Aspirasimediarakyat.com — Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa Program Makan Bergizi Gratis (MBG) bersumber dari penghematan dan efisiensi anggaran negara, bukan dari pemborosan fiskal, sembari menyatakan bahwa tanpa langkah penghematan tersebut dana publik berisiko tersedot praktik korupsi, dalam peresmian Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Polri di Palmerah pada Jumat (14/2/2026), ketika perdebatan tentang efektivitas, tata kelola, serta keberlanjutan pembiayaan program sosial terbesar ini terus mengemuka di ruang publik.
Dalam pidatonya, Presiden menyebut sejak awal peluncuran MBG, ia menghadapi kritik keras yang menilai program tersebut sebagai bentuk penghamburan anggaran negara. Ia mengaku tudingan itu bahkan menjurus pada hinaan, seolah-olah kebijakan tersebut tidak memiliki dasar rasional maupun perhitungan fiskal yang matang.
Menurutnya, MBG bukan lahir dari retorika kosong atau gagasan populis tanpa referensi. Ia mengklaim telah mempelajari praktik serupa di berbagai negara sebelum memutuskan menjalankan intervensi langsung kepada anak-anak, ibu hamil, dan lansia sebagai kelompok prioritas penerima manfaat.
“Karena itu kita laksanakan program ini. Kita hadapi kampanye luar biasa menjelek-jelekkan, mengatakan bahwa saya menghambur-hamburkan uang. Padahal uang ini adalah hasil penghematan, hasil efisiensi,” ujarnya dalam peresmian SPPG Polri di SPPG Palmerah.
Presiden menambahkan, efisiensi dilakukan dengan memangkas kebiasaan belanja yang tidak produktif, termasuk mengurangi rapat-rapat di hotel serta menekan praktik penggelembungan anggaran. Ia menyebut terdapat budaya menghabiskan anggaran yang harus dihentikan agar dana publik dapat dialihkan ke program prioritas.
Dalam kerangka fiskal, pemerintah menyatakan defisit anggaran tetap berada di bawah batas 3 persen dari produk domestik bruto (PDB) sebagaimana ketentuan Undang-Undang Keuangan Negara. Stabilitas belanja negara, menurut Presiden, tetap terjaga meski MBG dijalankan secara masif.
Secara angka, MBG diklaim telah menjangkau lebih dari 60 juta penerima manfaat, dengan dukungan sekitar 23.000 SPPG di seluruh Indonesia. Presiden menyandingkan skala program tersebut dengan metafora global: setara memberi makan seluruh penduduk Afrika Selatan setiap hari, atau sepuluh kali populasi Singapura, bahkan dua kali Malaysia.
Target tahun ini diperluas menjadi 82,9 juta penerima manfaat per hari. Jika tercapai, program ini akan menjadi salah satu intervensi gizi terbesar di dunia dalam satu dekade terakhir.
Presiden juga menyebut Indonesia sebagai negara ke-76 yang menggelar program makan gratis. Ia mencontohkan India, yang menurutnya telah menjalankan program serupa selama sepuluh tahun meskipun memiliki PDB per kapita di bawah Indonesia.
Secara kebijakan publik, program makan gratis memang dikenal sebagai instrumen perlindungan sosial untuk menekan angka stunting, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, serta mendorong daya beli rumah tangga. Sejumlah studi internasional menunjukkan intervensi gizi pada anak dan ibu hamil berdampak jangka panjang terhadap produktivitas nasional.
“Namun pertanyaan mendasar tetap muncul: apakah efisiensi anggaran yang diklaim benar-benar terukur dan terdokumentasi secara transparan, ataukah sekadar narasi fiskal yang memerlukan audit independen agar kepercayaan publik tidak retak oleh kabut retorika?”
Pengamat ekonomi publik dari sebuah lembaga riset independen menilai kunci keberhasilan MBG bukan semata pada besaran anggaran, melainkan pada desain distribusi dan pengawasan. “Program sebesar ini harus memiliki sistem kontrol berlapis. Tanpa itu, risiko kebocoran tetap ada,” ujarnya.
Ia menambahkan, pernyataan tentang potensi korupsi jika anggaran tidak dihemat harus diiringi penguatan institusi pengawasan internal dan eksternal. Transparansi pelaporan realisasi anggaran menjadi fondasi agar program tidak terjebak dalam polemik politik semata.
Anggaran negara bukan dompet eksperimen yang boleh dipertaruhkan demi pencitraan atau pembenaran sepihak. Setiap rupiah yang diambil dari keringat rakyat wajib dipertanggungjawabkan dengan transparansi yang terang benderang.
Dalam konteks hukum, penggunaan anggaran harus tunduk pada prinsip akuntabilitas sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Mekanisme audit oleh Badan Pemeriksa Keuangan menjadi instrumen penting untuk memastikan efisiensi benar-benar terjadi.
Di sisi lain, efektivitas MBG juga akan diuji oleh kualitas bahan pangan, ketepatan sasaran penerima, serta kesinambungan pendanaan. Program sebesar ini memerlukan koordinasi lintas kementerian, pemerintah daerah, hingga aparat penegak hukum untuk memastikan rantai distribusi berjalan tanpa distorsi.
Tanpa pengawasan yang ketat, program sebesar ini bisa berubah menjadi ladang bancakan yang melukai rasa keadilan sosial. Negara tidak boleh kalah oleh praktik culas yang merampas hak gizi anak-anak bangsa.
Seorang pakar kebijakan sosial menilai, jika tata kelola dijaga dengan baik, MBG berpotensi menjadi investasi jangka panjang bagi peningkatan kualitas generasi. “Intervensi gizi itu dampaknya lintas generasi. Tetapi harus konsisten dan berbasis data,” katanya.
Program Makan Bergizi Gratis kini berdiri sebagai simbol sekaligus ujian: simbol keberpihakan pada kelompok rentan dan ujian integritas fiskal negara; rakyat mendengar, rakyat melihat, rakyat bersuara, rakyat bergerak ketika kebijakan sosial menyentuh meja makan keluarga mereka, dan kepercayaan itu hanya akan bertahan jika setiap klaim efisiensi dibuktikan dengan transparansi nyata serta pengelolaan yang bersih, profesional, dan berpihak pada kepentingan publik luas.
