Aspirasimediarakyat.com, Palembang — Ancaman cuaca ekstrem akibat proyeksi fenomena El Nino yang diperkirakan melanda Sumatera Selatan dalam beberapa bulan mendatang mendorong pemerintah daerah, khususnya Kabupaten Banyuasin, untuk mempercepat langkah antisipatif melalui penguatan pengawasan wilayah rawan kebakaran hutan dan lahan, seiring dibukanya Rapat Koordinasi Pengendalian Karhutla Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2026 oleh Gubernur H. Herman Deru di Palembang, sebagai upaya menyatukan strategi menghadapi potensi krisis lingkungan yang berulang dan berdampak luas.
Rapat koordinasi tersebut digelar di Auditorium Graha Bina Praja, Palembang, Jumat (24/4/2026), dan menjadi titik temu berbagai pemangku kepentingan dalam merumuskan langkah konkret pengendalian kebakaran hutan, kebun, dan lahan di wilayah Sumatera Selatan.
Gubernur Sumatera Selatan, Dr. H. Herman Deru, S.H., M.M., menegaskan bahwa forum ini bukan sekadar agenda rutin, melainkan bagian dari konsolidasi menyeluruh dalam menghadapi ancaman Karhutla yang setiap tahun berpotensi menimbulkan dampak luas.
Ia menekankan bahwa data dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika harus menjadi dasar utama dalam merumuskan strategi, agar langkah yang diambil tidak bersifat reaktif, melainkan preventif dan terukur.
“Pencegahan adalah langkah paling murah. Saya mendorong aparat hingga tingkat desa untuk membangun kesadaran agar membakar lahan tidak lagi menjadi kebiasaan,” ujar Herman Deru dalam arahannya.
Pernyataan tersebut mencerminkan perubahan pendekatan dalam pengendalian Karhutla, dari penanganan setelah kejadian menuju pencegahan berbasis kesadaran dan partisipasi masyarakat.
Berdasarkan proyeksi BMKG, fenomena El Nino dengan kategori moderat hingga kuat diperkirakan mulai muncul pada Mei hingga Juli 2026, dengan puncak dampak pada Agustus dan September saat curah hujan berada jauh di bawah normal.
Kondisi tersebut berpotensi memperparah kekeringan, terutama di wilayah yang memiliki karakteristik lahan gambut, yang dikenal mudah terbakar dan sulit dipadamkan.
Pemerintah Kabupaten Banyuasin menjadi salah satu daerah yang merespons cepat situasi ini. Di bawah kepemimpinan Bupati Banyuasin, Dr. H. Askolani, S.H., M.H., pengawasan di wilayah rawan Karhutla diperketat.
“Banyuasin memiliki tantangan tersendiri karena merupakan salah satu daerah dengan luas lahan gambut terbesar kedua di Sumatera Selatan, sehingga risiko kebakaran menjadi lebih tinggi dibandingkan wilayah lain.”
Sebagai langkah konkret, Pemerintah Kabupaten Banyuasin telah membentuk 153 Desa Tangguh Kebakaran yang tersebar di seluruh kecamatan, melibatkan masyarakat lokal serta perusahaan yang beroperasi di wilayah tersebut.
“Kami telah membentuk 153 Desa Tangguh Kebakaran di seluruh Banyuasin. Satuan tugas ini melibatkan masyarakat lokal dan perusahaan-perusahaan agar siaga setiap saat jika muncul titik api,” ujar Askolani.
Pembentukan desa tangguh ini menjadi strategi berbasis komunitas yang menempatkan masyarakat sebagai garda terdepan dalam deteksi dini dan penanganan awal kebakaran.
Dalam rapat koordinasi tersebut, Gubernur Herman Deru juga menginstruksikan seluruh jajaran untuk memanfaatkan sisa musim hujan hingga Mei sebagai momentum konsolidasi total, baik dari sisi kesiapan personel maupun peralatan.
Ia menekankan pentingnya memperkuat rantai koordinasi birokrasi dengan melibatkan TNI, Polri, serta aparat pemerintah daerah hingga tingkat paling bawah, termasuk lurah, kepala desa, dan ketua RT.
Kehadiran berbagai unsur Forkopimda, pejabat daerah, serta instansi terkait menunjukkan bahwa pengendalian Karhutla telah menjadi agenda lintas sektor yang membutuhkan kerja kolektif dan berkelanjutan.
Dari sisi regulasi, pengendalian Karhutla di Indonesia telah diatur melalui berbagai ketentuan yang melarang pembakaran lahan serta memberikan sanksi tegas bagi pelanggar, sehingga pengawasan menjadi bagian integral dari penegakan hukum.
Namun, praktik pembukaan lahan dengan cara membakar masih menjadi tantangan di lapangan, yang kerap dipengaruhi oleh faktor ekonomi dan kebiasaan yang belum sepenuhnya berubah.
Situasi ini menuntut pendekatan yang tidak hanya menitikberatkan pada penindakan, tetapi juga edukasi dan pemberdayaan masyarakat agar mampu beralih ke metode yang lebih ramah lingkungan.
Dalam konteks yang lebih luas, kesiapan menghadapi El Nino dan Karhutla menjadi indikator penting kapasitas tata kelola lingkungan di daerah, sekaligus mencerminkan efektivitas koordinasi antara kebijakan pusat dan implementasi di lapangan.
Upaya yang dilakukan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan bersama Kabupaten Banyuasin menunjukkan bahwa pencegahan Karhutla memerlukan pendekatan terpadu yang melibatkan seluruh elemen, dari pemerintah hingga masyarakat.
Dengan ancaman yang semakin nyata, publik menaruh harapan agar strategi yang telah dirumuskan tidak berhenti pada forum koordinasi semata, melainkan benar-benar diterapkan secara konsisten, sehingga lingkungan tetap terjaga, kesehatan masyarakat terlindungi, dan siklus bencana asap yang selama ini berulang dapat diputus melalui tata kelola yang lebih disiplin dan bertanggung jawab.
