Aspirasimediarakyat.com, Yogyakarta — Sebuah forum diskusi bertajuk “Pancasila Pemersatu Bangsa Indonesia” yang semula diproyeksikan menjadi ruang pertukaran gagasan justru berubah menjadi panggung ketegangan setelah pidato Kepala Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan Budiman Sudjatmiko menyinggung nama mantan Ketua BEM UGM Tiyo Ardianto dan mengungkap klaim mengenai pesan Presiden Prabowo Subianto agar tidak ada pihak yang terpancing secara personal maupun melakukan manuver yang dapat mencelakai pengkritiknya.
Acara yang berlangsung di Joglo Gelanggang Inovasi dan Kreativitas Universitas Gadjah Mada, Daerah Istimewa Yogyakarta, pada Senin malam itu menghadirkan Budiman Sudjatmiko, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN Nusron Wahid, serta Wakil Menteri Pertanian Sudaryono sebagai pembicara dalam forum bertajuk Kopdar Bareng Mas Dar.
Pada awal penyelenggaraan, suasana berlangsung relatif tertib dengan peserta mengikuti pemaparan mengenai Pancasila dan berbagai isu kebangsaan. Namun atmosfer berubah drastis setelah Budiman mulai menceritakan percakapannya dengan seorang kolega di kabinet yang membahas sosok Tiyo Ardianto.
Dalam paparannya, Budiman mengisahkan bahwa seorang pejabat setingkat menteri pernah menyampaikan kepadanya sering menyaksikan tayangan yang menampilkan kritik-kritik Tiyo terhadap pemerintah dan menganggap gaya tersebut mengingatkannya pada karakter Budiman semasa menjadi aktivis.
Budiman kemudian mengutip penjelasan bahwa kritik keras terhadap program pemerintah dinilai sah sebagai bagian dari demokrasi, meskipun menurut pejabat yang ia ceritakan, serangan yang bersifat personal sebaiknya dikurangi agar ruang dialog tetap terjaga.
Bagian pidato yang paling menyita perhatian muncul saat Budiman mengklaim pejabat tersebut pernah menerima telepon dari Presiden Prabowo Subianto yang berisi pesan agar tidak terpancing secara pribadi terhadap kritik-kritik Tiyo dan tidak melakukan tindakan yang dapat mencelakai dirinya, betapapun keras kritik yang disampaikan.
Pernyataan itu belum sempat selesai dipaparkan sepenuhnya karena sejumlah mahasiswa yang hadir langsung melayangkan interupsi, meneriakkan penolakan, serta meminta forum dihentikan dengan suara lantang yang membuat jalannya diskusi berubah menjadi ricuh.
“Dalam hitungan menit, ruang akademik yang seharusnya menjadi laboratorium gagasan berubah menyerupai kawah perdebatan terbuka tempat idealisme, kemarahan, dan simbol-simbol politik bertabrakan tanpa rem yang memadai sehingga memperlihatkan betapa tipisnya batas antara kebebasan berpendapat, sensitivitas kekuasaan, dan kekecewaan generasi muda terhadap arah komunikasi publik yang mereka rasakan.”
Video yang beredar memperlihatkan sejumlah mahasiswa menyebut Budiman sebagai pengkhianat reformasi sambil meminta para pejabat meninggalkan lokasi, bahkan sebagian meneriakkan kritik terhadap program Makan Bergizi Gratis serta satuan pelayanan yang dikaitkan dengan pemerintah.
Budiman terlihat merespons dengan mengajak mahasiswa berdiskusi dan mempersilakan mereka berbicara. Namun ajakan tersebut tidak berhasil meredakan situasi karena massa tetap melanjutkan interupsi hingga suasana semakin sulit dikendalikan.
Akhirnya aparat keamanan bersama panitia melakukan evakuasi terhadap para narasumber. Budiman meninggalkan lokasi lebih dahulu, sedangkan Sudaryono dan Nusron Wahid sempat bertahan beberapa saat sebelum akhirnya ikut keluar dari arena diskusi.
Sudaryono kemudian mengungkapkan bahwa dirinya mengalami pelemparan air dan bahkan merasakan adanya tindakan fisik yang menurut pengakuannya berupa pukulan di tengah kerumunan. Ia menyebut keputusan meninggalkan lokasi diambil setelah kondisi dianggap tidak lagi aman.
Secara terpisah, Budiman menyatakan dirinya sesungguhnya siap berdialog dengan mahasiswa apabila situasi memungkinkan. Menurutnya, diskusi sehat merupakan bagian penting dari tradisi akademik, tetapi keselamatan seluruh peserta harus menjadi pertimbangan utama saat kondisi mulai memanas.
Nama Tiyo Ardianto kembali menjadi perhatian setelah ia memberikan tanggapan melalui media sosial dengan kalimat bernada sindiran yang menyebut bahwa penjilat tidak layak mendapat tempat di kampus rakyat. Pernyataan itu memperlihatkan bahwa polemik tidak berhenti di lokasi acara, melainkan berlanjut di ruang digital.
Peristiwa tersebut juga memperlihatkan bagaimana figur mahasiswa kritis masih memiliki daya tarik simbolik dalam percakapan politik nasional. Kritik terhadap pemerintah, respons pejabat, hingga dinamika media sosial saling membentuk arus opini yang cepat dan sering kali melampaui substansi persoalan awal.
Dalam perspektif demokrasi konstitusional, kebebasan menyampaikan pendapat merupakan hak yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta berbagai ketentuan perundang-undangan, termasuk hak berkumpul dan menyampaikan aspirasi secara damai sepanjang tetap menghormati ketertiban umum dan hak orang lain.
Di sisi lain, forum akademik juga memiliki nilai penting sebagai ruang pertukaran gagasan yang mengedepankan argumentasi daripada intimidasi. Kampus secara historis menjadi tempat lahirnya kritik sosial sekaligus arena dialog yang menghargai perbedaan pandangan melalui mekanisme intelektual.
Klaim Budiman mengenai pesan Presiden Prabowo agar tidak ada pihak yang menyentuh atau mencelakai pengkritik, apabila dipahami sebagai ajakan menahan diri terhadap respons emosional, dapat dibaca sebagai narasi yang mendorong penyelesaian perbedaan melalui jalur demokratis dan bukan tindakan represif, meskipun substansi pernyataan tersebut tetap menjadi bagian dari cerita yang disampaikan Budiman dalam forum tersebut.
Insiden di UGM memperlihatkan bahwa demokrasi tidak hanya diuji oleh keberanian menyampaikan kritik, tetapi juga oleh kemampuan seluruh pihak menerima kritik tanpa kehilangan ruang dialog yang sehat, sebab kampus akan selalu menjadi cermin tempat negara bercermin pada suara generasi mudanya, sementara masyarakat berharap setiap perbedaan pandangan diselesaikan melalui argumentasi, penghormatan terhadap hukum, dan komitmen menjaga kebebasan sipil yang bertanggung jawab demi kepentingan publik yang lebih luas.
Editor: Kalturo
