aspirasimediarakyat.com – Keputusan pemerintah untuk menurunkan biaya Makanan Bergizi Gratis (MBG) dari Rp15.000 menjadi Rp10.000 per porsi mendapat perhatian serius dari berbagai pihak. Pengurangan anggaran ini diperkirakan berisiko memperlebar kesenjangan gizi di sekolah-sekolah, terutama di daerah-daerah dengan biaya hidup yang lebih tinggi.
Bhima Yudhistira, Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (Celios), mengungkapkan kekhawatirannya terkait penurunan biaya per porsi MBG yang dinilai terlalu kecil. “Harga kebutuhan pokok di luar Jawa cenderung lebih tinggi dibandingkan dengan di Jawa. Ditambah lagi, biaya logistik dan distribusi yang lebih mahal membuat pengelolaan anggaran menjadi lebih sulit,” ungkap Bhima kepada awak media, Sabtu (30/11/2024).
Bhima menyarankan agar biaya per porsi MBG ditingkatkan menjadi Rp15.000 hingga Rp20.000, terutama bagi daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) pada tahap awal. Menurut data Celios, terdapat 44.282 sekolah dasar (SD) di daerah 3T yang membutuhkan perhatian khusus.
Tantangan Penyediaan Makanan Bergizi
Media Wahyudi Askar, Direktur Kebijakan Publik Celios, menambahkan bahwa dengan anggaran Rp10.000 sulit memastikan makanan yang disediakan memenuhi standar gizi. “Harga pangan yang tinggi semakin memperburuk situasi terhadap program MBG,” jelasnya. Ia menekankan pentingnya menyediakan makanan seimbang yang mengandung karbohidrat, protein, sayuran, dan buah-buahan.
Simulasi yang dilakukan Tirto di salah satu warung tegal (warteg) di Bekasi menunjukkan bahwa dengan harga Rp10.000, pilihan lauk sangat terbatas. “Rp10.000 hanya cukup untuk nasi dan satu lauk sederhana, seperti telur dadar atau sayur lodeh,” kata pemilik warteg.
Penelitian oleh Institute for Demographic and Affluence Studies (IDEAS) menunjukkan bahwa biaya rata-rata untuk memenuhi kebutuhan gizi seimbang berkisar antara Rp20.000 hingga Rp30.000. Muhammad Anwar, peneliti IDEAS, menjelaskan bahwa biaya tersebut mencakup nasi, lauk utama seperti ayam, ikan, atau daging, sayuran, dan buah-buahan. “Angka-angka ini juga merupakan estimasi untuk daerah yang memiliki aksesibilitas baik terhadap pasokan pangan,” kata Anwar kepada Tirto.
Solusi dan Rekomendasi
Pemerintah perlu mengambil langkah-langkah strategis untuk memastikan program MBG berjalan efektif meskipun anggaran terbatas. Bhima menyarankan beberapa langkah, termasuk mengevaluasi ulang prioritas anggaran, menjalin kolaborasi dengan sektor swasta, memberdayakan masyarakat melalui dapur umum, dan meningkatkan efektivitas pengawasan program.
- Evaluasi Ulang Prioritas Anggaran: Pemerintah perlu mempertimbangkan kembali alokasi anggaran dengan fokus kepada kelompok yang paling membutuhkan, seperti anak-anak dari keluarga miskin atau wilayah dengan angka stunting tinggi. Dengan demikian, alokasi dana yang terbatas dapat lebih optimal memberikan dampak.
- Kolaborasi dengan Sektor Swasta: Menjalin kerja sama dengan pengusaha makanan dan produsen bahan pokok untuk menyediakan bahan makanan berkualitas dengan harga terjangkau atau bahkan subsidi. Produsen lokal dapat diajak bekerja sama untuk memastikan bahan makanan diproduksi efisien dan didistribusikan langsung ke dapur-dapur umum tanpa perantara yang menaikkan harga.
- Pemberdayaan Masyarakat melalui Dapur Umum: Mengintegrasikan program ini dengan pemberdayaan masyarakat melalui dapur-dapur umum yang dikelola oleh komunitas lokal, di mana makanan dimasak secara kolektif dengan bahan-bahan yang disuplai langsung oleh pemerintah atau donor. Pendekatan ini bisa menekan biaya operasional sekaligus menciptakan rasa memiliki di antara masyarakat terhadap program tersebut.
- Peningkatan Pengawasan: Penting bagi pemerintah untuk memperhatikan efektivitas pengawasan program. Dengan anggaran yang terbatas, setiap rupiah yang dialokasikan harus benar-benar tepat sasaran dan bebas dari kebocoran. Transparansi dalam pengelolaan anggaran, misalnya melalui pelaporan berbasis digital yang bisa diakses publik, dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat sekaligus memastikan akuntabilitas.
“Program makan bergizi gratis bukan sekadar soal angka dalam APBN, tetapi soal komitmen negara dalam melindungi kualitas hidup warganya. Penurunan anggaran harus dilakukan dengan sangat hati-hati agar tidak mengorbankan kelompok yang paling membutuhkan bantuan,” pungkas Bhima.
