Aspirasimediarakyat.com, Jakarta — Rencana pemerintah melalui Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi untuk menutup sejumlah program studi yang dinilai tidak relevan dengan kebutuhan industri masa depan membuka perdebatan mendasar tentang arah pendidikan tinggi nasional, di mana perguruan tinggi tidak lagi sekadar menjadi pabrik gelar akademik, melainkan dituntut bertransformasi menjadi institusi yang mampu menjawab kebutuhan ekonomi riil, sekaligus menekan ironi pengangguran terdidik yang terus tumbuh di tengah lonjakan jumlah lulusan setiap tahunnya.
Kebijakan ini disampaikan oleh Sekretaris Jenderal Kemendiktisaintek, Badri Munir Sukoco, S.E., M.Si., Ph.D., dalam Simposium Nasional Kependudukan Tahun 2026 yang digelar di Kabupaten Badung, Bali.
Dalam forum tersebut, Badri menegaskan bahwa langkah penataan program studi akan segera dieksekusi sebagai bagian dari upaya meningkatkan relevansi pendidikan tinggi dengan kebutuhan pembangunan nasional.
“Nanti mungkin ada beberapa yang harus kami eksekusi dalam waktu tidak terlalu lama terkait dengan prodi-prodi, perlu kita pilih, kita pilah, dan kalau perlu ditutup untuk bisa meningkatkan relevansi,” ujarnya.
Pernyataan tersebut menjadi sinyal kuat bahwa pemerintah tidak lagi melihat ketidaksesuaian antara dunia pendidikan dan dunia kerja sebagai persoalan yang bisa ditunda penanganannya.
Data yang disampaikan menunjukkan bahwa setiap tahun perguruan tinggi di Indonesia meluluskan sekitar 1,9 juta sarjana, namun tidak semuanya mampu terserap oleh pasar kerja yang tersedia.
Kondisi ini menciptakan fenomena yang sering disebut sebagai pengangguran terdidik, di mana individu dengan latar belakang pendidikan tinggi justru kesulitan mendapatkan pekerjaan yang sesuai dengan kompetensinya.
Menurut Badri, kesenjangan ini tidak terlepas dari praktik pembukaan program studi yang kerap didasarkan pada tren pasar atau minat sesaat, tanpa mempertimbangkan kebutuhan jangka panjang dunia industri.
Akibatnya, sejumlah bidang mengalami kelebihan pasokan lulusan atau oversupply, terutama pada program studi ilmu sosial dan kependidikan yang jumlah lulusannya jauh melampaui kebutuhan riil.
Sebagai contoh, setiap tahun terdapat sekitar 490.000 lulusan dari program kependidikan, sementara kebutuhan tenaga guru hanya berkisar 20.000 orang, menciptakan ketimpangan yang signifikan.
Ketimpangan ini tidak hanya berdampak pada angka pengangguran, tetapi juga menciptakan tekanan sosial dan ekonomi bagi lulusan yang tidak terserap dalam dunia kerja.
Selain itu, Badri juga mengingatkan potensi kelebihan pasokan tenaga profesional di bidang lain, seperti dokter, jika tidak dilakukan pengendalian sejak dini.
‘Dalam konteks ini, persoalan tidak hanya terletak pada jumlah lulusan, tetapi juga pada distribusi yang tidak merata antarwilayah, yang memperparah ketimpangan akses layanan publik.”
Sebagai langkah korektif, pemerintah berencana mengarahkan fokus pendidikan tinggi pada sektor-sektor strategis yang dianggap memiliki prospek pertumbuhan di masa depan.
Bidang-bidang tersebut antara lain energi, pangan, kesehatan, pertahanan, maritim, hilirisasi industri, digitalisasi, serta manufaktur maju yang menjadi tulang punggung transformasi ekonomi nasional.
“Kita akan susun bersama prodi apa yang sebenarnya dibutuhkan ke depan,” kata Badri, menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah dan perguruan tinggi dalam merumuskan arah pendidikan.
Langkah ini juga dikaitkan dengan momentum bonus demografi yang akan dihadapi Indonesia, di mana jumlah penduduk usia produktif mencapai puncaknya dalam beberapa tahun ke depan.
Namun, bonus demografi hanya akan menjadi keuntungan jika didukung oleh kualitas sumber daya manusia yang relevan dengan kebutuhan ekonomi.
Tanpa penyesuaian tersebut, bonus demografi justru berpotensi berubah menjadi beban demografi yang memperbesar angka pengangguran dan ketimpangan sosial.
Badri juga menekankan pentingnya peran perguruan tinggi dalam melakukan evaluasi internal terhadap program studi yang dimiliki, termasuk keberanian untuk menutup program yang tidak lagi relevan.
Ia mengajak para rektor untuk memiliki “kerelaan” dalam melakukan penyesuaian tersebut, sebagai bagian dari tanggung jawab institusi pendidikan terhadap masa depan lulusannya.
Dalam perspektif kebijakan publik, langkah ini menunjukkan adanya upaya pemerintah untuk mengintegrasikan sistem pendidikan dengan strategi pembangunan ekonomi nasional.
Namun demikian, kebijakan penutupan program studi juga memerlukan kehati-hatian agar tidak mengabaikan aspek keberagaman ilmu pengetahuan yang tetap memiliki peran dalam pembangunan sosial dan budaya.
Pendidikan tidak semata-mata tentang memenuhi kebutuhan pasar kerja, tetapi juga membentuk karakter, pemikiran kritis, dan kontribusi terhadap peradaban.
Oleh karena itu, transformasi pendidikan tinggi harus dilakukan secara seimbang, antara tuntutan pragmatis ekonomi dan nilai-nilai fundamental pendidikan itu sendiri.
Dalam realitas yang semakin kompetitif, perguruan tinggi dituntut untuk tidak hanya adaptif, tetapi juga visioner dalam membaca arah perubahan global.
Kebijakan ini menjadi pengingat bahwa sistem pendidikan tidak boleh berjalan dalam ruang hampa, melainkan harus selaras dengan dinamika sosial, ekonomi, dan teknologi yang terus berkembang.
Dengan jumlah lulusan yang terus meningkat setiap tahun, kegagalan dalam menyesuaikan arah pendidikan berpotensi menciptakan krisis struktural yang berdampak luas bagi masyarakat.
Upaya penataan program studi ini pada akhirnya bukan sekadar soal efisiensi, melainkan tentang bagaimana negara memastikan bahwa pendidikan tinggi benar-benar menjadi jembatan menuju kesejahteraan, bukan sekadar lorong panjang yang berujung pada ketidakpastian bagi para lulusan yang telah menaruh harapan besar pada masa depan yang lebih baik.
