Aspirasimediarakyat.com — Pemeriksaan ratusan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara sepanjang 2025 menyingkap wajah ganda birokrasi, ketika kewajiban transparansi yang seharusnya menjadi benteng integritas justru membuka celah dugaan korupsi, memperlihatkan bahwa laporan kekayaan bukan sekadar dokumen administratif, melainkan alat uji kejujuran pejabat publik, sekaligus cermin seberapa serius negara memastikan kekuasaan tidak berubah menjadi ladang akumulasi harta yang gelap dan jauh dari kepentingan rakyat.
Komisi Pemberantasan Korupsi mencatat telah memeriksa 242 laporan LHKPN sepanjang tahun 2025. Dari jumlah tersebut, puluhan laporan mengandung indikasi yang dinilai perlu ditindaklanjuti lebih jauh karena berpotensi terkait praktik korupsi.
Wakil Ketua KPK Johanis Tanak menyampaikan bahwa pemeriksaan LHKPN dilakukan melalui berbagai pintu masuk. Proses tersebut bersumber dari inisiatif internal KPK, rangkaian penyelidikan dan penyidikan yang berjalan, serta aduan masyarakat yang disampaikan kepada lembaga antirasuah.
“Dari sisi pemeriksaan, LHKPN tahun 2025 berjumlah 242,” kata Johanis Tanak kepada wartawan pada Senin, 22 Desember 2025, menegaskan bahwa LHKPN tetap menjadi instrumen utama dalam membaca integritas penyelenggara negara.
Tanak merinci, hasil pemeriksaan tersebut tidak berhenti di meja administrasi. Sebanyak 60 laporan LHKPN dilimpahkan ke Kedeputian Penindakan karena ditemukan indikasi awal tindak pidana korupsi yang memerlukan pendalaman lebih lanjut.
Selain itu, terdapat 11 hasil pemeriksaan LHKPN yang diteruskan ke Direktorat Gratifikasi. Pelimpahan ini dilakukan karena adanya dugaan penerimaan gratifikasi yang dinilai tidak sejalan dengan kewajiban penyelenggara negara untuk melaporkan seluruh bentuk penerimaan yang berkaitan dengan jabatannya.
Sementara itu, 28 hasil pemeriksaan lainnya diserahkan kepada Direktorat PLPM. Penelaahan terhadap laporan ini didasarkan pada pengaduan masyarakat, yang menempatkan publik sebagai pengawas langsung atas gaya hidup dan akumulasi kekayaan pejabat.
Skema pelimpahan yang berlapis ini menunjukkan bahwa LHKPN bukan sekadar arsip, melainkan pintu masuk awal untuk mengurai dugaan pelanggaran etik dan hukum. Setiap angka mencerminkan potensi persoalan serius dalam tata kelola kekuasaan.
Dalam konteks hukum, LHKPN memiliki dasar kuat sebagai instrumen pencegahan korupsi. Kewajiban pelaporan kekayaan dimaksudkan untuk mencegah konflik kepentingan, mempersempit ruang gratifikasi, serta memudahkan penelusuran aliran harta yang tidak wajar.
“Namun, temuan puluhan indikasi korupsi dari laporan kekayaan justru menegaskan bahwa transparansi formal belum tentu sejalan dengan kejujuran substantif. Kekayaan bisa dilaporkan, tetapi asal-usulnya tetap menyimpan tanda tanya.”
Ketika laporan harta disetor rapi namun menyimpan potensi kejahatan, transparansi berubah menjadi formalitas kosong, sekadar ritual tahunan yang gagal menahan kerakusan kekuasaan dan membiarkan uang rakyat menyelinap ke rekening pribadi tanpa rasa malu.
Di sisi lain, KPK juga mencatat tingkat kepatuhan penyampaian LHKPN hingga 1 Desember 2025 mencapai 94,89 persen. Dari total 415.007 wajib lapor, sebanyak 408.646 penyelenggara negara telah menyampaikan laporan kekayaannya.
“Angka ini menjadi penanda konsistensi komitmen penyelenggara negara dalam menjaga keterbukaan asal-usul harta kekayaan mereka,” ujar Tanak, menekankan pentingnya kepatuhan administratif dalam membangun budaya antikorupsi.
Meski demikian, tingkat kepatuhan tinggi tidak otomatis berarti bersih dari persoalan. Kepatuhan administratif harus dibarengi dengan pengujian materiil agar LHKPN tidak sekadar menjadi angka statistik yang meninabobokan publik.
Pengamat hukum menilai, efektivitas LHKPN sangat bergantung pada keberanian lembaga penegak hukum menindaklanjuti temuan secara konsisten. Tanpa penindakan, laporan kekayaan berisiko menjadi etalase semu yang menormalisasi ketimpangan.
Keterlibatan masyarakat dalam melaporkan dugaan kejanggalan harta pejabat juga dipandang krusial. Aduan publik bukan sekadar pelengkap, melainkan bagian dari kontrol sosial yang memperkuat akuntabilitas penyelenggara negara.
Dalam kerangka tata kelola pemerintahan yang bersih, LHKPN seharusnya menjadi alarm dini, bukan laporan pasif. Setiap ketidakwajaran mesti dibaca sebagai sinyal untuk koreksi sistem dan perilaku.
Korupsi yang bersembunyi di balik angka kekayaan adalah bentuk ketidakadilan paling telanjang, karena memperkaya segelintir orang sambil menggerogoti hak publik atas layanan, kesejahteraan, dan kepercayaan pada negara.
Rangkaian pemeriksaan LHKPN sepanjang 2025 menegaskan bahwa perang melawan korupsi tidak cukup dengan kewajiban lapor, tetapi menuntut keberanian menguji, menindak, dan membuka kebenaran, agar transparansi benar-benar berpihak pada kepentingan rakyat, bukan sekadar menjadi catatan tahunan yang rapi namun hampa.
