Aspirasimediarakyat.com, Jakarta — Rencana Presiden ke-7 RI Joko Widodo untuk kembali turun langsung menyapa masyarakat dengan berkeliling Indonesia mulai Juni 2026 bukan sekadar agenda silaturahmi politik biasa, melainkan telah menjelma menjadi panggung besar yang memperlihatkan pergeseran poros kekuatan, redefinisi loyalitas politik, dan pertaruhan serius bagi masa depan Partai Solidaritas Indonesia di tengah suhu demokrasi yang terus bergerak dinamis.
Pernyataan Partai Solidaritas Indonesia yang menyambut positif rencana tersebut menandai babak baru hubungan politik antara Jokowi dan partai berlambang gajah itu. PSI bahkan secara terbuka meminta agar Jokowi membawa identitas politik baru mereka dalam setiap langkahnya ke daerah.
Pesan itu disampaikan Ketua DPP PSI Bestari Barus yang menegaskan pentingnya Jokowi menjelaskan langsung kepada masyarakat mengenai posisi politiknya hari ini. Menurut PSI, publik perlu mengetahui secara terang bahwa Jokowi kini bersama PSI, bukan lagi bersama PDI Perjuangan.
Pernyataan itu bukan sekadar simbolik. Dalam politik, simbol adalah bahasa kekuasaan. Siapa yang didampingi, siapa yang dipilih untuk dibela, dan bendera apa yang dibawa, sering kali berbicara lebih keras daripada pidato resmi.
Bestari mengatakan agenda keliling Indonesia tersebut merupakan implementasi dari komitmen Jokowi yang pernah disampaikan dalam Kongres PSI di Solo maupun Rakernas PSI di Makassar. Artinya, langkah itu telah dirancang bukan sebagai spontanitas, tetapi sebagai roadmap politik jangka panjang.
PSI juga memastikan seluruh kader akan mendampingi Jokowi dalam perjalanan tersebut, mulai dari tingkat kabupaten hingga kecamatan. Ini menunjukkan bahwa partai tersebut hendak memanfaatkan modal elektoral Jokowi sebagai mesin penggerak menuju Pemilu 2029.
Tidak berhenti di sana, PSI juga menyebut Jokowi akan membawa pesan penting tentang keberlanjutan pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Narasi “mengawal dua periode” mulai dihembuskan sebagai bentuk konsolidasi kekuasaan.
“Bagi sebagian kalangan, strategi ini terlihat cerdas. Jokowi masih memiliki basis loyalis yang besar, terutama di tingkat akar rumput. Nama Jokowi masih memiliki resonansi politik yang tidak bisa diabaikan.”
Namun, politik bukan sekadar soal nostalgia. Elektabilitas masa lalu tidak otomatis menjadi jaminan masa depan. Dalam sistem demokrasi yang matang, publik menilai bukan hanya siapa tokohnya, tetapi juga arah dan motif di balik setiap langkah.
Di titik itu, muncul kritik dari pengamat komunikasi politik Universitas Esa Unggul, Jamiluddin Ritonga. Ia menilai langkah PSI menggantungkan harapan besar kepada Jokowi justru berpotensi menjadi bumerang politik.
Menurut Jamiluddin, Jokowi hari ini bukan lagi figur yang sama seperti satu dekade lalu. Polarisasi politik yang mengiringi akhir masa pemerintahannya telah melahirkan kelompok loyalis sekaligus kelompok antipati yang sama-sama kuat.
Artinya, membawa Jokowi sebagai patron utama PSI bisa menghasilkan dua efek sekaligus: menarik simpatisan, tetapi juga memobilisasi penolakan. Politik selalu bekerja dengan hukum timbal balik seperti itu.
Di sisi lain, polemik kecil dengan relawan Projo memperlihatkan adanya perebutan simbolik atas “kepemilikan politik” terhadap Jokowi. Siapa yang paling berhak berbicara atas nama Jokowi kini menjadi kontestasi baru.
Sekjen Projo Freddy Alex Damanik sebelumnya menyebut Jokowi akan keliling Indonesia bersama relawan. Namun pernyataan itu langsung dibantah PSI yang menegaskan bahwa agenda tersebut sepenuhnya berada dalam kendali mereka.
Pernyataan Bestari yang mempertanyakan identitas Projo—apakah masih “Pro Jokowi” atau bukan—memperlihatkan satu hal penting: bahkan di lingkaran pendukung Jokowi sendiri, kompetisi pengaruh sedang berlangsung.
Fenomena ini memperlihatkan bagaimana seorang mantan presiden tetap memiliki nilai politik tinggi. Dalam banyak negara demokrasi, figur mantan pemimpin sering menjadi kingmaker; penentu arah politik meski tidak lagi duduk di kursi kekuasaan.
Secara konstitusional, tentu tidak ada larangan bagi Jokowi untuk aktif dalam kegiatan politik. Hak politik warga negara dilindungi undang-undang. Namun secara etis, publik akan terus menilai apakah langkah tersebut murni pengabdian atau bagian dari desain kekuasaan jangka panjang.
Pertanyaan besar yang muncul bukan sekadar apakah Jokowi berhak bersama PSI, melainkan apakah ketergantungan sebuah partai pada satu figur akan memperkuat demokrasi kader atau justru mempersempit ruang regenerasi politik.
Demokrasi yang sehat membutuhkan institusi kuat, bukan hanya tokoh kuat. Partai yang besar semestinya dibangun oleh gagasan, sistem kaderisasi, dan konsistensi ideologis—bukan semata efek magnet satu nama.
Di tengah semua kalkulasi itu, perjalanan Jokowi keliling Indonesia kelak akan menjadi semacam referendum sosial: apakah publik masih melihatnya sebagai pemimpin rakyat yang dirindukan, atau justru sebagai simbol politik lama yang sedang mencari panggung baru. Jawaban itu tidak akan lahir dari elite partai, melainkan dari rakyat yang akan menilai dengan mata terbuka—karena dalam demokrasi, legitimasi tertinggi tetap berada di tangan publik yang mengawasi arah kekuasaan dengan kesadaran yang semakin dewasa.
Editor: Kalturo
