Aspirasimediarakyat.com, Jakarta — Kenaikan harga bahan bakar minyak jenis Pertamax yang diumumkan pemerintah melalui penyesuaian harga oleh PT Pertamina Patra Niaga memunculkan perdebatan baru mengenai keseimbangan antara kebutuhan menjaga keberlanjutan kebijakan energi nasional dengan kewajiban melindungi daya beli masyarakat yang masih menghadapi tekanan ekonomi, sekaligus menguji sejauh mana transparansi dan komunikasi publik menjadi bagian tak terpisahkan dari setiap keputusan strategis yang menyentuh kehidupan sehari-hari jutaan warga.
Sorotan tajam datang dari Anggota Komisi VI DPR RI Fraksi PDI Perjuangan, Mufti Anam, yang menyampaikan kekecewaannya atas kebijakan kenaikan harga Pertamax. Menurutnya, keputusan tersebut hadir pada saat kondisi ekonomi masyarakat belum sepenuhnya pulih dan daya beli masih menghadapi berbagai tekanan.
Mufti menilai persoalan utama bukan semata-mata terletak pada besaran kenaikan harga, melainkan pada cara pemerintah mengambil dan mengomunikasikan kebijakan tersebut kepada masyarakat. Ia menyebut kenaikan dilakukan secara mendadak tanpa proses sosialisasi yang memadai.
Dalam pandangannya, kebijakan yang memiliki dampak luas terhadap aktivitas ekonomi semestinya didahului penjelasan terbuka agar masyarakat memiliki kesempatan memahami alasan, tujuan, dan konsekuensi yang menyertainya sebelum perubahan diberlakukan.
Ia juga mengungkapkan bahwa DPR sebagai lembaga yang memiliki fungsi pengawasan tidak memperoleh informasi maupun ruang diskusi terlebih dahulu mengenai kebijakan tersebut. Pernyataan itu memunculkan pertanyaan mengenai koordinasi antarlembaga dalam proses pengambilan keputusan strategis.
Mufti mengingatkan bahwa bahan bakar minyak bukan sekadar komoditas biasa. BBM menjadi elemen yang memengaruhi biaya transportasi, biaya produksi, distribusi barang, hingga harga berbagai kebutuhan pokok yang akhirnya dirasakan langsung oleh masyarakat.
Karena itu, menurutnya, setiap kebijakan yang berkaitan dengan energi harus dijalankan secara transparan, hati-hati, dan penuh empati terhadap kondisi rakyat. Ia memandang komunikasi yang baik menjadi bagian penting dari tata kelola pemerintahan yang akuntabel.
“Bagi jutaan keluarga yang menggantungkan kehidupan pada pendapatan harian, kenaikan harga BBM dapat menyerupai batu kecil yang dijatuhkan ke permukaan air tenang, menciptakan gelombang berlapis yang merambat dari biaya perjalanan menuju ongkos distribusi, lalu menjalar hingga ke meja makan melalui kenaikan harga barang dan jasa yang saling berkaitan satu sama lain.”
Di sisi lain, PT Pertamina Patra Niaga mengumumkan bahwa penyesuaian harga mulai berlaku pada 10 Juni 2026. Harga Pertamax dengan angka oktan RON 92 mengalami kenaikan dari Rp12.300 menjadi Rp16.250 per liter, sedangkan Pertamax Green 95 naik dari Rp12.900 menjadi Rp17.000 per liter.
Sekretaris Perusahaan Pertamina Patra Niaga, Roberth M. V. Dumatubun, menjelaskan bahwa penyesuaian tersebut dilakukan setelah melalui proses evaluasi sesuai formula harga yang telah ditetapkan pemerintah. Penjelasan tersebut menegaskan bahwa mekanisme perubahan harga mengikuti ketentuan yang berlaku.
Meski demikian, perdebatan publik tidak berhenti pada aspek formula semata. Banyak pihak memandang bahwa penerimaan masyarakat terhadap suatu kebijakan juga dipengaruhi oleh kualitas komunikasi pemerintah serta keterbukaan dalam menjelaskan dasar pengambilan keputusan.
Dalam perspektif ekonomi, kenaikan harga bahan bakar memiliki efek berantai yang cukup luas. Pelaku usaha transportasi, logistik, perdagangan, hingga sektor jasa sering kali harus melakukan penyesuaian biaya operasional yang pada akhirnya dapat diteruskan kepada konsumen.
Fenomena tersebut menjadi semakin sensitif apabila terjadi pada saat daya beli masyarakat belum sepenuhnya pulih. Kenaikan biaya produksi dan distribusi berpotensi mendorong peningkatan harga barang yang kemudian memengaruhi tingkat konsumsi rumah tangga sebagai salah satu penggerak utama pertumbuhan ekonomi nasional.
Di sisi lain, pemerintah dan badan usaha energi juga menghadapi tantangan menjaga keseimbangan antara keberlanjutan pasokan, fluktuasi harga minyak dunia, nilai tukar, serta kesehatan keuangan perusahaan yang menjalankan distribusi energi kepada masyarakat.
Karena itu, diskusi mengenai harga BBM pada dasarnya bukan hanya persoalan angka di papan pengisian bahan bakar, melainkan menyangkut desain kebijakan publik yang harus mampu menyeimbangkan kepentingan fiskal, kebutuhan investasi sektor energi, dan perlindungan terhadap kelompok masyarakat yang paling rentan.
Pandangan Mufti Anam mengenai pentingnya empati dalam penyusunan kebijakan menjadi pengingat bahwa keberhasilan pemerintah tidak hanya diukur dari kemampuan mengambil keputusan sulit, tetapi juga dari cara keputusan tersebut dipahami dan diterima oleh masyarakat yang akan menanggung dampaknya.
Dalam praktik pemerintahan demokratis, komunikasi yang transparan merupakan bagian dari akuntabilitas publik. Sosialisasi yang memadai dapat memperkuat kepercayaan masyarakat sekaligus mengurangi ketidakpastian yang sering muncul akibat perubahan kebijakan secara mendadak.
Perdebatan mengenai kenaikan Pertamax akhirnya memperlihatkan bahwa energi bukan sekadar urusan pasokan dan harga, melainkan bagian dari denyut kehidupan ekonomi yang menyentuh hampir seluruh aktivitas masyarakat, sehingga setiap keputusan memerlukan keseimbangan antara pertimbangan teknis, keberlanjutan fiskal, perlindungan sosial, keterbukaan informasi, dan penghormatan terhadap aspirasi publik agar kebijakan yang diambil tidak hanya sah secara administratif, tetapi juga memperoleh legitimasi melalui rasa keadilan yang dapat dirasakan oleh rakyat sebagai pihak yang paling dekat dengan konsekuensi perubahan tersebut.
Editor: Kalturo
