Aspirasimediarakyat.com, Jakarta — Penutupan sementara ribuan gerai minimarket pada akhir Mei hingga awal Juni 2026 memunculkan pertanyaan yang jauh lebih besar daripada sekadar toko yang tidak beroperasi, yakni tentang bagaimana hak-hak pekerja ditempatkan di tengah industri ritel modern yang terus tumbuh, sementara perdebatan mengenai upah lembur, beban kerja, dan perlindungan ketenagakerjaan masih menjadi isu yang belum sepenuhnya menemukan titik temu antara kepentingan perusahaan dan aspirasi para pekerja.
Perbincangan publik mengemuka setelah sejumlah gerai Indomaret terlihat tutup pada 31 Mei hingga 1 Juni 2026. Situasi tersebut menarik perhatian masyarakat karena terjadi pada periode libur nasional yang umumnya menjadi momentum meningkatnya aktivitas belanja masyarakat.
Berdasarkan informasi yang beredar, sekitar 6.546 gerai disebut menghentikan operasional sementara selama periode tersebut. Meski demikian, belum terdapat pernyataan resmi yang mengonfirmasi angka tersebut secara menyeluruh.
Di tengah berbagai spekulasi yang berkembang, muncul dugaan bahwa penutupan sementara sebagian gerai berkaitan dengan pembahasan mengenai mekanisme kompensasi bagi pekerja yang masuk kerja pada hari libur nasional.
Isu tersebut menjadi perhatian karena menyentuh salah satu aspek penting dalam hubungan industrial, yakni hak pekerja atas upah lembur dan kewajiban perusahaan dalam menjalankan ketentuan ketenagakerjaan yang berlaku.
Liya, seorang karyawan Indomaret di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan, yang telah bekerja sejak 2019, mengungkapkan bahwa hingga kini masih terdapat perbedaan pandangan mengenai bentuk kompensasi bagi pekerja yang bertugas pada hari libur nasional.
Menurut Liya, sebagian besar pekerja menginginkan kompensasi dalam bentuk pembayaran upah lembur sebagaimana dipahami dalam ketentuan ketenagakerjaan, sementara perusahaan disebut mengusulkan penggantian berupa hari libur.
“Di balik etalase yang terang benderang dan rak-rak yang selalu terisi penuh, perdebatan mengenai lembur memperlihatkan bahwa denyut industri ritel tidak hanya ditopang oleh sistem distribusi yang efisien, tetapi juga oleh ribuan pekerja yang menjadi roda penggerak utama operasional sehari-hari dan berharap hak-haknya memperoleh kepastian yang setara dengan tuntutan produktivitas perusahaan.”
“Ini sedang dalam kebijakan perusahaan (mekanisme lembur). Terkait lemburan yang tidak dibayar, untuk sekarang kebanyakan dari buruh Indomaret tidak sepakat dengan lemburan diganti libur, karena di dalam UU aturan lemburan harus dibayarkan. Makanya mungkin untuk sistem sekarang beberapa Indomaret diliburkan di tanggal merah,” ungkap Liya.
Dalam konteks hukum ketenagakerjaan, pengaturan mengenai waktu kerja, kerja lembur, dan hak pekerja memperoleh kompensasi diatur dalam berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan. Regulasi tersebut pada prinsipnya bertujuan menciptakan keseimbangan antara kepentingan produktivitas usaha dan perlindungan tenaga kerja.
Persoalan kompensasi lembur kerap menjadi salah satu isu sensitif dalam hubungan industrial karena menyangkut langsung penghasilan pekerja. Tidak sedikit sengketa ketenagakerjaan yang berawal dari perbedaan interpretasi mengenai pelaksanaan kerja lembur dan bentuk kompensasi yang diberikan.
Selain membahas persoalan lembur, Liya juga menjelaskan mengenai mekanisme stock opname atau pemeriksaan persediaan barang yang berlaku di tempat kerjanya.
Menurutnya, apabila terdapat barang yang hilang, perusahaan menanggung 20 persen dari nilai kerugian, sedangkan sekitar 80 persen menjadi tanggungan karyawan. Ia menyebut bahwa prosedur operasional standar telah diajarkan kepada pekerja sejak awal bekerja.
“SOP di dalam perusahaan sudah diajarkan, tentang menerima barang dengan teliti, melihat kondisi toko saat ramai, mengecek barang dengan alat yang sudah disediakan di perusahaan. Perusahaan menanggung 20 persen atas barang hilang,” ujarnya.
Di sisi lain, Liya menegaskan bahwa jam kerja di gerainya berjalan relatif normal dengan sistem delapan jam kerja per hari. Operasional toko dibagi ke dalam dua shift yang bergantian melayani pelanggan sejak pagi hingga malam.
“Kebetulan tokoku Indomaret point, barangnya sedikit lebih banyak ke produk khusus. Sebagai leader, SOP di tanda tangan kontrak sudah jelas 8 jam kerja lalu pulang, tidak ada loyalitas di toko aku,” katanya.
Perbandingan kemudian muncul dari pengalaman pekerja di jaringan minimarket lain. Seorang karyawan Alfamart berinisial RS yang bekerja di kawasan Tebet, Jakarta Selatan, menjelaskan bahwa mekanisme kompensasi pada hari libur nasional memiliki pendekatan berbeda.
Menurut RS, pekerja yang masuk pada hari libur nasional umumnya memperoleh pengganti berupa hari libur. Namun terdapat perlakuan khusus apabila pekerjaan dilakukan pada hari raya keagamaan tertentu.
“Kalau untuk lembur di Alfamart sistemnya kalau libur nasional kita cuman diganti libur tapi kalo libur hari raya keagamaan kita dibayar perhari-nya Rp 500 ribu,” ungkapnya.
RS juga menjelaskan bahwa penanganan kehilangan barang dilakukan melalui dua pendekatan, yakni penyesuaian stok sesuai kondisi yang ada atau penggantian barang secara bersama-sama oleh personel toko. “Untuk barang hilang biasanya kita ada dua cara, untuk cara yang pertama biasanya di adjust atau disesuaikan sama jumlah barang yang ada, cara yang kedua biasanya para personil toko patungan untuk membeli barang yang hilang itu,” ujarnya.
Perdebatan mengenai upah lembur, pengaturan hari libur, hingga mekanisme tanggung jawab atas kehilangan barang memperlihatkan bahwa modernisasi sektor ritel tidak hanya diukur dari ekspansi gerai dan pertumbuhan transaksi, tetapi juga dari kualitas hubungan industrial yang dibangun di balik operasionalnya; sebab bagi masyarakat, toko yang buka setiap hari mungkin tampak sebagai simbol pelayanan tanpa henti, namun bagi pekerja, kepastian hak, kejelasan aturan, dan perlindungan yang seimbang merupakan fondasi penting agar pertumbuhan usaha tidak berjalan lebih cepat daripada kemampuan sistem ketenagakerjaan menjaga rasa keadilan di tempat kerja.
Editor: Kalturo
