Aspirasimediarakyat.com — Presiden Prabowo Subianto resmi melantik Purbaya Yudhi Sadewa sebagai Menteri Keuangan, menggantikan Sri Mulyani Indrawati, Senin (8/9/2025) di Istana Negara. Namun, di balik seremoni pelantikan itu, rakyat menaruh harapan besar agar bendahara negara yang baru ini bukan sekadar pejabat berjas, melainkan algojo kebijakan yang berani menendang para garong berdasi keluar dari arena.
Purbaya bukan nama asing dalam dunia birokrasi. Sebelumnya ia menjabat Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). Dari kursi itulah ia melihat langsung bagaimana uang negara kerap dilahap para maling kelas kakap yang berselimut lembaga keuangan. Kini, publik menuntut lebih: jangan sampai ia justru menjadi sekutu setan keparat yang merampok kas negara.
Latar belakang Purbaya mengesankan. Lulusan Teknik Elektro ITB ini melanjutkan pendidikan hingga meraih gelar doktor di bidang Ilmu Ekonomi dari Purdue University, Amerika Serikat. Dengan gelar tinggi itu, rakyat menuntut otaknya dipakai untuk memberantas penjarah uang rakyat, bukan melayani kepentingan konglomerat rakus.
Karier birokrasi Purbaya panjang dan berliku. Ia pernah jadi Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi di Kemenko Maritim dan Investasi, staf khusus di sejumlah kementerian, hingga Deputi III Bidang Pengelolaan Isu Strategis di Kantor Staf Presiden. Deretan jabatan itu menunjukkan kapasitasnya, tetapi rakyat tetap waspada: terlalu sering para pejabat berkarier cemerlang justru berubah menjadi penyembah harta haram ketika sudah menggenggam kuasa.
Sebelum terjun ke birokrasi, Purbaya sempat bekerja di perusahaan multinasional Schlumberger Overseas SA dan kemudian berkecimpung lama di Danareksa. Dari lapangan migas hingga bursa efek, ia sudah kenyang pengalaman. Namun pengalaman itu akan diuji ketika ia harus menghadapi para lintah penghisap uang pajak rakyat yang bersemayam di tubuh kementeriannya sendiri.
“Publik tak lagi percaya pada manisnya pidato pejabat. Yang ditunggu adalah tindakan nyata: apakah Purbaya sanggup menggulung para garong yang bersembunyi di balik istilah proyek strategis, bailout, hingga permainan utang negara? Atau ia justru akan larut dalam pesta mewah bersama kelompok kriminal berdasi yang hidup di atas penderitaan rakyat kecil”?
Kementerian Keuangan bukan sekadar kantor pencatat angka, melainkan arena pertarungan hidup-mati antara rakyat yang berpeluh dan maling kelas kakap yang terus menjarah. Dari pajak, bea masuk, hingga obligasi negara, selalu ada celah yang dimanfaatkan kawanan perampok uang rakyat.
Kehadiran Purbaya membawa satu pertanyaan mendasar: apakah ia akan jadi penjaga pintu kas negara, atau malah membuka lebar-lebar gerbang untuk para garong merayakan pesta harta haram?
Di ruang-ruang elite, koruptor hidup seperti raja. Mereka menyulap uang rakyat jadi vila megah, mobil mewah, dan pesta pora yang tak ada habisnya. Sementara itu, rakyat di pelosok negeri masih merangkak mencari beras, menunggu bantuan yang kerap bocor sebelum sampai. Kontras ini adalah luka yang menganga, dan Menteri Keuangan baru tidak bisa menutup mata.
Rakyat lapar bukan karena ladang tak menghasilkan, melainkan karena hasil panen dijarah lintah berdasi. Negara miskin bukan karena tidak punya sumber daya, melainkan karena sumber daya disedot oleh segelintir pengumpul harta haram.
Harapan pada Purbaya bukan sekadar menjaga stabilitas fiskal, tetapi juga merobohkan tembok-tembok yang dibangun oleh mafia anggaran. Ia harus berani mencabut akar busuk yang selama ini tumbuh subur di kementerian dan lembaga.
Pengalaman Purbaya di LPS bisa menjadi bekal, sebab ia tahu persis bagaimana uang rakyat dipakai untuk menyelamatkan bank bermasalah, sementara rakyat kecil dibiarkan tenggelam dalam jeratan utang. Kini saatnya ia membalik keadaan: bukan rakyat yang menyelamatkan maling berdasi, tetapi maling berdasi yang harus diseret ke meja hukum.
“Indonesia sudah terlalu lama menjadi surga bagi para perampok uang negara. Dari kasus BLBI, Century, hingga skandal pajak, jejak darah korupsi selalu berulang. Pertanyaannya, apakah Purbaya sanggup memutus rantai itu atau malah menambah bab baru dalam sejarah pengkhianatan terhadap rakyat”?
Masyarakat akan menagih janji dan menilai setiap langkahnya. Tidak ada lagi ruang bagi pejabat yang hanya pandai beretorika. Apalagi dalam era digital, setiap keputusan bisa langsung diuji publik, setiap kebijakan bisa dipersoalkan, dan setiap aroma busuk pasti terbongkar.
Jika Purbaya gagal, maka ia akan dianggap sama saja dengan setan keparat lain yang bersembunyi di balik meja kementerian. Namun jika ia berani melawan, rakyat siap mengangkatnya sebagai menteri yang bukan hanya menjaga anggaran, tetapi juga menebas kepala para garong berdasi.
Harapan itu mungkin terdengar berat, tetapi itulah harga yang harus dibayar ketika seseorang menerima jabatan sebagai bendahara negara. Bukan sekadar mengatur angka, melainkan menjaga darah rakyat agar tidak terus dihisap oleh lintah birokrasi.
Kini bola ada di tangan Purbaya. Apakah ia akan dicatat sebagai algojo yang berani menendang maling kelas kakap keluar dari istana keadilan, atau justru sebagai boneka yang tunduk pada kelompok kriminal berdasi?
