Aspirasimediarakyat.com – Ketua DPR RI Puan Maharani menegaskan dirinya akan memimpin langsung reformasi kelembagaan di tubuh parlemen. Dalam pernyataannya di Kompleks Parlemen Senayan, Kamis (4/9/2025), Puan menekankan bahwa langkah ini bukan sekadar retorika, tetapi komitmen nyata untuk menjawab tuntutan rakyat terhadap transparansi dan efisiensi kerja legislatif.
Salah satu keputusan signifikan yang disampaikan adalah penghentian tunjangan perumahan anggota DPR. Selain itu, DPR juga memutuskan moratorium kunjungan kerja ke luar negeri yang selama ini kerap menuai kritik publik.
“Semua Ketua Fraksi sepakat menghentikan tunjangan perumahan bagi anggota, dan melakukan moratorium kunjungan kerja bagi anggota serta komisi-komisi DPR,” ujar Puan. Ia menegaskan, reformasi ini akan ia pimpin sendiri agar berjalan sesuai dengan semangat pembaruan yang dituntut masyarakat.
Pertemuan antara pimpinan DPR dan seluruh ketua fraksi menjadi titik awal dari langkah reformasi ini. Puan mengumpulkan mereka untuk membahas transformasi lembaga legislatif, sekaligus mengumumkan dua kebijakan awal yang dianggap penting sebagai simbol keseriusan.
Langkah tersebut tak lepas dari gelombang demonstrasi mahasiswa dan masyarakat sipil pada 25–31 Agustus 2025. Ribuan massa turun ke jalan di berbagai daerah, menyuarakan kritik keras terhadap gaya hidup mewah para wakil rakyat dan lemahnya fungsi pengawasan DPR.
Sebagai tindak lanjut, DPR juga mengundang 16 organisasi mahasiswa ke Senayan pada 3 September 2025. Forum dialog ini menjadi wadah bagi mahasiswa untuk menyampaikan aspirasi langsung terkait kebijakan negara dan arah reformasi parlemen.
Puan menyebut pertemuan dengan mahasiswa sebagai wujud keterbukaan DPR. “Prinsipnya, DPR akan terus berbenah dan memperbaiki diri. Setiap aspirasi masyarakat pasti kami jadikan masukan yang membangun,” ucapnya.
Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menambahkan, evaluasi menyeluruh sudah mulai dijalankan. Menurutnya, seluruh anggota DPR bertekad mengambil pelajaran dari kritik publik dan menjadikannya pijakan untuk berbenah.
“Evaluasi menyeluruh dan reformasi DPR akan dipimpin langsung oleh Ketua DPR Ibu Puan Maharani agar DPR lebih baik dan transparan,” tegas Dasco. Ia memastikan bahwa aspirasi terkait tunjangan dan transparansi menjadi prioritas.
Dasco juga menjelaskan bahwa evaluasi internal sudah dilakukan bahkan sebelum forum dialog dengan mahasiswa. Namun, momentum penyampaian aspirasi secara terbuka menjadi penguat arah kebijakan reformasi ini.
Langkah DPR ini bersinggungan erat dengan prinsip tata kelola pemerintahan sebagaimana diatur dalam UU Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari KKN, serta UU Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (MD3). Reformasi kelembagaan di parlemen dipandang penting untuk mengembalikan kepercayaan publik.
Dalam waktu bersamaan, Presiden RI Prabowo Subianto meminta agar DPR segera membahas RUU Perampasan Aset dan RUU Ketenagakerjaan. Kedua RUU ini dinilai penting sebagai instrumen hukum dalam memberantas praktik korupsi serta memperkuat perlindungan buruh.
Permintaan Presiden itu diungkapkan oleh Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI), Andi Gani Nena Wea, usai pertemuan dengan Presiden di Istana, Senin (1/9/2025). “Beliau minta kepada Ketua DPR untuk langsung segera dibahas,” kata Andi.
Andi menegaskan bahwa serikat pekerja mendukung penuh langkah Presiden Prabowo, termasuk dorongan agar DPR segera mengesahkan RUU Perampasan Aset. Ia menyebut, hal itu menjadi ujian penting bagi DPR dalam memperlihatkan keberpihakan pada rakyat, bukan pada kepentingan elit.
Selain itu, Andi juga menyampaikan sikap buruh yang menolak keras aksi anarkis. “Kami bukan berada di belakang Presiden, kami berada di samping Presiden. Kami mendukung demonstrasi damai, tetapi menolak keras perusuh yang mengganggu stabilitas politik dan ekonomi bangsa,” tegasnya.
Konteks ini semakin menegaskan bahwa langkah reformasi DPR tidak bisa dilepaskan dari dinamika politik nasional. Publik menanti apakah DPR benar-benar konsisten menjalankan perubahan, atau hanya sebatas meredam gelombang protes sesaat.
Reformasi DPR juga diharapkan tidak berhenti pada penghentian tunjangan dan moratorium kunker. Transparansi pembahasan RUU, penguatan fungsi pengawasan, dan akuntabilitas anggota parlemen menjadi agenda krusial agar lembaga legislatif kembali mendapat kepercayaan rakyat.
Puan menutup pernyataannya dengan penegasan bahwa komitmen reformasi ini bukan sekadar respons situasional. “Saya sendiri yang akan memimpin Reformasi DPR,” ucapnya mantap.
