Aspirasimediarakyat.com — Rencana perombakan besar-besaran di tubuh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) yang diungkap Menteri Keuangan Republik Indonesia Purbaya Yudhi Sadewa menandai upaya restrukturisasi institusional negara dalam menghadapi persoalan klasik kebocoran penerimaan, lemahnya pengawasan struktural, dan urgensi penguatan tata kelola fiskal yang berkeadilan, sekaligus membuka babak baru reformasi birokrasi yang tidak hanya menyentuh struktur jabatan, tetapi juga etos kerja, integritas, dan akuntabilitas institusi penjaga gerbang ekonomi nasional.
Purbaya menyatakan bahwa perombakan tersebut akan menyasar posisi-posisi strategis di lingkungan DJBC, mulai dari kepala kantor wilayah hingga pimpinan di lima pelabuhan utama nasional yang menjadi simpul vital lalu lintas perdagangan dan penerimaan negara.
Langkah ini tidak berhenti pada rotasi jabatan semata, tetapi juga mencakup penonaktifan sementara sejumlah pejabat sebagai bagian dari evaluasi menyeluruh kinerja organisasi, sebuah pendekatan yang menandai pergeseran dari reformasi simbolik menuju koreksi struktural.
“Langkah ini perlu diambil agar Bea dan Cukai dapat bekerja lebih optimal, khususnya dalam mencegah kebocoran penerimaan negara,” ujar Purbaya di Jakarta, Selasa (27/1/2026).
Menurutnya, kebijakan rotasi dan penonaktifan sementara ini merupakan sinyal tegas agar seluruh jajaran DJBC menjalankan tugas secara profesional, akuntabel, dan bertanggung jawab, bukan sekadar menjalankan rutinitas administratif tanpa orientasi kinerja fiskal yang nyata.
Purbaya menilai bahwa secara kapasitas dan kompetensi, sumber daya manusia di lingkungan Bea dan Cukai sejatinya telah memadai. Namun, tanpa dorongan struktural dan pengawasan ketat, potensi tersebut tidak akan terkonversi menjadi kontribusi riil terhadap target penerimaan negara tahun 2026.
Dalam desain restrukturisasi ini, pengisian jabatan pascaperombakan akan dilakukan dari internal DJBC. Menurut Purbaya, kompleksitas tugas Bea dan Cukai membuat pejabat dari luar institusi membutuhkan waktu adaptasi yang panjang, yang justru berisiko menghambat efektivitas kerja.
Sebagian posisi strategis akan diisi oleh figur-figur yang lebih muda, sementara pejabat lain akan dipindahkan atau dinonaktifkan sementara sesuai kebutuhan organisasi dan hasil evaluasi kinerja yang sedang berlangsung.
Kebijakan ini mencerminkan perubahan paradigma manajemen birokrasi fiskal: dari sekadar stabilitas struktural menuju dinamika organisasi yang berbasis kinerja, disiplin, dan kontrol internal yang ketat.
Dalam konteks sistem penerimaan negara, Bea dan Cukai memegang peran strategis sebagai penjaga lalu lintas ekspor-impor, pengawas arus barang, serta simpul pengamanan fiskal negara. Setiap kelemahan struktural di institusi ini berimplikasi langsung terhadap kebocoran pendapatan negara dan ketimpangan distribusi ekonomi.
“Ketika pelabuhan-pelabuhan utama nasional menjadi pintu keluar-masuk kekayaan negara, maka setiap celah integritas bukan sekadar persoalan administrasi, melainkan ancaman terhadap kedaulatan fiskal dan keadilan ekonomi publik.”
Reformasi ini tidak hanya menyentuh aspek personel, tetapi juga menyasar budaya organisasi yang selama ini kerap dipersepsikan tertutup, hierarkis, dan sulit disentuh oleh kontrol publik.
Ketika negara kehilangan kendali atas simpul-simpul penerimaan, rakyatlah yang membayar mahal melalui pajak, harga barang, dan ketimpangan sosial yang semakin melebar. Kebocoran fiskal bukan sekadar angka dalam laporan, melainkan luka struktural yang menggerogoti keadilan ekonomi dan menghisap hak hidup publik secara sistematis.
Penataan ini juga tidak berhenti di DJBC. Purbaya memberi sinyal adanya langkah serupa di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak (DJP), meskipun belum merinci bentuk konkret kebijakan tersebut. Arah kebijakan ini disebut sebagai bagian dari penguatan fondasi penerimaan negara secara berkelanjutan.
Secara regulatif, langkah ini sejalan dengan prinsip reformasi birokrasi fiskal yang menekankan integritas, transparansi, dan akuntabilitas sebagai pilar tata kelola keuangan negara.
Reformasi DJBC dan sinyal restrukturisasi DJP menunjukkan bahwa negara mulai membaca persoalan penerimaan bukan hanya sebagai problem teknis, tetapi sebagai persoalan sistemik yang membutuhkan koreksi kelembagaan, penguatan pengawasan, dan pembenahan budaya kerja.
Perombakan ini menjadi ujian nyata apakah reformasi fiskal benar-benar diarahkan untuk kepentingan publik atau sekadar menjadi sirkulasi elite dalam struktur birokrasi tanpa perubahan substansial.
Rakyat tidak membutuhkan slogan reformasi, tetapi membutuhkan sistem penerimaan negara yang bersih, adil, dan berpihak pada kepentingan publik, bukan pada kepentingan jaringan kekuasaan yang bersembunyi di balik meja administrasi.
Kebijakan ini mencerminkan upaya negara membangun kembali kepercayaan publik terhadap institusi fiskal sebagai pilar keadilan ekonomi, bukan sekadar mesin pungutan yang kehilangan legitimasi sosial.
Restrukturisasi DJBC dan sinyal penataan DJP menjadi momentum penting untuk menata ulang fondasi penerimaan negara agar lebih transparan, profesional, dan berorientasi pada kepentingan rakyat sebagai pemilik sah kedaulatan fiskal.
