Aspirasimediarakyat.com, Rambutan — Pertemuan antara pemerintah pusat dan daerah dalam Apresiasi Pemerintah Daerah Berprestasi Tahun 2026 di Wyndham OPI Hotel Banyuasin menjelma menjadi ruang strategis yang tidak hanya menampilkan capaian kinerja administratif, tetapi juga membongkar lapisan persoalan mendasar tentang bagaimana daerah bertahan di antara tekanan fiskal, tuntutan pembangunan yang kian kompleks, serta kebutuhan mendesak akan kepastian regulasi yang selaras dengan dinamika ekonomi nasional yang terus bergerak.
Kegiatan yang digelar pada Sabtu (25/4) itu dihadiri Bupati Banyuasin, Dr. H. Askolani, S.H., M.H., sebagai representasi konkret komitmen pemerintah daerah dalam memperkuat relasi kerja dengan pemerintah pusat, bukan sekadar simbol kehadiran, tetapi bagian dari upaya menjaga kesinambungan arah pembangunan.
Forum ini menjadi titik temu berbagai kepentingan pembangunan, mempertemukan kepala daerah se-Sumatera dengan jajaran Kementerian Dalam Negeri dalam satu ruang dialog yang dirancang untuk merumuskan keselarasan kebijakan agar tidak tercerai-berai oleh ego sektoral.
Apresiasi yang diberikan dalam kegiatan tersebut mengacu pada indikator strategis yang menyentuh fondasi kesejahteraan masyarakat, yakni pengendalian inflasi, penurunan pengangguran, pengurangan kemiskinan dan stunting, serta penguatan inovasi pembiayaan melalui skema creative financing.
Indikator tersebut menjadi cermin evaluatif terhadap sejauh mana kebijakan publik tidak hanya berhenti di atas kertas, melainkan mampu menjangkau realitas kehidupan masyarakat, dari stabilitas harga hingga akses terhadap peluang ekonomi yang lebih luas.
Pemerintah Kabupaten Banyuasin menegaskan komitmennya melalui pendekatan program terintegrasi yang diarahkan untuk menjaga keseimbangan antara stabilitas ekonomi dan peningkatan kualitas hidup masyarakat secara berkelanjutan.
Dalam aspek pengendalian inflasi, langkah konkret dilakukan melalui penguatan distribusi bahan pokok dan stabilisasi harga, sebuah strategi yang menjadi benteng awal dalam menjaga daya beli masyarakat dari guncangan ekonomi.
Di sektor ketenagakerjaan, fokus diarahkan pada peningkatan kualitas sumber daya manusia serta penciptaan lapangan kerja, sebagai respons terhadap tekanan pengangguran yang terus menjadi indikator sensitif dalam dinamika pembangunan daerah.
Sementara itu, penanganan kemiskinan dan stunting dilakukan melalui pendekatan lintas sektor yang menggabungkan kebijakan ekonomi, intervensi kesehatan, dan perlindungan sosial, guna memastikan dampak kebijakan benar-benar dirasakan secara langsung oleh masyarakat.
Di tengah keterbatasan ruang fiskal, inovasi pembiayaan melalui creative financing menjadi strategi yang tidak lagi bersifat opsional, melainkan kebutuhan mendesak untuk menjaga keberlanjutan program prioritas tanpa bergantung sepenuhnya pada anggaran konvensional.
Kehadiran Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto, serta Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri Tomsi Tohir memperkuat sinyal bahwa pemerintah pusat memberikan perhatian serius terhadap upaya peningkatan kinerja daerah.
Agenda ini juga terhubung dengan Forum Akselerator Negeri yang menghadirkan kepala daerah se-Sumatera, termasuk Gubernur Sumatera Selatan, Dr. H. Herman Deru, yang menilai forum tersebut sebagai ruang strategis untuk menyerap arahan pusat sekaligus memperkuat diskursus antar daerah.
Herman Deru menyampaikan bahwa forum tersebut memberikan nilai tambah karena membuka ruang komunikasi dua arah antara pusat dan daerah, sekaligus menjadi wadah kolektif untuk merumuskan solusi atas persoalan pembangunan.
“Kegiatan ini sangat positif, karena di sini kita mendengarkan arahan dan masukan dari Wamendagri, lalu kita diskusikan bersama dalam Forum Akselerator Negeri,” ujarnya.
Ia menegaskan pentingnya kepastian regulasi dalam pengelolaan keuangan daerah, khususnya terkait dana bagi hasil dan Dana Alokasi Umum, yang tidak dapat ditetapkan secara sepihak oleh daerah tanpa payung hukum yang jelas.
“Kita di daerah tidak bisa semena-mena membuat aturan hanya untuk mengejar pendapatan tanpa payung hukum yang jelas dari pusat,” tegasnya.
Sorotan juga diarahkan pada disparitas kondisi antara Sumatera dan Pulau Jawa, terutama dalam hal infrastruktur dan luas wilayah yang berdampak langsung pada kompleksitas pembangunan dan distribusi layanan publik.
“Kami berharap ada solusi dari Kemendagri agar daerah tetap mampu memberikan pelayanan pembangunan secara optimal kepada masyarakat,” katanya.
Sementara itu, Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto menjelaskan bahwa forum ini dirancang sebagai instrumen percepatan pembangunan dengan pendekatan kewilayahan yang lebih kontekstual dan adaptif terhadap kebutuhan daerah.
“Di Kemendagri kami sering mendengar curhatan kepala daerah. Ada yang mengeluh, tetapi banyak juga yang tetap semangat. Forum ini menjadi ruang untuk memastikan visi nasional dapat terakselerasi hingga ke daerah,” ujarnya.
Ia menambahkan bahwa kebutuhan infrastruktur dan penguatan regulasi menjadi dua pilar utama yang harus diperkuat agar daerah mampu mengoptimalkan potensi sekaligus meningkatkan kapasitas fiskalnya secara berkelanjutan.
Forum ini menggambarkan bahwa pembangunan daerah bukan sekadar persoalan angka dalam laporan kinerja, melainkan proses kompleks yang melibatkan tarik-menarik kepentingan, keterbatasan anggaran, serta ekspektasi masyarakat yang terus berkembang, sehingga sinergi antara pusat dan daerah harus dibangun di atas kepercayaan, kejelasan regulasi, serta keberanian merumuskan kebijakan yang benar-benar berpihak pada kebutuhan nyata rakyat.
