahwa perkara yang disidik tidak ada hubungannya dengan tax amnesty. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung, Anang Supriatna, menekankan bahwa perkara ini murni berkaitan dengan dugaan pengurangan kewajiban pembayaran perpajakan oleh oknum pegawai pajak.
Anang menyebut bahwa Suryo Utomo menjadi salah satu pihak yang diperiksa dalam rangka menguatkan pembuktian penyidikan. Pemeriksaan ini dilakukan untuk memastikan apakah terdapat rekayasa dalam kewajiban perusahaan atau wajib pajak selama empat tahun tersebut.
“Kami memeriksa beliau terkait dugaan tindak pidana memanipulasi atau memperkecil kewajiban pembayaran perusahaan atau wajib pajak tahun 2016–2020,” ujar Anang Supriatna.
Selain Suryo, penyidik Jampidsus juga memeriksa Kepala KPP Madya Semarang, Bernadette Ning Djah Prananingrum. Penyidik menilai keterangannya penting untuk melengkapi pemberkasan secara menyeluruh.
Bernadette tercatat sebagai satu dari lima orang yang telah diajukan untuk pencegahan ke luar negeri. Pencegahan berlaku sejak 14 November 2025 hingga 14 Mei 2026 untuk memastikan proses penyidikan berjalan tanpa hambatan.
Empat nama lain yang masuk daftar pencegahan tersebut adalah mantan Dirjen Pajak Ken Dwijugiasteadi, Direktur Utama PT Djarum Victor Hartono, Pemeriksa Pajak Muda DJP Jakarta Selatan I Karl Layman, serta konsultan pajak Heru Budijanto Prabowo.
Rakyat kecil membayar pajak hingga rupiah terakhir, sementara para maling berdasi—jika kelak terbukti bersalah—bermain di lorong-lorong fiskus seperti bayangan gelap yang merayap tanpa suara, menyusutkan penerimaan negara dan menampar wajah keadilan yang seharusnya tegak. Kontras ini mempertegas bahwa integritas fiskal bukan sekadar jargon, melainkan benteng hidup negara.
Di tengah eskalasi penyidikan, sejumlah pengamat menyoroti pentingnya pembenahan sistem pengawasan internal di Direktorat Jenderal Pajak. Mereka menilai kasus ini sebagai momentum untuk menata ulang praktik pengawasan yang selama ini dianggap tidak cukup ketat.
Ekonom sekaligus pengamat kebijakan fiskal, Farid Ramadhana, menyatakan bahwa dugaan manipulasi kewajiban pajak mengindikasikan adanya celah besar dalam pengawasan. Ia menilai pemerintah harus memperkuat integritas aparatur pajak melalui reformasi struktural dan mekanisme audit yang lebih independen.
“Jika benar ada manipulasi dalam kewajiban pajak, ini bukan hanya soal nominal kerugian negara, tetapi soal rusaknya kepercayaan publik. Dampaknya bisa jauh lebih besar,” ujar Farid.
Ia juga menekankan bahwa kasus ini seharusnya menjadi peringatan bagi pemerintah untuk memperluas penggunaan sistem digital yang mampu meminimalkan interaksi langsung antara aparat pajak dan wajib pajak, sehingga ruang penyimpangan dapat ditekan.
Sementara itu, Kejaksaan Agung memastikan proses penyidikan akan berjalan transparan. Penyidik Jampidsus menyampaikan bahwa setiap saksi diperiksa dengan standar pembuktian yang sama, tanpa memandang jabatan maupun posisi sebelumnya.
Dalam suasana yang penuh sorotan publik, Pemerintah diminta untuk memastikan bahwa penyidikan tidak berakhir menjadi seremonial. Transparansi menjadi tuntutan agar kasus yang diduga merugikan negara ini dapat menjadi pembelajaran sekaligus titik balik.
Keadilan fiskal tidak boleh berhenti di meja pemeriksaan: negara tidak boleh terus membiarkan celah tempat para garong berkedok regulasi menyusup dan menggerogoti kas negara. Jika pintu pengawasan dibiarkan longgar, bangsa ini ibarat rumah besar yang atapnya bocor: tampak kokoh dari luar, tetapi rapuh di dalam. Momentum ini harus dijadikan alarm keras bagi pemerintah untuk menata ulang tata kelola pajak demi kepentingan rakyat.
Publik, menunggu bagaimana proses hukum dan pembenahan institusional berjalan seiring. Transparansi, konsistensi, dan komitmen politik menjadi penentu apakah kasus ini akan menjadi peristiwa biasa, atau titik balik sejarah yang mengoreksi arah integritas perpajakan Indonesia.
