Aspirasimediarakyat.com – Kasus dugaan keterlibatan pejabat negara dalam pusaran judi online terus menjadi perhatian publik. Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam), Mahfud MD, mendorong Kejaksaan Agung (Kejagung) untuk bersikap tegas dalam menangani perkara besar, termasuk yang menyebut nama mantan Menteri Komunikasi dan Informatika, Budi Arie Setiadi.
Mahfud menegaskan pentingnya pengawalan ketat dalam pengusutan kasus ini, mengingat skandal judi online diduga melibatkan tokoh berpengaruh dengan jaringan yang kuat. Ia berharap TNI turut serta dalam mengawal jalannya penyelidikan, memastikan bahwa proses hukum berjalan tanpa intervensi pihak tertentu.
“Mungkin itu nanti yang akan diselesaikan oleh Kejaksaan dengan dikawal oleh TNI. Mudah-mudahan ini salah satu yang dikawal oleh TNI,” ujar Mahfud dalam pernyataan yang disampaikan melalui kanal YouTube pribadinya, Rabu (21/5/2025).
Nama Budi Arie Setiadi muncul dalam dakwaan terkait kasus suap dalam perlindungan situs judi online, yang semestinya diblokir oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika. Dalam dakwaan, disebutkan bahwa Budi Arie diduga menerima jatah 50 persen dari uang suap, sebagai imbalan agar operasional situs judi online tetap berjalan tanpa hambatan.
Meski telah membantah tuduhan tersebut dalam berbagai kesempatan, Mahfud menyatakan bahwa informasi ini sebenarnya telah lama beredar di kalangan aparat penegak hukum. Ia menyebut bahwa sejumlah bukti dan data terkait aliran dana bahkan sudah menjadi rumor yang diperbincangkan di lingkungan internal Polri.
“Bahkan kalau bocoran dari Polri itu, sudah tempat menerimanya di mana, jumlahnya berapa, videonya ada. Ketemunya tanggal sekian, jumlahnya sekian. Ini sudah beredar juga,” ungkap Mahfud.
Lebih jauh, Mahfud menilai bahwa Kejaksaan dan TNI memiliki peran penting dalam mengusut kasus ini, terutama karena skandal judi online disebut melibatkan tokoh yang diduga memiliki ‘bekingan’ kuat. Ia mengaitkan pentingnya penyelidikan ini dengan asas oportunitas, yaitu prinsip hukum yang memungkinkan aparat penegak hukum menentukan skala prioritas dalam pengusutan kasus demi kepentingan publik.
“Yang seperti ini, menyangkut orang besar yang diduga punya bekingan kuat. Ini yang diambil, dikawal oleh TNI,” tambahnya.
Mahfud juga menilai bahwa seharusnya penyidik memanggil kembali semua pihak terkait, termasuk Budi Arie Setiadi, mengingat dakwaan jaksa telah secara eksplisit memuat dugaan keterlibatan dirinya dalam aliran dana suap.
“Mestinya satu paket. Dia justru tersangka dulu, yang lain ikutan. Mestinya ini dulu dong,” ujar Mahfud dalam kritiknya terhadap proses hukum yang berjalan.
Ia menekankan bahwa kasus ini bukan sekadar rumor atau opini publik, tetapi sudah masuk dalam dakwaan resmi, sehingga harus ditindaklanjuti dengan penyelidikan yang lebih serius.
“Ini bukan fitnah. Sudah muncul di dakwaan jaksa sebagai pengakuan orang yang melakukan. Maka ini harus ditindaklanjuti supaya pejabat lebih hati-hati,” tandasnya.
Dalam surat dakwaan yang beredar, disebutkan bahwa Budi Arie tidak hanya diduga menerima jatah uang suap, tetapi juga diduga mempekerjakan seseorang yang tidak memenuhi syarat untuk mengumpulkan data terkait situs judi online.
Menanggapi tuduhan tersebut, Budi Arie Setiadi dengan tegas membantah isi dakwaan, menyatakan bahwa informasi tersebut merupakan narasi jahat yang menyerang integritas dan martabatnya.
“Itu sama sekali tidak benar. Itu adalah narasi jahat yang menyerang harkat dan martabat saya pribadi,” ujar Budi Arie dalam keterangannya, Senin (19/5/2025).
Ia juga meminta publik agar tetap berpikir jernih dan tidak terjebak dalam narasi yang ia sebut sebagai fitnah. Menurutnya, alokasi 50 persen uang dari perlindungan situs judi online bukan merupakan inisiatif atau permintaannya, melainkan kesepakatan yang terjadi antara para tersangka tanpa sepengetahuannya.
“Jadi itu omong-omong mereka saja bahwa Pak Menteri nanti dikasih jatah 50 persen. Saya tidak tahu ada kesepakatan itu. Mereka juga tidak pernah memberi tahu saya, apalagi aliran dana. Faktanya, itu tidak ada,” ujarnya.
Kasus ini menambah daftar panjang skandal yang mencerminkan tantangan besar dalam penegakan hukum dan pengawasan terhadap praktik perjudian online di Indonesia. Banyak pihak kini menunggu keberanian Kejaksaan Agung dalam mengungkap fakta-fakta yang lebih luas, serta memastikan bahwa penegakan hukum berjalan secara transparan tanpa kompromi politik.
Dengan sorotan tajam terhadap keterlibatan pejabat dan aliran dana yang mencurigakan, publik berharap bahwa kasus ini tidak hanya berhenti sebagai perbincangan, tetapi menjadi momentum penegakan hukum yang lebih bersih dan berintegritas.
