Aspirasimediarakyat.com, Palembang — Upaya pengendalian kebakaran hutan, kebun, dan lahan (karhutla) di Sumatera Selatan kembali menjadi sorotan serius setelah pemerintah daerah menggelar rapat koordinasi strategis yang menegaskan pentingnya sinergi lintas sektor berbasis data iklim untuk menekan potensi bencana ekologis yang berulang, di tengah ancaman musim kemarau dan pengalaman pahit dampak El Nino yang sebelumnya memukul berbagai sendi kehidupan masyarakat.
Gubernur Sumatera Selatan H. Herman Deru membuka langsung Rapat Koordinasi Pengendalian Karhutla Tahun 2026 di Auditorium Graha Bina Praja, Palembang, dengan menekankan bahwa informasi dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika menjadi fondasi penting dalam merumuskan langkah pencegahan yang lebih presisi dan terukur.
Menurut Herman Deru, pendekatan berbasis data cuaca bukan sekadar pelengkap, melainkan kebutuhan utama dalam menentukan strategi yang efektif, mengingat perubahan iklim yang semakin dinamis menuntut respons kebijakan yang adaptif dan berbasis evidensi ilmiah.
Ia menyampaikan bahwa selama ini persoalan karhutla bukan disebabkan oleh ketidaktahuan, melainkan karena keterbatasan data real-time yang mampu memandu langkah konkret di lapangan, khususnya terkait curah hujan, suhu udara, dan tingkat kekeringan lahan.
Rapat koordinasi tersebut juga menjadi ruang konsolidasi antar pemangku kepentingan, mulai dari unsur TNI, Polri, pemerintah daerah, hingga sektor swasta, untuk memperkuat komitmen kolektif dalam menanggulangi ancaman kebakaran yang berulang setiap tahun.
Herman Deru mengapresiasi keterlibatan aktif berbagai pihak, termasuk kapolda, pangdam, dandim, serta pemerintah kabupaten dan kota yang dinilai konsisten menunjukkan kesiapan dalam menghadapi potensi karhutla.
Ia menilai bahwa semangat kolaborasi lintas institusi merupakan kunci utama dalam membangun sistem pengendalian yang tidak hanya reaktif, tetapi juga preventif dan berkelanjutan.
Di sisi lain, peran sektor perusahaan juga menjadi perhatian penting, mengingat sebagian besar wilayah rawan kebakaran berada di area konsesi yang membutuhkan pengawasan ketat serta tanggung jawab lingkungan yang tinggi.
Komandan Korem 044/Garuda Dempo Brigjen TNI Khabib Mahfud menegaskan bahwa karhutla masih menjadi ancaman serius yang berdampak luas, tidak hanya terhadap lingkungan, tetapi juga terhadap stabilitas ekonomi dan kesehatan masyarakat.
Ia mengingatkan bahwa pengalaman tahun 2023 akibat fenomena El Nino telah memberikan pelajaran berharga tentang betapa rentannya wilayah Sumatera Selatan terhadap kebakaran skala besar yang sulit dikendalikan.
Menurutnya, kerentanan tersebut tidak bisa dihadapi dengan pendekatan biasa, melainkan membutuhkan sistem mitigasi yang terintegrasi dan kesiapan sumber daya yang memadai di seluruh lini.
Dampak karhutla sendiri tidak hanya terbatas pada kerusakan hutan dan lahan, tetapi juga merembet pada terganggunya aktivitas ekonomi masyarakat, terutama di sektor pertanian dan perkebunan yang menjadi tulang punggung daerah.
Asap tebal yang dihasilkan dari kebakaran juga berpotensi menimbulkan krisis kesehatan, terutama bagi kelompok rentan seperti anak-anak dan lansia, sehingga penanganannya harus menjadi prioritas lintas sektor.
Dalam konteks regulasi, pengendalian karhutla telah diatur dalam berbagai ketentuan hukum yang menegaskan tanggung jawab pemerintah dan pelaku usaha dalam mencegah serta menanggulangi kebakaran hutan dan lahan.
Namun demikian, implementasi di lapangan kerap menghadapi tantangan, mulai dari lemahnya pengawasan hingga kurangnya penegakan hukum terhadap pelanggaran yang terjadi.
Kondisi ini memunculkan kebutuhan mendesak untuk memperkuat mekanisme pengawasan serta meningkatkan transparansi dalam setiap proses penanganan karhutla, agar tidak sekadar menjadi agenda tahunan tanpa perubahan signifikan.
Rapat koordinasi yang digelar juga menjadi momentum reflektif bagi seluruh pihak untuk mengevaluasi strategi yang telah dijalankan, sekaligus merumuskan langkah-langkah baru yang lebih efektif dan responsif terhadap dinamika cuaca ekstrem.
Kehadiran para kepala daerah, Forkopimda, serta pemangku kepentingan lainnya menunjukkan bahwa persoalan karhutla bukan hanya tanggung jawab satu pihak, melainkan kerja kolektif yang membutuhkan komitmen bersama.
Dalam perspektif publik, pengendalian karhutla bukan sekadar isu lingkungan, tetapi juga menyangkut hak masyarakat untuk mendapatkan udara bersih, lingkungan sehat, serta jaminan keberlanjutan ekonomi.
Oleh karena itu, setiap kebijakan yang diambil harus berpijak pada kepentingan masyarakat luas, bukan sekadar memenuhi target administratif atau formalitas program.
Langkah antisipatif berbasis data yang ditekankan dalam rapat ini menjadi harapan baru, bahwa pendekatan ilmiah dapat memperkuat efektivitas kebijakan sekaligus meminimalkan risiko kebakaran di masa mendatang.
Keseriusan pemerintah daerah dalam membangun koordinasi lintas sektor perlu diimbangi dengan konsistensi implementasi di lapangan, agar tidak berhenti pada tataran wacana semata.
Pengalaman masa lalu telah menunjukkan bahwa keterlambatan respons dapat berujung pada bencana yang lebih besar, sehingga kecepatan dan ketepatan langkah menjadi faktor krusial.
Pengendalian karhutla pada akhirnya menjadi cermin bagaimana negara hadir dalam melindungi lingkungan dan masyarakatnya, melalui kebijakan yang tidak hanya kuat secara konsep, tetapi juga nyata dalam pelaksanaan.
Kesadaran kolektif yang dibangun melalui forum koordinasi ini diharapkan mampu menjawab tantangan yang ada, sekaligus memperkuat ketahanan daerah dalam menghadapi ancaman kebakaran hutan dan lahan yang terus berulang, dengan menempatkan keselamatan lingkungan dan kesejahteraan masyarakat sebagai prioritas utama yang tidak dapat ditawar.
